Tata Fungsi Lembaga Penyelenggara Pemilu Pasca-2027

Lembaga Penyelenggara Pemilu
©MI

Penyelenggara pemilu dengan skema pemilihan yang nantinya akan dua waktu tahunan sedikit akan berdampak pada fungsi yang dijalankannya.

Konsep pemilihan umum (pemilu) di Indonesia mengalami banyak progres positif sejak negara ini dibentuk. Perubahan dari sistem orde lama (orla) yang menempatkan Paduka Yang Mulia sebagai presiden seumur hidup jelas hanya akan ditemukan dalam sistem kerajaan. Walaupun sebagian pihak melihat bahwa penetapan presiden seumur hidup waktu itu adalah setting dalam rangka konsolidasi pemerintahan di negara yang masih relatif muda usianya.

Kemudian di masa orde baru yang menghadirkan pemilu setiap lima tahunan, namun dengan kondisi politik yang dapat ditebak pemenangnya serta dominasi politik yang kuat dari penguasa. Dan di masa sejak reformasi hingga hari ini setidaknya telah berlangsung lima kali (1999, 2004, 2009, 2014, 2019) pemilu nasional (pilpres dan pileg).

Pemilu di masa reformasi terus mengalami berbagai perubahan yang menunjukkan demokratisasi yang makin baik. Konsep penyelenggaraan pemilihan kepala eksekutif (pilpres dan pilkada) yang dipilih lembaga legislatif (DPR dan DPRD) berubah menjadi dipilih langsung oleh rakyat.

Pileg di masa awal reformasi masih menggunakan sistem proporsional tertutup berubah menjadi sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka pada Pileg 2004 menggunakan metode konversi kursi dengan metode kuota hare dengan kewenangan penentuan calon terpilih ditentukan oleh partai politik.

Keterpilihan calon anggota legislatif (caleg) yang dulu dipengaruhi nomor urut pun kini sudah tidak. Caleg dari nomor urut berapa pun dapat melenggang duduk di kursi parlemen.

Sisi demokratis jelas sangat kuat terasa dalam sistem pileg yang demikian yang membuat suara rakyat sangat berarti dan menentukan bagi caleg yang ingin dimenangkan. Maka tidak heran caleg dengan nomor urut besar saat ini dapat menang sebagai wakil rakyat.

Di sisi penyelenggaraan pemilu saat ini ada tiga lembaga yang bertanggung jawab menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga tersebut ada untuk saling mengustkan dalam menjaga jalannya demokratisasi, terutama dalam agenda pemilihan umum.

KPU menjadi penyelenggara sangat berisiko bila tidak dilakukan pengawasan, maka kemudian dibentuklah Bawaslu. Sedangkan DKPP lahir guna menjaga etika personalia penyelenggara pemilu, baik dari unsur KPU maupun Bawaslu.

Dua di antara tiga lembaga tersebut yakni KPU dan Bawaslu telah memiliki unsur kelembagaan hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dengan komposisi personalianya diisi kalangan profesional bukan dari perwakilan pemerintah. Terbaru berdasarkan amanat Undang-Undang no 7/2017 tentang Pemilihan Umum membentuk Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota menjadi badan tetap yang dibentuk lima tahunan. Desain yang lama pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota yaitu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota bersifat sementara dan dibentuk menjelang pelaksanaan pemilihan (pilkada, pileg dan pilpres) dan setelahnya dibubarkan.

Jajaran KPU jauh lebih dulu menjadi badan tetap di tingkat kabupaten/kota sebelum pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota menjadi badan tetap. Sedangkan jajaran KPU dan Bawaslu di tingkat kecamatan, desa, dan TPS statusnya sama yaitu sebagai badan ad-hoc (sementara). Dari sisi kelembagaan penyelenggara pemilu sudah makin diperkuat perannya menjaga iklim demokrasi.

Baca juga:

Melihat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengeluarkan revisi rancangan undang-undang pemilu dari program legislasi nasional (prolegnas) 2021 menandakan bahwa peluang untuk mengadakan Pilkada dua tahun mendatang sudah tertutup. Pilkada terdekat akan dilaksanakan pada 2024 sebagaimana desain pilkada yang diserentakkan secara nasional sebagaimana amanat Undang-Undang no 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pemilihan Kepala Daerah.

Sedangkan puncak pilkada serentak secara nasional akan dilangsungkan pada 2027 baru setelahnya bergulir dalam lima tahunan. Ke depan penyelenggara pemilu akan kembali bertugas pada Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024.

Desain pemilu nantinya hanya akan ada dua kali waktu tahunnya yaitu Pileg dan Pilpres di tahun yang sama serta yang kedua adalah Pilkada. Pileg dan Pilpres waktu tahunnya tidak mengalami perubahan yaitu pada angka tahun ujung 4 dan ujung 9 (1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024, 2029, 2034, 2039, 2044 dst), sedangkan pilkada yang mulai akan diserentakkan di tahun 2027 kemudian diulang kembali setiap lima tahunan akan terjadi di angka tahun ujung 7 dan ujung 2 (2027, 2032, 2037, 2042, dst). Rentang tahunnya nanti akan menjadi dua tahunan bertemu satu pemilihan.

Lantas bagaimana dengan tugas penyelenggara pemilu ke depannya, terutama di tingkat kabupaten/kota dan terkhusus Bawaslu yang baru tiga tahun ini menjadi badan tetap apakah akan dikembalikan menjadi badan ad-hoc atau seperti apa?

Skema Pemilu Lama

Menoleh ke belakang melihat skema pemilu yang lalu kita akan menemukan bahwa waktu tugas penyelenggara pemilu tidak ada perbedaan berarti nanti setelah 2027. Beberapa daerah sudah terbiasa dengan dua kali tahun penyelenggaraan pemilihan, seperti misalnya Kabupaten Kudus yang kebetulan melaksanakan Pemilihan Bupati (Pilbup) berbarengan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada dua waktu yang terakhir yaitu Pilkada 2013 dan 2018 juga nantinya 2024. Serta Pileg dan Pilpres dari dua waktu terakhir 2014 dan 2019.

Sedangkan bagi daerah yang kebetulan Pilbup dan Pilgub tidak berbarengan seperti Kabupaten Boyolali misalnya dari dua penyelenggaraan masing-masing pemilihan yaitu Pilgub 2013, Pileg dan Pilpres 2014, Pilbup 2015, Pilgub 2018, Pileg dan Pilpres 2019, dan Pilbup 2020. Seperti Kabupaten Boyolali jelas berbeda dengan Kabupaten Kudus dalam menghadapi skema waktu pemilu yang telah dilakukan dengan yang nanti setelah Pileg dan Pilpres 2024 serta Pilkada 2027.

Perubahan waktu pelaksanaan pemilu yang terkonsep sedemikian rupa untuk diserentakkan bagi penyelenggara pemilu sudah pasti dapat menyesuaikan dan justru mungkin lebih meringankam dari yang sebelumnya tiga kali waktu tahun menjadi dua kali waktu tahun. Waktu tersebut nantinya akan lebih menyederhanakan tahun pelaksanaan hajatan pemilihan tidak hanya bagi penyelenggara tetapi juga rakyat yang biasanya turut terjebak pada konflik politik akibat perbedaan dukungan.

Sebenarnya konsep pemilu untuk menjelaskan pelaksanaannya masih menimbulkan perdebatan seperti apakah akan kembali menggabungkan Pileg dan Pilpres seperti 2019 yang lalu. Atau menggabungkan Pilpres dan Pileg hanya untuk DPR RI dan DPD dengan sebutan pemilu nasional serta Pilkada dan Pileg DPRD dengan sebutan pemilu daerah. Atau dengan memisahkan tiga pemilihan yaitu Pilkada, Pileg, dan Pilpres dalam waktu yang berbeda namun tetap di tahun yang sama yaitu 2024.

Baca juga:

Penataan waktu dan jenis pemilihan masih akan terus digodok skemanya dan hingga saat ini masih belum diputuskan bentuk finalnya. Pemilahan pemilu dengan istilah pemilu nasional dan pemilu daerah juga merupakan langkah tegas untuk membedakan secara jelas bahwa sistem pemerintahan di Indonesia memang memisahkan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedudukan Pemerintah Daerah yang dipilih oleh rakyat secara langsung tidak berkepentingan secara politik terhadap Pemerintah Pusat.

Dengan membentuk iklim Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah akan membuat fokus orientasi dari elite politik, baik di daerah maupun di pusat akan lebih maksimal. Pimpinan partai politik tingkat daerah menjalankan tanggung jawab politik di daerah pada momentum pilkada maupun pileg DPRD, sedangkan ketika pemilu nasional diselenggarakan elite daerah tidak terlibat pada kepentingan daerah tapi fokus pada kepentingan nasional yaitu memenangkan Pilpres dan Pileg DPR RI.

Skema waktunya dapat dilakukan mulai 2024 yaitu hasil Pileg DPRD hanya memiliki masa tugas sampai 2027 (kurang lebih 3 tahun), kemudian akan kembali mengikuti pemilihan pada 2027 sebagai peserta pemilu daerah. Pemilahan antara Pilpres, Pileg DPR RI, dan Pileg DPD sebagai pemilu nasional dan Pilgub, Pilbup, Pileg DPRD Provinsi, dan Pileg DPRD Kabupaten/Kota sebagai pemilu daerah dapat menjadi pilihan yang baik. Membagi antara tiga pemilihan dan empat pemilihan tentu tidak akan sememberatkan saat Pileg dan Pilpres 2019 yang menggelar lima pemilihan.

Tugas Baru Penyelenggara Pemilu Daerah

Penyelenggara pemilu dengan skema pemilihan yang nantinya akan dua waktu tahunan mulai 2024 sedikit akan berdampak pada fungsi yang dijalankannya. Setelah skema pemilu pasca-Pilkada 2027, besar kemungkinan akan muncul wacana untuk mengembalikan penyelenggara pemilu menjadi badan ad-hoc.

Alasan yang mengemuka pastinya adalah tugas KPU dan Bawaslu terutama di daerah sudah selesai setelah hajatan pemilihan berakhir dan pekerjaannya dianggap sudah tidak ada. Argumentasi tentang anggaran pasti menjadi alasan paling rasional bahwa dengan pekerjaan yang sudah selesai tidak perlu lagi ada penyelenggara pemilu dan dapat melakukan penghematan atas belanja negara.

Refleksi atas pilihan sistem demokrasi yang dipilih perlu dilakukan untuk melihat secara lebih jauh dan lebih luas terhadap progres demokratisasi yang saat ini dijalani. Masyarakat kita dihadapkan tidak hanya pada pemilihan seperti yang sudah dibahas di atas, tetapi juga ada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Pilkades seyogianya sama seperti Pilkada. Hanya yang membedakan tidak memerlukan jalur partai politik ataupun bukti dukungan yang banyak untuk menjadi calon kepala desa. Dari beberapa sisi kontestasi Pilkada dan Pilkades bisa dibilang menghadirkan kompetisi persaingan yang mirip. Bahkan Pilkades memiliki persaingan yang sangat panas dengan melibatkan sanak saudara yang bersaing, tetangga satu dukuh atau bahkan tetangga sebelah rumah sebagai kompetitor.

Ada kealpaan dari pembuat kebijakan kita sepertinya terhadap Pilkades yang desain pemilihannya diserahkan kepada penduduk setempat. Bayangkan Pilkades yang diikuti petahana yang didesain sedemikian rupa sehingga penyelenggara pemilihan adalah para pendukungnya. Di sini seharusnya KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat masuk ke arena Pilkades sebagai penyelenggara. KPU dapat ditugaskan menyeleksi Panitia Pilkades, sedangkan Bawaslu dapat membentuk Pengawas TPS Pilkades.

Selain masuk pada arena Pilkades, KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dimaksimalkan untuk terus menjaga iklim demokrasi di daerah seperti dengan pendidikan pemilu kepada masyarakat.

Baca juga:
M. Dwi Sugiarto
Latest posts by M. Dwi Sugiarto (see all)