2 Tahun Kinerja Presiden Jokowi, Begini Evaluasi Publik Nasional

2 Tahun Kinerja Presiden Jokowi, Begini Evaluasi Publik Nasional
©Jokowi

Nalar Politik – Joko Widodo telah 2 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia di periode kedua sejak pelantikan 20 Oktober 2019. Dalam rentang waktu itu, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan serangkaian survei nasional, pembaruan terakhir pada 15-21 September 2021, untuk melihat sejauh mana evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah selama ini.

Melalui rilisnya tadi siang (19/10), Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas menyebut kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi berhubungan erat dengan evaluasi publik atas kondisi ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penanggulangan wabah Covid-19.

“Makin positif kondisi ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penanggulangan wabah Covid-19, makin positif pula penilaian warga atas kinerja Presiden Jokowi,” kata Sirojudin di acara bertajuk “Evaluasi Publik Nasional 2 Tahun Kinerja Presiden Jokowi” tersebut.

Kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi juga berkelindan dengan pilihan politik. Mayoritas massa pemilih Jokowi di Pilpres 2019 masih merasa puas (81%). Sebaliknya, ketidakpuasan terbesar terlihat pada pemilih Prabowo Subianto (52%).

“Dari sisi massa pemilih partai, yang paling puas dengan kinerja Jokowi adalah massa pemilih PDIP (89%), selanjutnya PKB (76%). Sementara itu, kepuasan yang paling rendah pada massa pemilih PKS (39%), kemudian PAN (57%), PPP (57%), dan Gerindra (59%).”

Berdasarkan demografi, terdapat variasi tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi. Kepuasan itu lebih rendah pada warga yang berusia lebih muda, berpendidikan lebih tinggi, atau yang berpendapatan lebih besar.

Dari aspek etnis, yang paling tinggi kepuasannya adalah pemilih etnis Batak dan Bugis (masing-masing 77%) serta Jawa (76%). Yang paling rendah berasal dari pemilih etnis Minang (37%) dan Sunda (49%).

“Dari sisi wilayah, kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi paling tinggi pada pemilih di Jateng-DIY (8)%). Paling rendah pada pemilih di Jawa Barat (49%).”

Kondisi Ekonomi Belum Pulih

Meski sentimen positif warga atas kondisi ekonomi menguat dalam setahun terakhir, keadaan itu tetap saja memburuk dibanding 2 tahun lalu. Wabah Covid-19 menjadi sebab utama.

“Dibanding tahun pertama pandemi, Oktober 2020, penilaian positif atas kondisi ekonomi rumah tangga naik dari 12,2% menjadi 31,4% pada September 2021. Namun, dibanding 2 tahun lalu sebelum pandemi, Juni 2019, kondisi ini masih belum pulih (45%).”

Hal tersebut juga terjadi untuk kondisi ekonomi nasional. Penilaian positif warga memang naik, dari 15,2% pada Oktober 2020 menjadi 26% di September 2021, tetapi kondisinya juga masih jauh dari kata pulih (43,1%).

Walau umumnya masih sedikit yang menilai ekonomi rumah tangga dan nasional sekarang baik, mayoritas publik tetap optimistis dengan kondisi ekonomi tahun depan. Ada 65,6% (naik dari 52% pada Oktober 2020) yang mengatakan kondisi ekonomi rumah tangga akan baik atau jauh lebih baik, sementara untuk ekonomi nasional berada di 59,4% (naik dari 49%).

“Namun, optimisme ini belum pulih ke masa sebelum pandemi, April 2019, di mana yang optimistis dengan ekonomi rumah tangga 72% dan ekonomi nasional 66%.”

Kondisi Pengangguran, Kemiskinan, dan Kesejahteraan Masih Parah

Dalam evaluasi atas kinerja pemerintah menangani berbagai masalah ekonomi, penilaian paling parah ditujukan pada kinerja pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan jumlah orang miskin.

Untuk pengangguran, hanya 17% warga yang menilai makin baik, dan yang sebaliknya 47%. Penilaian positif ini menurun dari 30% pada April 2019.

Begitu pun dalam hal mengurangi jumlah orang miskin, hanya 23% warga yang menilai kinerja pemerintah makin baik, sementara yang mengatakan makin buruk 36%. Penilaian positif ini turun dari 37% pada April 2019.

Kinerja pemerintah meningkatkan pemerataan kesejahteraan juga dinilai makin parah. Yang menyatakan makin buruk dibanding tahun lalu 39%, naik tajam dari 13% pada April 2019. Sebaliknya, yang menilai makin baik turun dari 45% menjadi 31% di periode yang sama.

“Yang menyatakan tidak ada perubahan turun dari 36% menjadi 25%, dan yang menjawab tidak tahu relatif stabil dari 6% menjadi 5%.”

Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Makin Memburuk

Dalam 2 tahun terakhir, kondisi politik dan penegakan hukum malah makin memburuk. Untuk kondisi politik, dari September 2019 ke September 2021, warga yang menilai baik atau sangat baik menurun dari 41% menjadi 26,8%.

“Warga yang menilai kondisi politik nasional baik atau sangat baik 26,8%, sementara yang menilai buruk atau sangat buruk 24,4%. Ada 37,1% yang menilai sedang saja dan yang tidak tahu 11,7%.”

Baca juga:

Demikian halnya dengan kondisi penegakan hukum. Meski mayoritas warga menilai kondisinya baik atau sangat baik (44,8%), penilaian buruk atau sangat buruk itu terbukti naik dari 15,1% menjadi 24,8%.

“Ada sekitar 44,8% warga yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik. Yang menilai buruk atau sangat buruk 24,8%, sementara 27,2% yang menilai sedang saja dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 33,1%.”

Kondisi Keamanan Stabil, Penilaian Positif atas Kondisi Korupsi Menurun

Berbeda halnya dengan kondisi politik dan penegakan hukum, kondisi keamanan justru lebih baik atau setidaknya stabil. Masih ada sekitar 61,3% yang menilai baik atau sangat baik, sementara yang menganggap sebaliknya hanya 11,8% dan yang sedang-sedang saja 24,2%.

“Penilaian ini kurang lebih stabil dalam 2 tahun Presiden Jokowi di periode kedua.”

Tetapi, untuk kondisi korupsi, penilaian positif warga terlihat menurun. Hanya 17,1% warga yang menilai korupsi di negara ini makin sedikit, sementara yang menilai makin banyak sangat besar, yakni 49,1%.

“Penilaian positif atas kondisi korupsi menurun dibanding pada 2019, dari 24,5% pada April 2019 menjadi 17,1% pada September 2021.”

Masih Puas dengan Kinerja Jokowi?

Umumnya warga masih merasa puas dengan kinerja Jokowi sebagai presiden. Dalam survei September 2021, yang merasa sangat atau cukup puas 68,5%, sementara yang kurang atau tidak puas 29,5%.

“Kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi ini relatif stabil dibanding 2019.”

Dalam analisis regresi, yang membuat warga puas atas kinerja Jokowi datang dari kinerja menanggulangi pandemi Covid-19. Ada 64,6% warga yang mengaku sangat atau cukup puas dengan kerja pemerintah, sementara yang kurang atau tidak puas 32%.

“Di antara warga yang merasa puas, banyak yang menilai bahwa pemerintah sudah bekerja keras. Ada 32,3% yang menilai Covid-19 sejauh ini cukup terkendali. Ada 12,3% yang menilai hasil kerja pemerintah tidak buruk dibanding negara besar lain di dunia. Yang memiliki alasan lain sekitar 2,8% dan yang tidak menjawab 4,5%.”

Baca juga:

Meski demikian, dalam 6 bulan terakhir, terjadi penurunan tingkat kepuasan warga atas kinerja pemerintah dalam menangani pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Ada 50,7% warga yang merasa puas, sementara yang tidak puas 44,1%.

“Dari Maret 2021 ke September 2021, tingkat kepuasan warga menurun dari 61,3% menjadi 50,7%.”

Walau begitu, di tengah kondisi ekonomi yang dinilai cenderung membaik dalam 6 bulan terakhir, penurunan tingkat kepuasan ini menunjukkan warga pada umumnya mengharapkan pemulihan ekonomi akibat Covid-19 dapat berlangsung cepat.

“Ada 67% yang masih sangat atau cukup percaya Presiden Jokowi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat wabah. Kepercayaan warga ini merupakan modal politik yang penting bagi pemerintah dalam menjalankan program pemulihan ekonomi ke depan.” [smrc]