Wajah Baru Jemaah Islamiyah dan Upaya Deradikalisasi Kolektif

Wajah Baru Jemaah Islamiyah dan Upaya Deradikalisasi Kolektif
©Tagar.ID

Nalar Politik – Visiting Fellow RSIS, NTU Singapura, Noor Huda Ismail, berbagi pemahaman tentang wajah baru Jemaah Islamiyah (JI) pasca-penangkapan tiga tersangka teroris di Bekasi, 16 November 2021, yang cukup mengagetkan masyarakat itu.

Melalui artikel opininya di Kompas edisi Kamis (25/11), ia turut menawarkan deradikalisasi kolektif sebagai kebijakan inklusif yang harus dicanangkan negara ketimbang menggunakan pendekatan zero sum game dalam memberantas terorisme di Indonesia.

Wajah Baru

Noor Huda memahami kekagetan masyarakat atas penangkapan teroris oleh Densus 88 baru-baru ini. Pasalnya, selama ini ada imajinasi bahwa teroris adalah sosok yang berpenampilan sangar, kasar, dan mata mereka merah seolah-olah siap meneror siapa saja yang tidak sepakat dengan mereka. Mereka, kaum teroris itu, kerap dipandang sebagai ‘sosok lain’ yang berbeda dengan masyarakat Indonesia yang cinta damai.

Yang ironis adalah, imajinasi sosok teroris sebagai monster itu mendapatkan pembenaran dari industri film dan pemberitaan media massa dalam menggambarkan mereka. Hal ini pernah ditampik oleh Hannah Arendt, pemikir politik Amerika Serikat, melalui ungkapan banality of evil (1963) atau teroris itu adalah “sosok manusia biasa” seperti pada umumnya.

“Bagi Arendt, tak ada DNA khusus teroris. Tak ada pula profil khusus sosok teroris itu. Tua, muda, lelaki, perempuan, kaya, miskin, beragama atau tidak beragama, semua bisa berpotensi berbuat evil, aksi seperti setan, termasuk di dalamnya aksi teror itu sendiri,” tulis Noor Huda dalam artikel berjudul Penjelmaan Baru Jamaah Islamiyah.

Cara pandang yang salah pula dilihat Noor Huda ketika membaca organisasi Jemaah Islamiyah hanya sebagai organisasi teror. Pasalnya, fakta di lapangan, JI bergerak di permukaan layaknya organisasi berbasis keagamaan yang lain: menyelesaikan masalah kehidupan anggota sembari memberikan layanan kepada masyarakat secara umum.

Ketika terjadi bencana alam Gunung Merapi, misalnya, anggota JI ikut turun membantu masyarakat tanpa melihat latar belakang agama mereka. Pelayanan mereka tak jarang membuat banyak pihak menikmati dan pelan-pelan menjadi bagian dari kultur JI.

Namun, bagi Noor Huda, semua itu bukan berarti JI merupakan organisasi moderat. Kelompok ini tetap percaya jihad dalam artian sempit, yaitu bolehnya menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik.

“Maka, meskipun mereka ‘manusia biasa’ seperti kita, pendekatan militeristis dalam menyelesaikan masalah politik sangatlah ditekankan. Api melawan rezim selalu dirawat karena rezim tidaklah berhukum Islam.”

Strategi Baru

Salah satu layanan masyarakat Jemaah Islamiyah yang sangat getol adalah dunia pendidikan. Tak kurang dari 15 lembaga pendidikan di bawah naungannya. Lembaga ini dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jenjang pendidikan yang ditawarkan pun beragam.

Melalui jalur pendidikan itulah, ungkap Noor Huda, salah satu tokoh JI yang tertangkap (ZA, anggota Komisi Fatwa MUI) terekrut. Ia merupakan sosok yang dikenal cerdas dan santun, mendapatkan beasiswa S1 di Madinah, S2 dan S3 di Mesir. Bisa dikatakan, ZA kader JI pilihan di dunia pendidikan.

“Dengan kecerdasan akademiknya, ZA diharapkan mampu memoles (wajah baru) JI agar bisa diterima masyarakat secara luas. Strategi inilah yang disebut dengan tamkin. Ini istilah Arab yang berarti ‘pengusaan wilayah’ atau bisa juga ‘penguasaan pengaruh’ dalam sebuah pranata sosial, politik, ekonomi, dan bahkan kebudayaan.”

Pada titik itu pulalah, kata Noor Huda, masyarakat terpana dengan pola gerak Jemaah Islamiyah yang memiliki dua wajah yang saling berlawanan.

“Wajah pertama ialah ‘dakwah’. Anggota JI dalam wajah ini sangat mahir merangkul masyarakat secara luas. Wajah kedua ialah ‘jihad’. Anggota dalam wajah ini berusaha membela umat ketiga mereka tertindas di wilayah konflik.”

Untuk memastikan kedua pola ini berjalan dengan baik, tentu saja diperlukan sumber dana yang tidak kecil. Tak salah jika JI kini turut bertransformasi layaknya sebuah korporasi.

“Di bawah kendali pimpinan JI baru, Parawijayanto yang juga eks manajer human resource development di sebuah perusahaan top di Jawa Tengah ini, JI bertransformasi menjadi layaknya sebuah perusahaan. JI mempunyai usaha perkebunan sawit, perikanan, kotak amal, dan lain-lain. Hampir semua lini usaha ini telah terundus Densus 88.”

Momen Transformasi

Setelah hampir dua puluhan tahun meredam gerakan terorisme di Indonesia, dengan penangkapan lebih dari dua ribuan teroris, aparat menemukan bahwa narapidana terorisme yang terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah masih yang terbanyak, sekira 800 orang. Dari sini Noor Huda menilai kaderisasi JI berjalan dengan sangat baik.

Namun, itu bukan berarti tak ada upaya dari kalangan internal JI ataupun orang-orang yang pernah bersinggungan dengan JI untuk melakukan rekonsiliasi ideologi memakai jalur demokrasi.

“Proses ini bukan hal baru. Pakar politik AS, John Ishiyama, mengedit sebuah buku dengan judul yang sangat tepat membaca fenomena ini, From Bullets to Ballots: The Transformation of Rebel Groups into Political Parties (2017).”

Dalam konteks itulah FAO, sosok yang disebut kepolisian sebagai dewan syura atau dewan pertimbangan JI, diduga sedang dalam proses melakukan “pembaruan” dalam JI dengan mendirikan PDRI, Partai Dakwah Republik Indonesia.

Baca juga:

“Bagi FAO, narasi perjuangan klandestin berbasis kemarahan, kebencian terhadap lawan, perlu diubah ke arah narasi di atas tanah, yang tegas, lugas, diplomatis tanpa kebencian.”

Dijelaskan Noor Huda, FAO bukanlah sosok sembarangan dalam dunia aktivis Islam. Ia berjejaring luas tak hanya di Indonesia, tapi juga di Timur Tengah. Salah satu afiliasi organisasinya adalah Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang didirikan mantan Perdana Menteri Indonesia Muhammad Nasir.

Celakanya, dalam proses moderasi JI itu, FAO ‘tersandung’ rambu-rambu UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di antaranya dengan menjadi anggota syura JI, menyembunyikan informasi daftar pencarian orang (DPO), dan mengumpulkan dana ilegal untuk kepentingan JI.

Noor Huda lalu melihat, penjara di Indonesia ke depan akan dipenuhi oleh para tokoh Jemaah Islamiyah, baik dari pelaksana organisasi maupun dewan pertimbangan. Mereka inilah yang disebut para pendukungnya di media sosial sebagai “ulama yang bersama-sama dengan umat, tapi dipersekusi oleh rezim Jokowi.”

Deradikalisasi Kolektif

Dalam kondisi yang demikian, Noor Huda melihat adalah saat yang tepat bagi negara untuk mendorong terjadinya dialog internal antartokoh Jemaah Islamiyah. Dialog mesti tertuju pada upaya membubarkan divisi militer mereka dengan menyerahkan senjata dan bahan peledak yang masih menjadi aset JI.

“Jika hal ini terjadi, proses ini akan mirip dengan JI Mesir yang secara organisasi ‘terderadikalisasi’ atau collective deradicalization.”

Bagi Noor Huda, upaya deradikalisasi kolektif JI ini harus menjadi prioritas aparat yang masuk dalam anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hal ini penting agar proses nation-building bisa segera selesai.

“Salah satu program yang perlu didorong dalam konteks ini adalah membedah literatur yang dipakai JI, seperti buku Materi Taklimat Islamiyah (MTI).”

Ia mengutip pernyataan Abu Fida, pemikir JI senior yang pernah bertemu langsung dengan Osama bin Laden di Afghanistan pada 1980-an dan menyelesaikan kuliahnya di Arab Saudi, bahwa memahami jihad sebagai qital (perang) bukan kesalahan, tapi mempersempit makna jihad. Menurutnya, ada banyak tahapan yang harus dicapai oleh individu, seperti memerangi hawa nafsu, sebelum melakukan jihad.

“Negara dapat mendorong orang seperti Abu Fida menuliskan koreksi internal cara memahami literatur JI yang salah. Kemudian, hasil tulisan tersebut didiskusikan oleh eks anggota JI yang sudah NKRI, seperti Umar Patek, Ali Fauzi, Machmudi Hariono, Ali Imron, dan Jack Harun, untuk memperkaya apa yang telah Abu Fida tuliskan itu.”

Setelah diadakan revisi, diharapkan hasil koreksi internal dapat didiskusikan kembali di depan tokoh NU dan Muhammadiyah untuk mendapatkan masukan baru. Hasil final dari diskusi ini, nilai Noor Huda, dapat menjadi sebuah buku koreksi atas tafsir baru dari MTI.

“Tafsir baru dari buku MTI inilah yang kemudian bisa dipakai untuk menjadi salah satu bacaan bagi anggota JI di penjara. Setelah selesai membaca, mereka akan mendiskusikan isi buku ini dengan sosok seperti Abu Fida yang sudah siap dengan amunisi baru.”

Proses serupa, harap Noor Huda, harus juga dilakukan di semua lembaga pendidikan Jemaah Islamiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Siswa di lembaga pendidikan JI, menurutnya, masih muda dan seharusnya dipandang sebagai aset dari proses nation-building Indonesia.

“Kebijakan inklusif atau merangkul mereka ini tampaknya akan jauh lebih murah ongkos politik dan sosialnya dibandingkan dengan membumihanguskan semua elemen JI di negara kita dengan pendekatan zero sum game.”