Iklan Kemhan Prabowo di Kompas Melanggar UU Pemilu

Iklan Kemhan Prabowo di Kompas Melanggar UU Pemilu
©BBC

Satu hari seusai debat calon presiden tentang pertahanan, geopolitik, dan hubungan internasional, muncul iklan Kementerian Pertahanan (Kemhan) satu halaman penuh di Harian Kompas.

Iklan Kemhan yang menampilkan wajah dan klaim keberhasilan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan yang terbit pada 8 Januari 2024 tersebut pun memicu kontroversi dan dinilai melanggar UU Pemilu.

BBC News Indonesia melansir, petinggi Harian Kompas membuat klaim bahwa iklan itu tidak terkait pencalonan Prabowo dalam Pilpres 2024 karena “materinya berasal dari Kementerian Pertahanan”.

Namun, pakar pemilu menilai alasan itu justru problematik karena pencitraan capres selama Pilpres tidak semestinya dibiayai anggaran negara.

“Iklan di Kompas menampilkan foto Prabowo yang sangat besar. Harusnya KPU mengatur, semua program lembaga pemerintahan yang diekspos ke publik tidak boleh menampilkan kontestan Pemilu,” jelas Titi Anggraini.

“Ini untuk menjaga kesetaraan dan keadilan kompetisi Pilpres,” tambah anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi itu.

Titi pun menjelaskan, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada larangan yang beririsan dengan persoalan ini.

KPU tidak menjadikan pasal-pasal itu sebagai rujukan membuat regulasi yang lebih detail guna melarang publikasi lembaga negara yang menampilkan citra capres-cawapres.

Baca juga:

Dalam Pasal 282 UU Pemilu, misalnya, menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye.

Pasal lainnya, yakni Pasal 283, melarang pejabat publik mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Larangan kegiatan dalam Pasal 283 itu meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Menurut Titi, ketiadaan regulasi ini membuat pejabat publik yang menjadi peserta Pilpres bisa leluasa untuk berkampanye menggunakan anggaran negara dan membuat klaim keberhasilan atau kinerjanya.