Beberapa tahun belakangan ini, telinga perantauan orang-orang di kampung halaman bukan lagi soal Jakarta, Yogyakarta, Makassar, ataupun Papua. Semua telah bergeser ke Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Katanya di sana mereka paling mudah mendapatkan pekerjaan, kerja apa saja akan menghasilkan uang. Uang menjadi segala bagi mereka.
Hampir tiap bulan, tiket menuju salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia itu menjadi tujuan anak muda hingga orang tua. Pasalnya, berbekal sepotong ijazah dan beberapa administrasi, kita akan berjodoh dan menjadi buruh atau pekerja tambang.
Sehingga iming-iming mengubah ekonomi kantong pribadi hingga keluarga digantungkan di daerah yang sering berlangganan debu dan banjir itu. Memang bukan kali pertama daerah tersebut menjadi langganan banjir, akan tetapi banjir yang terjadi sekarang makin parah.
Halmahera memang menjadi daerah dengan kesuburan industri yang cukup baik. Berawal dari perusahaan tambang nikel, hingga kini ditambah dengan kawasan industri yang dilengkapi dengan pabrik-pabrik pengolahan nikel beserta pembangkit batu bara.
Hal tersebut menjadikan Maluku Utara sebagai daerah di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi produktif yang cukup signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (5/2/2024), mengumumkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat sebesar 5,05% pada 2023 atau lebih rendah dibandingkan 2022 yang tercatat sebesar 5,31%, sedangkan pada kuartal IV-2023 sebesar 5,04% (year on year /yoy).
Angka ini pada dasarnya relatif sesuai dengan konsensus yang dihimpun oleh CNBC Indonesia dari 14 institusi yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada Oktober-Desember 2023 atau kuartal IV mencapai 5,01% yoy.
Lebih rinci, daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku Utara dengan 20,49%. Wilayah penghasil tambang tersebut berhasil menciptakan perekonomian tinggi dalam beberapa waktu terakhir.
Selanjutnya ada Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Papua Tengah, dan Bali. Dalam 10 besar pertumbuhan ekonomi tertinggi, tidak ada wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara pada posisi tiga terbawah ada Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, dan Nusa Tenggara Timur dengan masing-masing bernilai 3,52%, 1,82%, dan 1,8% secara kumulatif 2023[1].
Baca juga:
Tambang nikel tersebut menjadikan Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebagai medan magnet yang paling ampuh untuk sejumlah pencari kerja. Migrasi pun tidak terelakkan di sejumlah daerah di Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara memproyeksikan jumlah penduduk Maluku Utara mengalami pertumbuhan tinggi dalam beberapa tahun mendatang. Pada tahun 2035, proyeksi penduduk Maluku Utara berjumlah 1,54 juta jiwa. Angka ini diproyeksikan meningkat sebesar 1,22 juta jiwa dari jumlah 1,28 juta jiwa berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020.
Kondisi tersebut tampak terlihat di Provinsi Maluku sebagai tetangganya. Di mana hampir tiap bulannya tercatat penduduk di Maluku terus mengurusi perpindahan penduduk ke wilayah tersebut.
Di Kabupaten Maluku Tengah misalnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Maluku Tengah mencatat pada tahun 2021 adanya pergerakan penduduk keluar daerah atau mutasi kependudukan yang mencapai 7.000 orang. Hampir sebagian besar penduduk yang melakukan mutasi dengan tujuan ke Halmahera Tengah.
Perpindahan penduduk sering kali merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor, dan setiap situasi dapat berbeda. Perpindahan penduduk adalah fenomena yang kompleks yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang berubah.
Weda; Antara Kemiskinan dan Keharusan Masa Depan
Sudah hampir 79 tahun Indonesia merdeka, kemiskinan sudah menjadi persoalan klasik yang telah ada saat zaman penjajahan. Kemiskinan menjadi alasan paling krusial, sehingga menguak sejumlah permasalahan, termasuk mutasi sejumlah penduduk dari satu daerah ke daerah lain (migrasi).
Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya terdapat lima provinsi yang masuk daftar, yang tingkat kemiskinan wilayah tersebut masih di atas 10%.
Berdasarkan data BPS, saat ini Papua menduduki peringkat pertama provinsi termiskin. Angka kemiskinan di bumi Cendrawasih mencapai 26,03%. Pada Maret 2023, rata-rata garis kemiskinan penduduk Indonesia menurut provinsi dan daerah adalah Rp550.458 per kapita per bulan. Angka tersebut terbagi dengan komposisi garis makanan sebesar Rp408.522 (74,21 persen), serta bukan makanan sebesar Rp141.936 (25,79 persen).
Halaman selanjutnya >>>
- Weda dan Pilihan Terakhir Anak Kampung - 5 Mei 2024
- Elektabilitas Murad Pasca Gubernur - 5 Januari 2024