Yang Terpelajar Menolak Netral

Yang Terpelajar Menolak Netral
Ilustrasi: ewako.id

Dengan berapologi ‘netral’, mereka lantas dengan mudah berkata, “Dunia akademisi harus netral, dan dilarang keras untuk berpihak kepada siapa pun. Jadi maaf jika kami para akademisi bertitle tinggi tidak bisa berbuat apa-apa.”

Hakikat dunia pendidikan Indonesia telah tercantum sesuai amanah Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Di dalamnya, terdapat pokok pikiran dari tokoh besar pendidikan Indonesia.

Mulai dari filsafat pendidikan ‘among’ Ki Hadjar Dewantara, sampai dengan pendidikan kerakyatannya Tan Malaka. Keduanya memberikan masterpiece pemikiran, bahwa pendidikan sudah seharusnya diarahkan kepada usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dalam diri pribadi sehingga tercipta sosok manusia utuh yang tidak terlepas dari akar peradaban bangsanya.

Dalam perjalanannya, dua hal itu kemudian akan mengkristal hingga membentuk insan yang memahami dinamika keilmuan, peka terhadap permasalahan sosial-kemasyarakatan, dan turut serta membangun peradaban bangsa-negara sesuai dengan logika rakyatnya, seorang yang merdeka dan berdaulat.

Oleh karenanya, pemerintah sebagai representasi dalam mengatur kehidupan publik, dibebankan untuk membentuk suatu kurikulum guna mengarahkan sistem pendidikan nasional menuju cita-cita bersama, sesuai dengan logika dan kepribadian Indonesia, bukan impor dari diktat-diktat dan model pendidikan asing.

Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengasah kepintaran dan keterampilan, melainkan juga bertanggung jawab untuk melahirkan pribadi yang peka terhadap berbagai persoalan, utamanya kemiskinan.

Metode belajar pun tidak bisa terlepas dari anggapan bahwa semua orang memiliki kecerdasan dan cita kemerdekaan. Tinggal bagaimana seorang guru membantu peserta didik menyadari hal itu.

Oleh karena itu, dalam kurikulum belajar Pendidikan Kewarganegaraan, dimasukkanlah disiplin pengantar ilmu tentang seluk-beluk kenegaraan, mulai dari ideologi nasional, bentuk negara, sistem pemerintahan, sistem politik, pemilihan umum, dan otonomi daerah.

Dalam sejarah Indonesia, tercatat sebanyak sembilan kurikulum sudah pernah diterapkan. Dari Kurikulum Rencana Pelajaran di tahun 1947 sampai dengan Kurikulum 2013, semuanya senantiasa menimbulkan pro-kontra.

Tarik ulur tersebut senantiasa berkutat di antara pemerintah dan guru. Logika egosentris antar keduanya muncul sebab interpretasi yang berbeda atas pemaknaan hakikat pendidikan Indonesia. Padahal, Ki Hadjar Dewantara dalam model pendidikan Tri No-nya (nonton, niteni, dan nirokke) melibatkan unsur hakikat diri ke peserta didik. Tidak hanya andaian guru dan pemerintahan.

Celakanya, perubahan kurikulum Indonesia dipandang oleh banyak kalangan, utamanya aktivis sosial, sebagai usaha tidak serius dan menjadikan peserta didik sebagai kelinci percobaan. Para pengkritik tersebut menyangsikan tata cara pembentukan sistem pendidikan yang senantiasa berubah setiap kali rezim pendidikan berubah.

Memang benar, kurikulum senantiasa lahir dari proses panjang, melalui berbagai uji coba yang mapan. Juga benar, bahwa era pendidikan selalu berkembang sesuai dengan kondisi zaman.

Meski demikian, filsafat pendidikan Indonesia tetap mengarahkan kurikulumnya ke arah pendasaran diri terhadap kepribadian, kebertanggungjawaban, kemasyarakatan, dan kemandirian.

Artinya, kurikulum dibentuk tidak dengan terlepas dari pondasi pribadi bangsa. Hal ini memasukkan juga persepsi bahwa tidak ada bangsa Indonesia yang bodoh, melainkan mereka belum menemukan panggilan hidupnya.

Tan Malaka mengatakan bahwa memberikan sepenuhnya hak-hak murid merupakan keharusan di dunia pendidikan. Peserta didik tidak bisa dibentuk layaknya adonan, sebab mereka sudah memiliki nalar untuk berpikir. Tinggal bagaimana sistem pendidikan itu memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengasah dan menentukan apa yang dikehendaki, sesuai kemampuan mereka.

Kurikulum pendidikan Indonesia selayaknya diarahkan pada usaha untuk memahamkan kepada peserta didik akan potensi berpikir, bukan mendikte mereka; mengenalkan mereka dengan dunia luar, bukan memasung mereka; menajamkan rasa solidaritas, bukan membutakan mereka akan kompleksnya realitas.

Sayangnya, tatanan para tokoh pembangun pendidikan asli Indonesia tersebut harus berhadapan dengan dinamika dunia free market idea. Berbagai model pendidikan dari asing telah terlanjur bisa dengan mudah masuk di sistem pendidikan kita.

Saksono (2010) menggambarkan degradasi dan dekadensi ini dengan mengacu pada fenomena globalisasi. Menurutnya, globalisasi tanpa batas mengakibatkan pergeseran tujuan pendidikan nasional ke arah upaya untuk menciptakan lulusan yang menguasai scientia.

Mengapa? Sebab mereka dengan mudah akan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Pendidikan tidak lagi murni mencerdaskan bangsa, melainkan mengkonstruk nalar pragmatis generasi bangsa.

Pandangan ini mirip dengan paparan Tilaar (2006) yang menyatakan bahwa hanya muatan pendidikan yang nyata, yang dapat memberi faedah, dan yang tampak lah yang dapat diterapkan. Akibatnya, pendidikan tereduksi sebatas cara memenuhi hasrat hidup, bukan lagi sebagai cara menanamkan semangat kebangsaan, keadilan sosial, sifat-sifat kemanusiaan dan moral luhur sebagai warga negara.

Fakta yang menunjukkan asumsi penulis tersebut adalah semakin banyaknya lembaga pendidikan yang membuka ruang selebar-lebarnya bagi beberapa perusahaan. Dibukanya gedung pendidikan untuk hajatan orang luar. Hilangnya nalar dialektis di sudut-sudut sekolah atau kampus. Hingga butanya mereka akan keberadaan masyarakat sekitar.

Celakanya—dan ini yang paling membuat geram, tatkala para lulusan sekolah-sekolah bertaraf dunia lebih memilih untuk diam saat datang segerombolan orang yang mengancam tatanan budaya plural-multikultural Republik Indonesia. Atau saat mereka memilih tidak terlibat dalam politik praksis di tengah masih dominannya (baca: ngawurnya) kompetisi partai politik yang padahal sudah mulai mendapat delegitimasi masyarakat.

Dengan berapologi ‘netral’, mereka lantas dengan mudah berkata, “Dunia akademisi harus netral, dan dilarang keras untuk berpihak kepada siapa pun. Jadi maaf jika kami para akademisi bertitle tinggi tidak bisa berbuat apa-apa.”

Bagaimana mungkin masih bisa bicara netral di tengah bangsanya sendiri yang mulai terkapar? Betapa dungunya bicara netral tatkala kedaulatan ibunda pertiwinya sedang diperkosa? Apakah dalam dunia pendidikan tidak ada pembahasan mengenai beda independensi seorang intelektual dengan netralnya para pecundang?

Mari kita mencari jawaban nurani. Dan, apabila ternyata kenetralan kembali disusupkan ke telinga, maka mari bersepakat untuk mengusir citra akademisi dalam diri. Sebab rakyat membutuhkan keadilan, bukan kenetralan. Rakyat butuh pemikir dan penggerak yang independen, bukan terpengaruh pada label.

*Ferhadz Ammar Muhammad, Mahasiswa asal Jawa Tengah

___________________

Artikel Terkait:
    Kontributor