PMIPP Merajut Kembali Papua dengan Nilai Pancasila

PMIPP Merajut Kembali Papua dengan Nilai Pancasila
©pmipp

Nalar Politik – Sebagai salah satu bentuk kepedulian Persatuan Mahasiswa Islam Perempuan Papua (PMIPP) terhadap isu-isu yang berkembang di Papua beberapa bulan ini, organisasi berbasis muslim perempuan ini menyelenggrakan Dialog Publik dengan tema Merajut Kembali Papua dengan Nilai Pancasila. (26/09/2019).

Acara diselenggarakan di Caffe Outentik Jayapura dan dihadiri oleh para mahasiswa, aktivis, masyarakat, pemuda, dan media di Papua.

Untuk memantik jalannya diskusi, Persatuan Mahasiswa Islam Perempuan Papua (PMIPP) menghadirkan Rifki Saputera Masaa, S.E yang dikenal sebagai Pengiat Sosial Papua. Juga Ratih Amalia Lestari, M.Si yang familiar sebagai Cendikiawan Muslimah Papua dan Saleh Rumatoras, S.H yang lebih akrab dikenal sebagai Aktivis Papua.

Rifki Saputera Masaa mengapresiasi diskusi publik yang diselenggarakan Persatuan Mahasiswa Islam Perempuan Papua (PMIPP). Dia berharap dialog ini mampu menjembatani perbedaan-perbedaan persepsi dalam menyelesaikan konflik tersebut

“Saya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya diskusi publik. Ini tema yang dapat saya katakan terlibat dalam memperjuangkan kesatuan dan keutuhan NKRI,” ujar Rifki.

Bagi Rifki, dialog memang tidak bisa menyelesaikan persoalan di Papua secara langsung. Sebab banyak pihak yang harus dilibatkan dalam pelaksanaannya, termasuk kelompok yang pro-kemerdekaan.

“Saya berharap dialog ini mampu menjembatani perbedaan-perbedaan persepsi dalam menyelesaikan konflik tersebut,” tambahnya.

Menurutnya, kejadian di Papua kemarin merupakan efek pemerintah lupa untuk menyelesaiakan persoalan diskriminasi di Papua. Dia berharap kekerasan yang terjadi secara langsung maupun struktural harus segera dihentikan.

“Kerusuhan di Papua hari ini menunjukan bahwa pemerintah lupa bahwa persoalan diskriminasi, pelanggaran HAM, dan perbedaan persepsi terkait sejarah di Papua merupakan persoalan yang harus diselesaikan. Kekerasan yang terjadi secara langsung maupun struktural harus segera dihentikan. Harus segera dilakukan perbaikan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat Papua,” imbuh Rifki.

Dia juga menegaskan hadirnya negara di Papua jangan sekadar adanya aparat. Harus pula hadir dalam bentuk perbaikan pelayanan publik yang baik dan memadai untuk masyarakat Papua, terutama pendidikan.

“Pendidikan adalah salah satu hal yang penting dalam pembangunan. Tanpa pendidikan, kita tidak akan bangun. Kita bisa bangun melalui pendidikan karena dengan pendidikan tembok pun akan hancur”, tegas Rifki.

Ratih Amalia Lestari miris melihat kericuhan beberapa hari terahir ini. Selain banyaknya kerusakan dan korban atas kejadian tersebut, juga menimbulkan ketakutan, kegelisahan, dan trauma, terutama banyak dirasakan oleh perempuan.

“Mereka (perempuan) jadi takut untuk bepergian dan beraktivitas di tempat umum,” ujar perempuan yang juga aktivis PMII ini.

Dalam pandangannya, penyampaian aspirasi dengan cara demonstrasi seperti yang terjadi akhir-akhir ini memang tidak salah. Bahkan hal itu juga dilindungi oleh negara. Hanya saja, apakah aspirasi yang disuarakan benar-benar sudah ditelaah, didiskusikan, dan dirembukkan bersama.

“Jangan sampai aksi-aksi yang dilakukan justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu,” imbuh Ratih.

Dia juga menjelaskan bahwa warga yang di Papua, baik pendatang maupun asli Papua, adalah saudara. Hal itu sebagaimana guru dan bapak bangsa KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah tegaskan.

“Kita adalah saudara dalam kemanusiaan. Jika kita memang tidak satu suku, tapi kita satu bangsa. Jika kita tidak satu bangsa, tapi kita sama-sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak perlu untuk melukai sesama saudara, karena sejatinya kita ini semuanya adalah saudara sebangsa, setanah air,” tegas Ratih.

Dalam pandangan M. Saleh Rumatoras, demonstrasi yang berujung kerusuhan yang telah terjadi belakangan ini di Jayapura, Manokwari, Fakfak, dan lain-lain adalah perpanjangan insiden rasialisme di Jawa Timur (Malang dan Surabaya) yang melibatkan mahasiswa Papua.

“Saudara-saudara mereka yang berada di tanah Papua tidak terima dengan perlakuan tersebut dan turun ke jalan untuk menuntut keadilan,” ungkap Saleh.

M Saleh pun mengajak semua yang hadir untuk merefleksikan ulang, apakah apa yang terjadi di Jawa Timur sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak.

“Sebagai negara yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, marilah kita renungkan bersama realitas-realitas yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Apakah kejadian-kejadian di Papua ini pantas terjadi di tengah bangsa yang ber-perikemanusiaan yang adil dan beradab? Apakah penderitaan rakyat yang berada di pedalaman Papua pantas terjad di tengah bangsa yang ber-persatuan Indonesia?” imbuh Saleh.

Dia pun berpesan kepada semua pihak bahwa boleh mengekpresikan kekecewaan dalam bentuk demontrasi, asalkan masih pada koridor hukum dan positif.

“Tetapi perlu digarisbawahi bahwa dalam penyampaian aspirasi tersebut haruslah dilakukan dengan demonstrasi yang positif. Artinya, kita jangan melakukan demonstrasi secara anarkis, jangan merusak fasilitas publik, dan jangan sampai mengganggu jalan aktivitas masyarakat umum,” ujar Saleh.

Dalam penutupnya, M Saleh berpendapat bahwa konflik kekerasan yang belum mampu diselesaikan secara adil merupakan bukti kegagalan dalam berideologis. Hal itu karena masih mengedepankan pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik di Papua.

“Padahal seharusnya, kita menggunakan kekuatan dan daya tarik ideologi Pancasila untuk meyakinkan orang Papua tentang makna menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila, baik dalam kata maupun perbuatan,” pungkasnya.

Baca juga: