20 Tahun Kondisi Demokrasi: Komitmen Menguat, Kepuasan Menurun

20 Tahun Kondisi Demokrasi: Komitmen Menguat, Kepuasan Menurun
Peneliti SMRC Sirojudin Abbas {Foto: Antara)

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menilai demokrasi Indonesia masih menyisakan berbagai problem. Seperti ditunjukkan oleh evaluasi publik nasional terhadap kondisi demokrasi, ada indikasi bahaya pada aspek-aspek kebebasan sipil, penegakan hukum dan keamanan.

“Pemilu 2019 bertepatan dengan dua puluh tahun demokrasi di Indonesia yang secara prosedural dimulai pada Pemilu 1999. Meski telah mengalami banyak kemajuan, demokrasi Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah,” terang Sirojudin dalam Evaluasi Publik 20 Tahun Demokrasi.

Walau demikian, demokrasi Indonesia tetap banyak dipuji. Umumnya dianggap sebagai contoh sukses transisi dan konsolidasi demokrasi dalam waktu yang relatif cepat dan damai. Bahkan Indonesia dinilai sebagai demokrasi terdepan di antara negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

“Pujian juga diarahkan pada keberhasilan menggelar lima kali pemilihan umum pada tingkat nasional dan ratusan pemilu kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara bebas, jujur, dan damai. Dalam dua dekade, demokrasi juga telah berhasil meningkatkan kualitas kesejahteraan warga dan mendorong pemerataan pembangunan.”

Namun dalam enam tahun terakhir, lanjut Sirojudin, kualitas demokrasi Indonesia dinilai mengalami kemunduran, bahkan cacat. Sebagaimana menurut Freedom House, sebuah lembaga think tank penting yang mengukur peringkat kebebasan suatu negara, status Indonesia enam tahun terakhir (2014 – 2019) adalah sebagian bebas (partly free).

“Ini adalah penurunan dari periode 2006 – 2013 yang dinilai dengan status bebas (free). Penurunan ini terjadi karena negara dinilai gagal menjamin hak-hak sipil kepada kalangan minoritas, pembatasan oposisi, dan sikap kompromistis terhadap kelompok-kelompok intoleran.”

Dijelaskan bahwa penilaian Freedom House tersebut didasarkan pada pendapat sejumlah ahli yang dinilai cukup paham terhadap kondisi Indonesia. Yang jadi masalah adalah bagaimana penilaian rakyat sendiri terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

“Apakah ada persamaan atau perbedaan penilaian antara para ahli dan komentator dengan penilaian rakyat yang mengalami sendiri kondisi demokrasi?”

Untuk menjawab pertanyaan itu, Sirojudin mengambil survei opini publik nasional SMRC pada 20 Mei hingga 1 Juni 2019. Temuan survei menunjukkan adanya kesenjangan antara penilaian rakyat terhadap kondisi riil praktik demokrasi dengan preferensi mereka terhadap demokrasi.

“Di satu sisi, komitmen rakyat terhadap demokrasi menguat. Sementara, di sisi lain, tingkat kepuasan terhadap kondisi demokrasi justru menurun.”

Konsolidasi dan Komitmen

Sirojudin meyakini, dalam 20 tahun terakhir, demokrasi di Indonesia telah cukup terkonsolidasi. Ia merujuk Linz dan Stepan (1996) yang menguji konsolidasi demokrasi dalam tiga dimensi utama, yakni perilaku, sikap, dan konstitusi.

“Dari dimensi perilaku, saat ini pemerintah tidak lagi dihantui oleh risiko dan ancaman kudeta atau ancaman kekerasan secara nyata dari kelompok politik tertentu. Militer telah berkomitmen untuk mengambil jarak dari politik. Demikian juga kelompok-kelompok teroris yang ada, sejauh ini, berhasil ditekan.”

Kelompok-kelompok kepentingan saat ini, kata Sirojudin, lebih cenderung memilih partai politik sebagai medium perjuangan politiknya. Itu sebabnya pemerintahan yang terpilih secara demokratis tidak lagi dihantui ketakutan kekuasaannya akan direbut dengan jalan kekerasan.

Sementara, dari dimensi sikap, Sirojudin menukil survei SMRC yang menemukan 82 persen rakyat telah memilih demokrasi sebagai sistem bernegara yang cocok untuk Indonesia.

“Dalam periode antara 2012 dan 2019, pilihan terhadap demokrasi naik sekitar 26 persen dari 56 persen di tahun 2012. Gambaran ini mengindikasikan bahwa demokrasi makin terinternalisasi di dalam kesadaran rakyat Indonesia.”

Rakyat pun, tambah Sirojudin, berkomitmen untuk menjadikan demokrasi sebagai norma rujukan, terutama ketika menghadapi situasi darurat secara politik maupun ekonomi. Mayoritas rakyat dianggap meyakini bahwa jika situasi memaksa untuk dilakukannya perubahan politik atau pergantian kepemimpinan, maka harus dilakukan dengan ukuran-ukuran protes demokratis.

“Sikap ini telah mewujud dalam dukungan publik yang luas dan positif terhadap pemilu untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya di legislatif, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.”

Terakhir, dimensi konstitusional. Sirojudin mempertegas bahwa demokrasi telah menjadi satu-satunya aturan main yang dipilih semua kelompok kepentingan. Mereka, rakyat, telah terbiasa untuk menggunakan prosedur dan proses demokrasi untuk menyelesaikan berbagai konflik.

“Aturan-aturan perundangan yang mengatur partai politik, pemilu, pemerintahan, dan legislatif terus mengalami perbaikan. Demikian juga adanya Mahkamah Konsitusi (MK) sebagai lembaga tertinggi yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu terbukti sangat efektif. Kendati masih sering muncul ketegangan pasca-pemilu, penyelesaian akhirnya tetap dilakukan lewat jalur peradilan di MK.”

Lagi-lagi, mengutip data survei SMRC, Sirojudin memperlihatkan fakta yang dinilai sangat menggembirakan. Itu adalah komitmen rakyat Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi yang sangat tinggi, di mana mereka yakin bahwa substansi demokrasi sangat sesuai dengan aspirasinya.

Di antara prinsip-prinsip demokrasi yang dinilai sangat penting, antara lain: kebebasan untuk mengkritik pemerintah, tersedianya lapangan pekerjaan untuk semua masyarakat, pemilu yang bebas dan adil, kecilnya ketimpangan pendapatan, media massa yang bebas, dan perlindungan hak-hak sipil minoritas.

“Penilaian terhadap pentingnya nilai-nilai utama demokrasi tersebut rata-rata di atas 90 persen.” [sm]