Wacana Penundaan Pemilu Sebaiknya Diakhiri; Temuan LSI, Maret 2022

Wacana Penundaan Pemilu Sebaiknya Diakhiri; Temuan LSI, Maret 2022
©Tempo

Nalar Politik – Wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali mengemuka. Wacana ini muncul setelah Ketua Umum PKB, salah satu partai pendukung pemerintah, melontarkan ide penundaan pemilu hingga 2027.

Ia beralasan Indonesia masih dalam kondisi pemulihan ekonomi karena pandemi sehingga mengusulkan penundaan pemilu.

Setelahnya, beberapa ketua partai besar juga menyampaikan pendapatnya, baik cenderung pro seperti Golkar dan PAN, maupun kontra seperti DPIP dan NasDem. Elite partai lain kemudian muncul menolak, antara lain Gerindra dan Demokrat.

Suara-suara untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo ini pernah terdengar juga sebelumnya, ketika sejumlah pihak menyuarakan usulan tiga periode jabatan untuk presiden.

Akan tetapi, setelah suara-suara tersebut mereda, wacana perpanjangan masa jabatan presiden muncul lagi.

Sejumlah pihak dari kalangan akademisi dan praktisi demokrasi di luar parlemen kemudian menunjukkan penolakan. Mereka mempertanyakan motif para pendukung usulan dan komitmen mereka terhadap demokrasi.

Penundaan pemilu ditengarai akan menimbulkan kekacauan dalam demokrasi Indonesia, tidak memiliki dasar yang kuat, dan alasan penundaan itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan kedaruratannya.

Bagaimana dengan suara publik? Apakah publik sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi setuju atau menolak penundaan Pemilu 2024?

Baca juga:

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyelenggarakan jajak pendapat kepada publik secara nasional di 34 provinsi di Indonesia.

Jajak pendapat menanyakan sikap publik terhadap penundaan pemilu dengan berbagai alasan, apakah karena alasan ekonomi, wabah Covid-19, dan pemindahan ibu kota yang baru berlangsung.

Dalam jajak pendapat ini, pernyataan ke publik juga tentang dukungan dan evaluasi mereka terhadap demokrasi, serta kondisi bangsa secara umum. Selain itu, jajak pendapat juga menanyakan kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo, basis dukungan pada Pemilu 2019, dan pertanyaan sosio-demografi lainnya.

Hasil jajak pendapat semoga dapat memberi potret tentang sikap publik mengenai wacana penundaan pemilu yang sedang mencuat saat ini, apakah mengonfirmasi atau sebaliknya, membantah klaim sebagian elite politik yang berhasrat menunda pemilu.

Temuan

Hampir separuh warga mengetahui atau pernah mendengar usulan tentang perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tahun 2027, 48 persen.

Terutama kelompok laki-laki, usia 26-55 tahun, etnis Sunda, Betawi, dan Minang, pendidikan dan pendapatan menengah atas, profesi selain petani dan ibu rumah tangga, makin sering mengakses media massa (kalangan kritis), terutama di wilayah Sumatra, DKI, Jawa Barat, dan Sulawesi.

Mayoritas warga menolak perpanjangan masa jabatan presiden sehingga Presiden Joko Widodo harus mengakhiri masa jabatannya pada 2024 sesuai konstitusi (berkisar 68-71 persen), baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi akibat pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara baru.

Mayoritas warga juga lebih setuju bahwa pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 harus tetap terselenggara meski masih dalam kondisi pandemi (64 persen), ketimbang harus tertunda karena alasan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Halaman selanjutnya >>>