Yang Main Api di Lingkaran DPRD Polewali Mandar

Yang Main Api di Lingkaran DPRD Polewali Mandar
©Ist

Lagi-lagi kaum elite di Polewali Mandar main api. Sematan “main api” diposisikan oleh penulis sebagai sesuatu yang rawan. Sebagaimana sifat api, sedikit saja lalai penggunaannya, maka itu adalah celaka buntutnya.

Kali ini adalah unsur pimpinan DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang menarik perhatian penulis. Pada pemeriksaan hasil pertanggungjawaban keuangan oleh badan/instansi tertentu, ditemukan ketidakwajaran.

Adalah tentang Anggaran Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD dalam APBD TA 2018. Dari sebesar Rp750 juta, yang terealisasi cuma senilai Rp748.500.000. Itu belum termasuk pajak, yang jika kita hitung dalam jumlah rupiah yang sudah termasuk pajak senilai Rp658.500.000, maka nilai pajaknya adalah Rp66.345.152.

Lalu di mana letak ketidakwajarannya? Yakni berada pada Uraian Pembukuan Penerimaan Belanja Bahan Logistik Pimpinan DPRD yang hanya total bernilai Rp595.075.728.

Kalau kita cermati, terdapat 2x (dua kali) pemotongan pajak dan selisih jumlah rupiah antara Penyerahan dan Bukti Pembukuan Bahan Logistik senilai Rp90.000.000. Nilai yang tidak sedikit ini terletak pada Hasil Pemeriksaan yang menyatakan: Bendahara Pengeluaran tidak dapat memperlihatkan bukti pembukuan ataupun bukti kuitansinya kepada tim pemeriksa keuangan.

Hal yang menggelikan lain adalah pada hasil pemeriksaan tersebut. Salah satu toko penyedia barang logistik, sesuai laporan bukti pembelian pihak pengelola dana logistik kepada tim pemeriksa keuangan, mengaku tokonya tidak pernah menerima pembelian bahan logistik rumah jabatan Pimpinan DPRD Polman. Yang ada hanya memberikan nota kosong serta cap tanda tangan serta stempel sesuai yang disampaikan kepada salah satu staf Sekretariat DPRD Polman.

Implikasinya adalah, sesuai Hasil Laporan Pemeriksaan, pihak sekretariat DPRD Polman, dalam hal proses kerjanya, memanipulasi data. Parahnya adalah pembohongan publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tentu hal itu adalah bentuk kejahatan pidana. Diduga ada main api antara unsur pimpinan DPRD dan pihak sekretariat DPRD, dalam hal ini Bendahara Pengeluaran.

Baca juga:

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 6 ayat 1, sudah tegas menyatakan: setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih.

Juga, Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011: tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kecerobohan pihak pimpinan dan pihak sekretariat DPRD Polman ini tidak mencerminkan asas pemerintahan yang bersih. Sebagaimana salah satu fungsinya, “fungsi pengawasan”, justru merekalah yang patut diawasi.

Melihat yang tersebut di atas, sepatutnya dalam menjamin asas ketepatan, perlu penentuan maksimalisasi biaya per orang pimpinan maupun keluarganya. Itu harus sesuai standar kebutuhan demi menghindari pengeluaran biaya yang cuma-cuma (peruntukan yang tidak jelas).

Andi Ibrahim Masdar selaku Bupati Polewali Mandar perlu mengeluarkan peraturan daerah. Ini demi mengisi kekosongan hukum tersebut sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demi Polewali Mandar yang bersih dari korupsi dan maju, sudah sepatutnya masyarakat meningkatkan partisipasinya. Kita harus bergerak bersama mengawasi jalannya pemerintahan hari ini dan ke depan.

Satu hal lagi, kasus ini perlu diungkap. Kesembronoan seperti ini tidak dapat kita biarkan. Kita harus meminta pihak pimpinan yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Pimpinan dan Sekteraris DPRD, juga Bendahara Pengeluaran DPRD, untuk mundur secara terhormat dari jabatannya.

Baca juga:

    Aco Andi Salamin

    Koordinator Kajian Hukum & Advokasi Policy | Alumnus Hukum di IAI-DDI Polman | Kader Himpunan Mahasiswa Islam
    Aco Andi Salamin

    Latest posts by Aco Andi Salamin (see all)