Wajah Perempuan Desa dalam Pembangunan

Wajah Perempuan Desa dalam Pembangunan
Foto: Pixabay

Keberadaan perempuan desa dalam peradaban dunia tak bisa dinafikan. Banyak perspektif yang melihat sekaligus menekankan soal perbedaan antara perempuan dan laki-laki.

Terlepas dari perbedaan perspektif, yang harus dilihat dari perbedaan tersebut adalah sama-sama sebagai manusia. Begitu juga dalam dimensi pembangunan desa, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Sebab, sama sebagai zoon politicon dalam pemahaman Aristoteles.

Kajian tentang desa selama belakangan jatuh pada studi birokratis dan legalistik. Sementara literatur untuk menggali bagaimana kedudukan perempuan dalam desa belum banyak.

Hal demikian harap dimaklumi. Mengingat diskursus politik perempuan dalam pembangunan masih terbilang jarang dalam konteks keindonesiaan. Walaupun pada akhirnya hal ini sangat berimplikasi dengan banyak hal lainnya.

Sesungguhnya “wajah” perempuan dalam desa diletakan sebagai pandora demi pembangunan desa itu sendiri. Sebab, membangun wilayah mulai dari terkecil berarti membangun peradaban politik manusia. Karena berbicara soal membangun, berarti kita berbicara soal sama-sama berbuat untuk membangun, yakni meninggalkan segala perbedaan dasar dan memperjuangkan persamaan sebagai agent politik.

Diskursus terhadap keaktifan perempuan dalam pembangunan desa harus didukung dengan hati yang lapang. Keaktifannya juga akan meruntuhkan sebuah habitus politik yang selama ini menjadi pakem dalam perpolitikan kita. Undang-Undang Desa memberi ruang untuk keaktifan perempuan desa. Dengan mengisi ruang yang ada ini, maka perempuan memiliki hak untuk menyampaikan seluruh pikirannya.

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan sesungguhnya bukan menjadi halangan. Malahan ini menjadi sebuah terobosan yang sangat radikal.

Seperti yang diulas oleh Marquis de Condorcet dalam bukunya, On the Admission of Women to the Rights of Citizenship, menyatakan bahwa tanpa keterlibatan perempuan, kehidupan berbangsa tidak dapat dikatakan memiliki konstitusi yang bebas. Perempuan adalah makhluk yang setara, mampu memiliki ide-ide moral, dan mampu bernalar mengenai ide-ide moral tersebut.

Apa yang dinarasikan oleh Condorcet adalah mengangkat wacana pinggiran ke dalam pikiran publik. Sudah tak relevan lagi hidup dalam dunia kontemporer ini, melihat perempuan sebagai makhluk yang berbeda dengan laki-laki. Wajah perempuan dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Sehingga pembangunan itu memiliki nilai estetis. Dan tujuan akhirnya adalah terciptanya peradaban politik humanis.

Desa dan Perempuan

Kedudukan perempuan dalam desa sangat dibutuhkan. Dalam UU Desa, secara khusus dalam konteks musyawarah dan mufakat, salah satu tokoh yang hadir di sana adalah tokoh perempuan itu sendiri. Artinya, ada ruang bagi mereka untuk mengartikulasikan kepentingan politiknya. Kedudukan ini menjadi posisi strategis untuk menyatakan pikirannya sehingga dirumuskan dalam kebijakan desa itu sendiri.

John Stuart Mill juga menekankan, perempuan dalam statusnya sebagai warga negara memiliki hak. Artinya, hak politiknya dan laki-laki itu sama. Argumen rasional inilah pada dasarnya menolak soal dominasi laki-laki dalam membangun bangsa dan negara. Pembangunan desa juga sebenarnya demikian bahwa keaktifan perempuan sangat menjadi strategis.

Tapi percuma saja pemberian legasidari negara jika berbenturan dengan kebudayaan yang sangat ketat, primitif, dan feodal. Misalnya benturan sosiologis.

Desa, dalam diskursus yang mainstream sekarang, sering digambarkan sebagai keterbelakangan. Sementara, di sisi lain, dalam dimensi sosiologis, perempuan melihat laki-laki desa sebagai motor penggerak. Artinya, masih tersimpan gejala dominasi laki-laki.

Relasi kuasa seperti ini yang semestinya bahwa kedudukan perempuan masih dalam bayang-bayang terkait pembangunan desa itu sendiri. Konkretnya, perempuan menjadi kelas terdominasi.

Jika persoalan seperti ini terus-menerus ada, maka harus dibongkar. Dalam pemahaman penulis, tidak semua yang ada di desa menjadi local wisdom kalau tidak berpihak kepada keadilan.

Misalnya budaya patriarki. Ini sering dilihat sebagai kekayaan budaya. Tetapi itu tidak dimasukkan ke dalam local wisdom. Karena, secara politik, budaya seperti ini tidak adil bagi identitas tertentu.

Untuk itu, para pegiat desa dan negara harus memformulasikan kembali persoalan yang ada dalam pembangunan desa. Sehingga tidak ada yang menjadi korban.

Emansipasi Perempuan Desa

Politik emansipasi adalah politik yang menghargai seluruh identitas tanpa ada yang tertindas. Artinya, kemerdekaan itu menjadi milik bersama. Dan dalam pembangunan memiliki hak yang sama untuk mendapat asupan suplemen dari negara. Dalam pembangunan desa, yang paling utama adalah emansipasi perempuan.

Jika dalam konteks desa, maka ada persoalan budaya dan sosiologis yang membunuh gerakan emansipasi. Maka, emansipasi wanita dalam pembangunan desa sangat penting. Karena pembangunan pada intinya harus berarah kepada keadilan bagi setiap partikularitas.

Untuk itu, tugas negara sekarang dan tugas bersama adalah membangun wacana pinggiran itu ke dalam publik demi terwujudnya emansipasi perempuan dalam diskursus pembangunan desa.

Artinya, ketika dalam UU Desa perempuan memiliki ruang, sementara di satu sisi berbenturan dengan budaya, maka legasiyang diberikan oleh negara menjadi semu. Karena kehadirannya dalam ruang tersebut hanya “hadir” saja. Sebab, sempit dan sangat ketat relasi kuasa dalam ruang itu, sehingga menjadi inferior.

Padahal jantung dalam perumusan kebijakan ada dalam ruang yang disediakan. Momen ini sering dinamakan sebagai momen politis. Artinya, seluruh tokoh harus mampu mengartikulasikan kepentingan konsituennya. Jika dalam ruang ini saja sebuah identitas kalah, maka dengan sendirinya, beberapa tahun ke depan, identitas itu tak dapat asupan energi dari desa.

Untuk itu, diperlukan sebuah prespektif yang radikal. Pertama, jika ruang sudah ada, maka sebaiknya perempuan memanfaatkan ruang itu untuk selalu mengartikulasikan kepentingan. Karena jika hal ini secara terus-menerus, maka dengan sendiri dominasi laki-laki dalam diskursus pembangunan desa akan berkurang. Dan ketika momen ini terjadi, secara tidak langsung emansipasi itu akan terwujud.

Kedua, negara telah memberi legasi melalui UU Desa untuk keterlibatan perempuan. Akan tetapi, efek sosiologis di desa secara umum belum menerima dan mengartikulasikan dengan baik.

Untuk itu, dalam rangka mengisi keretakan ini, pemerintah harus selalu menggedor wacana tentang perempuan dalam pembangunan desa. Sehingga secara inheren sadar betapa penting perannya dalam pembangunan desa.

Ketiga, para pegiat desa harus selalu memberdayakan kelompok perempuan secara politik. Kesadaran politik ini bisa melalui diskursus secara terus-menerus. Kalau bisa pegiat desa yang perempuan harus selalu memproklamasikan terkait bagaimana kedudukan semestinya dalam ruang demokrasi, secara khusus dalam pembangunan desa.

Dengan demikian, wajah perempuan dalam pembangunan desa tidak semata hanya sekadar simbol melalui legasi, tetapi harus ada artikulasi yang jelas secara politik. Politik emansipasi adalah menghargai setiap identitas dalam diskursus pembangunan. Dan ini merupakan provokasi awal membangun peradaban politik yang humanis.

    Ernestus Lalong Teredi

    Peneliti Dike-Nomia Institut

    Latest posts by Ernestus Lalong Teredi (see all)