Vonnie; Politik Perlawanan di Sebuah Republik Tanpa Pesta

Vonnie Anneke Panambunan; Politik Perlawanan di Sebuah Republik Tanpa Pesta
©FB

Tepatnya, di sebuah republik yang telah kehilangan pesta, seorang perempuan dari utara negeri ini, Vonnie Anneke Panambunan, memilih untuk menjalani hidup sebagai politisi. Dia memasuki ruang konfliktual itu dengan isi kepala yang seutuhnya unik. Dia memasuki politik sebagai tamu dalam sebuah pesta.

Sebagai pesta, politik jelas adalah perayaan publik. Vonnie menyadari itu dengan caranya sendiri. Dia merangkul banyak kalangan dalam pesta itu dan berdansa dengan mereka dari satu ke lain langkah.

Tapi, berbeda dengan banyak politisi lain yang hanya selesai sebagai pedansa, Vonnie selalu kembali pada tuan rumahnya, publik, untuk bertegur sapa.

Itulah kenapa Vonnie bisa dua periode berturut-turut mendapat undangan publik untuk jadi Bupati Minahasa Utara. Itulah juga kenapa dia, dengan indah dan luwes, bisa berganti pasangan dansa dari Gerindra ke Partai Nasdem. Itu pula yang membuat dia, dengan santai, melemparkan wacana untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Utara masa bakti 2020 – 2025.

Lalu apa yang menarik dari wacana Vonnie sebagai calon gubernur Sulawesi Utara?

Pertama, pesan bahwa republik ini tak lagi punya pesta. Yang tersisa hanya perang. Konflik tak berkesudahan dari persaingan kepentingan pragmatis hingga perseteruan ideologis. Permusuhan telanjang antarelite politik di tengah berbagai narasi eksplosif yang siap menghancurkan akal budi kita sebagai satu bangsa.

Vonnie memahami politik sebagai sebuah pesta, nyaris dalam pengertiannya yang paling harfiah. Politisi yang menjabat bupati ini menghadiri acara partai dengan tampilan seorang selebritas Hollywood dalam acara penyerahan piala Oscar. Semata info, kita sudah kehilangan politisi dengan penampilan seperti ini sejak Soeharto menggulingkan Soekarno.

Dan seperti juga Soekarno, Vonnie punya jawaban yang sama atas risiko pilihannya untuk melawan penampilan populistis yang sedang marak saat ini. Dia adalah pemimpin masyarakat Minahasa Utara, kira-kira demikian pikirannya. Dan dia ingin masyarakat Minahasa Utara melihat pemimpin mereka dalam tampilan yang tidak akan membuat mereka rendah diri di hadapan orang lain.

Baca juga:

Politik di negeri ini, dan saya kira di mana pun di muka bumi ini, adalah juga persoalan penampilan para politisinya. Jangan bilang bahwa kita tak tergerakkan oleh penampilan ala wong cilik dari Jokowi atau pencitraan mati-matian Prabowo lewat penampilan dan caranya berbusana yang meminjam citra founding fathers negara ini.

Tapi Vonnie melakukan itu dalam sebuah republik tanpa pesta, sebuah republik yang sedang gagawang melihat para politisinya tampil dengan baju perang. Karena itu, penampilan dan tingkah Vonnie bisa memicu komentar nyinyir, jika bukannya kontroversi. Padahal, di balik semua tampilan itu, dia hanya ingin mengembalikan kita pada gagasan tentang politik sebagai pesta.

Dalam sebuah pesta, kita tidak membawa senjata. Kita berupaya membangun pertemanan. Dalam sebuah pesta, kita bergembira bersama-sama. Dan, yang lebih penting lagi, dalam sebuah pesta, kita menghormati tuan rumah.

Lalu siapa tuan rumah dalam politik sebagai pesta? Publik.

Penampilan Vonnie, pada titik terakhirnya, adalah sebuah ajakan untuk kembali melibatkan publik dalam proses politik. Dan Vonnie menyampaikannya dalam cara yang sulit terbaca oleh pikiran yang terobsesi pada segala yang lurus dan serius; pikiran yang menyingkirkan pesta dari politik di republik ini; pikiran yang, dalam istilah netizen kita, kurang piknik.

Catatan kedua dari daya tarik wacana Vonnie sebagai Gubernur Sulawesi Utara adalah kejujurannya yang membabi buta—sebentuk sikap jujur yang sering kali tampak tidak taktis dan kurang menguntungkan baginya. Tapi jika saat ini ada yang begitu urgen bagi publik untuk menyelamatkan republik ini, maka itu adalah seorang, dan cukup seorang saja, politisi yang mau bersikap jujur.

Jika kita secara acak meminta orang untuk menjelaskan politik, kebanyakan akan mengidentikkan politik dengan kebohongan. Yang mencemaskan, sering kali identifikasi itu dianggap sebagai bagian tak terpisah dari definisi politik itu sendiri. Artinya, pada satu tingkat, politisi pasti berbohong. Pada tingkat selanjutnya, wajar kalau politisi berbohong. Dan di tingkat akhir, politisi harus berbohong.

Kejujuran jadi paria dalam dunia politik kita.

Halaman selanjutnya >>>

Amato Assagaf
Latest posts by Amato Assagaf (see all)