Pembahasan terkait UU Cipta Kerja Dilakukan secara Transparan

Pembahasan terkait UU Cipta Kerja Dilakukan secara Transparan
©Kompas

Nalar Politik – Adalah tidak benar jika proses pembahasan terkait UU Cipta Kerja dilakukan secara tertutup. Sesuai mekanisme, pembahasannya tetap dilakukan secara transparan.

Hal tersebut dijelaskan Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Reni Mursidayanti. Khususnya klaster ketenagakerjaan, pihaknya mengaku telah melibatkan stakeholders terkait untuk menyerap aspirasi sesuai perintah Presiden Joko Widodo.

“Tidak benar bahwa proses pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dilakukan secara tidak terbuka atau tidak terang-terangan. Justru klaster ketenagakerjaan dibahas paling akhir, karena suntuk menyerap aspirasi dari stakeholders terkait sesuai arahan Presiden Jokowi,” tegas Reni dalam acara Serap Aspirasi UU Cipta Kerja di Banjarmasin, Senin (30/11).

Dijelaskan pula bahwa pembahasan terkait UU Cipta Kerja memang menitikberatkan pada pelibatan partisipasi publik, khususnya stakeholders terkait. Contohnya, dalam pembahasan Tripartit Nasional untuk Klaster Ketenagakerjaan, prosesnya melibatkan unsur serikat pekerja/buruh dan unsur pengusaha seperti Apindo dan Kadin.

“Pertemuan sendiri dilakukan sebanyak 9 kali dalam rentang 8 Juli – 23 Juli 2020.”

Selain itu, dalam proses pendalaman materi terkait, Baleg DPR RI juga melakukan serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang mengundang sejumlah narasumber. Di antaranya dari kalangan ahli, akademisi, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, dan tokoh masyarakat sesuai materi pembahasan.

Demikian halnya saat proses penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja juga dilakukan secara transparan melalui pemanfaatan teknologi digital. Di mana, melalui situs uu-ciptakerja.go.id, masyarakat dapat mengakses dan mengunduh draft aturan turunan yang telah dipublikasikan.

“Jadi, tidak benar kalau pemerintah tidak melakukan pembahasan terkait UU Cipta Kerja tanpa mendengar aspirasi dari publik ataupun stakeholders terkait.” [li]