Negosiasi Konflik Antara Teks dan Konteks

Negosiasi Konflik Antara Teks dan Konteks
©NP

Sekilas Pandang atas Karya Dr. Maltuf Siraj dalam Menjawab Dinamika Hukum Islam di Era Klasik dan Masa Kini

Diskursus seputar hukum Islam kian hangat dikaji oleh sejumlah akademisi intelektual muslim hingga abad 21. Hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber Alquran dan Hadis Nabi, tidak lain sebagai pedoman ajaran umat Islam, agar tetap dijadikan petunjuk di dalam hidup ini.

Namun demikian, hukum Islam tidak menutup atau menafikan pintu ijtihad atau produk hukum dari pemikiran para ulama besar; baik klasik maupun kontemporer.

Maka dari itu, kompetensi para ulama yang memiliki intentitas dalam bidang hukum Islam (ushul fiqh) dan setumpuk ijmak melalui produk ijtihadnya, yang mana tiada lain sebagai respons untuk menjawab sekian tantangan zaman beserta persoalan-persoalan yang ada, khususnya jika dihadapkan para era kekinian.

Menyinergikan konflik antara nash dan mashlahah tentu tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Dibutuhkan proses panjang dan tawar-menawar untuk mendudukkan permasalahan hukum melalui ruang negosiasi, sebagai upaya melerai kemungkinan dalam mencairkan problem yang ada.

Ini dikarenakan terjadinya fragmentasi pada orientasi pemikir pertama yang cenderung kepada nash (text oriented) serta aspek-aspek formal yang tidak keluar substansi dari koridor-koridor yang menjadi ketentuannya.

Sedangkan pemikir kedua yang meneguhkan kemaslahatan (human need oriented)—sebagai bagian dari maqashid al-syariah (namun melalaikan keabsahan nash), dikarenakan kurang merespons problem hukum yang kerap muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya di abad kontemporer ini, yang tak pernah redup dan terhenti.

Upaya ini dikarenakan untuk mencari relevansi atas jawaban-jawaban dengan perkembangan kekinian (up to date). Tidak salah jika timbulnya konfrontasi atas silang pendapat para ulama, yang mana masing-masing ulama meneguhkan argumentasi melalui debat yang terus bergulir.

Di satu sisi memandang bahwa hukum Tuhan itu pasti dijalankan pada kehidupan, dan barang siapa yang melanggar agar dihukum berdasarkan nash Alquran tersebut. Di sisi lain, ada ulama yang memandang bahwa hukum Tuhan itu harus disesuaikan dengan konteks, demi terwujudkan kemaslahatan umum (mashlalah al ‘ammah).

Tarik-menarik dari sekian pergumulan perbedaan pandangan para ulama inilah yang terdapat dalam karya Dr. H. A. Malthuf Siroj, M.Ag. Yang mana penulisnya memberikan mutiara-mutiara pemahaman dengan menggunakan paradigma ushul fiqh melalui ruang negosiasi antara mashlahah (manfaat) dan nash (titah Tuhan).

Penulis buku ini ingin memberikan paradigma segar terhadap teori-teori ushul fiqh dengan menyinergikan antara nash dan mashlahah secara berimbang serta merekonstruksi kerangka penetapan hukum Islam (istinbatḥ al-hukm al Islâm) yang berjalin kelindan dengan melahirkan fikih dinamis dengan tidak menghilangkan bayân ilahiyah-nya. Serta mewujudkan progresivitas dan relevansinya dengan era kontemporer sebagai bukti bahwa kerasulan Nabi Muhammad adalah rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil al ‘âlamîn).

Tawaran buku ini untuk mewujudkan fikih dinamis yang telah lama kering serta membatu (statis dan stagnan). Penulis berusaha mengintegrasikan kehendak nash dan tuntutan mashlahah. dengan mempertimbangkan maqâshid al syarî’ah yang bertumpu pada tiga kategori: dharûriyyah, hajiyyah, dan tahsîniyyah.

Oleh karena itu, apabila seorang mujtahid melalui eksplorasinya yang mendalam menentukan pilihan, misalnya kepada mashlahah (human need oriented) yang berkonflik, maka tidak berarti ia telah keluar konteks nash. Sebab pada dasarnya dan sejatinya ia menentukan pilihan kepada mashlahah yang juga berdasarkan nash. Hal itu sejalan dengan Khalifah Umar Ibnu Khattab (hlm. 83).

Salah satu contoh tindakan kontrovesial Khalifah Umar Bin Khattab yang tidak memberlakukan hukum potong tangan kepada pencuri, sesuai pernyataannya; tidak boleh memotong tangan pencuri pada masa krisis ekonomi—musim paceklik (lâ qatha’a fî yawmin sanatin). Bisa dilacak dalam Kitab Al-Mabsuth, Jilid 10, karya Syamsuddin Az-Zarkasyi, hlm. 104.

Padahal telah jelas secara qath’i al dalâlah di dalam Alquran berbunyi; Wassâriqu wassâriqatu faqtha’û aydiyahumâ jazâ’am bimâ kasabâ nakâlan minallâhi wallâhu ‘azîzun hakîmun. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Mâidah [5] : 38).

Di lain itu, Umar menghapus bagian zakat untuk orang yang baru masuk Islam. Karena memberikan zakat bagi mereka dipandang tidak dapat mewujudkan tujuan hukum yang hendak dicapai (hlm. 57). Dan banyak lagi tindakan Umar lainnya yang lebih memandang demi terwujudnya kemaslahatan.

Boleh dikatakan, tindakan Umar melalui ijtihad kontroversialnya senada dengan jargon kaidah fikih yang ditulis oleh pemikir sekaliber ‘Izzuddîn bin Abd al Salâm. Terdapat dalam kitab Qawâid al Ahkâm fi Mashâlih al Anâm Juz I (1980 : 11) yang berbunyi; jalbul mashâlihi wa dar’ur mafâsidi. Meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Sejalan dari kaidah fikih di atas pada buku ini, pembaca akan diberikan mutiara pemahaman. Akan diarahkan bagaimana cara pengambilan sebuah keputusan hukum (istinbâth al ahkâm) pada belitan setiap persoalan hingga dewasa ini dengan dihadapkan pada fenomena mutakhir.

Maka, upaya pencarian sebuah solusi atas problem krusial yang ada, melalui penjabaran kembali inti sari yang menyangkut konflik antara mashlahah dan nash serta bagaimana memahami hubungan di antara keduanya.

Kiranya kerangka pemikiran hukum ‘Umar ini menjadi posisi tawar (bargain position). Juga dijadikan acuan bagi upaya-upaya merekonstruksi pemikiran hukum Islam yang berorientasi tidak saja kepada nash, tetapi juga kepada mashalahah.

Sebab, dengan begitu, hukum Islam akan memiliki makna substantifnya. Ia akan menemukan dinamikanya yang dapat menjamin akseptabilitas dan relevansinya dengan perkembangan zaman sebagai wujud nyata dari Islam bagi alam raya ini (hlm. 82).

Dari uraian di atas, di antara nash dan mashlahah ada letak pada relevansi praksis untuk menjawab pada tiap-tiap letak kasusnya (cause). Sebagaimana Allah menurunkan ayat Alquran tidak serta-merta diberikan begitu saja (take it). Ada sebab-musabab (kausalitas) yang secara transenden-dialektis. Ini demi menjawab problem yang awalnya pernah dialami oleh Rasulullah, hingga turunlah ayat—qath’î tersebut.

Maka dari itulah ayat-ayat Allah adalah formula ilahi (divine law) sesuai keyakinan. Berkaitan dengan hubungan yang transendental. Sedangkan mashlahah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh nash itu sendiri. Sehingga nash dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai mashlahah. Ini menjadi tujuan penting persyariatan hukum tersebut (li syarîati hukmi allâhi); tujuannya untuk kemaslahatan umat (limashlahati al ummati).

Pada konteks tataran ijtihâdî dalam perspektif para mujahid, konflik (ta’aruḍl) antara mashlahah dan nash dapat dimungkinkan terjadi. Buku ini selayaknya menawarkan konsep yang lebih substantif dengan pendekatan kompromistik-non-dikotomis dan ruang negosiasi tanpa terjebak ke dalam kerangkeng aspek legalitas nash. Akan tetapi, relevan dengan tuntutan kemaslahatan pada saat itu sebagaimana tergambar dalam contoh-contoh beserta dinamika yurisprudensinya.

Menariknya lagi, uraian tiap sub-subnya terdapat silang pendapat dari pada ulama klasik (Imam al Syafi’ie, Hanbali, Maliki, dan Hanafi) dengan ulama kontemporer mengenai mashlahah dan nash. Yang mana antara ulama yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan pendapat dan pemikiran (ikhtilâf al fikr) dalam menjawab problem hukum Islam.

Di samping itu, antara pemikir hukum Islam satu dengan pemikir lainnya memiliki keterpengaruhan atas dinamika permasalahan yang berbeda, melalui perangkat pengilmuan dalam bidang hukum Islam yang bisa sejalan dengan era kekinian (tajdîdu al mustamir).

Oleh karena itu, penerapan Hukum Islam tidak bisa mengesampingkan peristiwa dan keadaan zaman yang terus bergulir. Apalagi kita dihadapkan pada era kecanggihan yang kian pesat perkembangannya beserta sebab dan musababnya; dari keadaan, tempat, serta zamannya. Al-hukmu yadûru ma’a ‘illatihî wujûdan aw ‘adaman; min al-ahwâl, amkinati, azminati.

Sehingga dikembangkanlah paradigma baru dengan pembauran ijtihadî yang argumentatif–progresif. Tidak menyalahkan atau menafikan otentisitas nash ilahi.

Last but not least, kiranya banyak manfaat atas karya brilian ini. Memperluas pengetahuan serta cakrawala keilmuan di bidang hukum Islam, khususnya pengembangan studi hukum Islam di Indonesia.

Menjadi suatu keniscayaan akan dinamisasi hukum Islam jika dibenturkan dengan statement ulama sekaliber Abu Zahrah: inna an-nushusu tatanâhi, walakinnal hawâditsu lâtatanâhî. Titah Tuhan (nash) telah berakhir (final), sedangkan peristiwa itu tidak akan pernah berakhir.

Riwayat buku:
  • Judul Buku: Paradigma Ushul Fiqh; Negoisasi Konflik Mashlahah dan Nash
  • Penulis: Dr. H. A. Malthuf Siroj, M.Ag
  • Editor: Muhammad Al-Fayyadl
  • Penerbit: Pustaka Ilmu, Yogyakarta
  • Cetakan I: Maret 2013
  • Tebal: 103 Halaman
  • ISBN: 9786027853171

    Latest posts by Fathor Razi (see all)