9 Temuan SMRC terkait Sikap Publik terhadap HTI dan FPI

9 Temuan SMRC terkait Sikap Publik terhadap HTI dan FPI
©SMRC

9 temuan SMRC ini dipresentasikan oleh Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad di Jakarta pada Selasa, 6 April 2021, melalui rilis hasil survei secara daring bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI”.

Peristiwa bentrokan antara anggota Front Pembela Islam (FPI) pengawal M. Rizieq Shihab dengan polisi pada awal Desember 2020 lalu yang mengakibatkan tewasnya 6 orang anggota FPI menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Ada yang berpendapat tindakan polisi telah sesuai dengan prosedur hukum yang berprinsip pada HAM, namun ada juga yang mengatakan sebaliknya.

Pada akhir Desember 2020, pemerintah resmi membubarkan FPI dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI. Tiga tahun sebelumnya (2017), pemerintah juga telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Lantas, bagaimana publik menilai keputusan pemerintah membubarkan organisasi-organisasi tersebut? Apakah publik umumnya setuju atau tidak setuju pembubaran itu? Siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju?

Bagaimana pula publik menilai peristiwa bentrokan antara anggota FPI dan polisi? Apakah di mata publik tindakan polisi melanggar atau telah sesuai dengan prosedur hukum yang bersandar pada prinsip HAM?

Lebih jauh, bagaimana publik menilai kondisi kebebasan masyarakat terkait dengan bicara masalah politik, ikut organisasi, dan menjalankan agama? Seberapa percaya publik dengan isu kriminalisasi ulama dan isu pembatasan terhadak dakwah Islam?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei nasional, dan di-update terakhir pada 28 Februari – 8 Maret 2021. 9 temuan SMRC berikut ini dipresentasikan oleh Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad di Jakarta pada Selasa, 6 April 2021, melalui rilis hasil survei secara daring bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI”.

1. Makin banyak warga takut bicara masalah politik

Survei nasional SMRC terkini menunjukkan makin banyak warga yang menilai masyarakat takut bicara masalah politik dan takut karena penangkapan semena-mena aparat penegak hukum. Sekitar 39% warga menyatakan masyarakat sering atau selalu takut bicara masalah politik, dan 32% menyatakan masyarakat takut karena penangkapan semena-mena aparat hukum.

“Walau tidak mayoritas, tapi kita perlu peduli karena angka ini menunjukkan peningkatan dari waktu-waktu sebelumnya,” kata Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad.

Yang menilai masyarakat takut berbicara tentang masalah politik naik dari 14% pada Juli 2009 menjadi 39% saat ini. Demikian pula, yang menilai masyarakat takut karena karena penangkapan semena-mena oleh aparat hukum naik dari 23% pada survei Juli 2009 menjadi 32% dalam survei Maret 2021.

Selain itu, ditemukan pula bahwa yang menilai masyarakat takut ikut organisasi naik dari 9% pada survei Juli 2009 menjadi 20% saat ini. Artinya, makin banyak warga yang menilai sekarang masyarakat takut ikut organisasi.

Survei SMRC juga menemukan, yang menilai masyarakat takut melaksanakan ajaran agama meningkat dari hanya 2% pada survei Juli 2009 menjadi 11% dalam survei Maret 2021. Artinya, makin banyak warga yang menilai sekarang masyarakat takut melaksanakan ajaran agama.

“Kecenderungan ini perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah mengingat dalam masyarakat demokratis, warga justru seharusnya berani membicarakan masalah politik, berorganisasi, serta tidak khawatir dengan aparat keamanan, dan tidak takut untuk melaksanakan ajaran agamanya.”

Saidiman menunjukkan bahwa kecenderungan untuk menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik ini terutama ditemukan di kalangan mereka yang cenderung menganggap negatif kinerja Jokowi dan pemerintahannya.

Sekitar 48% dari warga yang kurang/tidak puas dengan kinerja Jokowi yang menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik. Sementara di kalangan yang sangat/cukup puas angkanya hanya 37%.

Demikian pula, sekitar 47% dari warga yang menganggap kondisi ekonomi Indonesia buruk menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik, sementara di kalangan yang menganggap kondisi ekonomi baik angkanya hanya 31%.

Sekitar 51% dari warga yang menganggap kondisi politik Indonesia buruk menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik, sementara di kalangan warga yang menganggap kondisi politik baik angkanya hanya 26%.

Sedangkan dilihat dari sisi demografi, yang menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik lebih ditemukan di kalangan usia 25 tahun ke bawah, berpenghasilan lebih tinggi, dan berpendidikan lebih tinggi.

Sekitar 54% warga berusia 25 tahun ke bawah menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik, sementara hanya 30% warga berusia di atas 55 tahun yang berpandangan demikian.

Sekitar 51% warga berpendidikan SMA dan 43% warga berpendidikan perguruan tinggi menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik, sementara hanya 29% warga berpendidikan SD yang berpandangan demikian.

Sekitar 45% warga berpenghasilan Rp2 juta/bulan ke atas yang menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik, sementara hanya 31% warga berpenghasilan kurang dari Rp 1 juta/bulan yang berpandangan demikian.

2. 60% warga muslim tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama

Temuan SMRC turut memperlihatkan, mayoritas warga beragama Islam tidak percaya dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk kriminalisasi ulama.

“Sekitar 60% warga muslim tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, sementara yang percaya 27%,” kata Saidiman.

Sejalan dengan itu, survei juga menemukan bahwa 54% warga muslim tidak percaya bahwa keinginan umat Islam sekarang sering dibungkam oleh pemerintah/negara. Yang percaya 32% dan tidak menjawab 14%.

Sekitar 54% warga muslim tidak percaya bahwa dakwah Islam sering dibatasi atau dihalang-halangi oleh pemerintah. Yang percaya 32% dan tidak menjawab 13%.

Di sisi lain, 55% warga muslim menyatakan tidak setuju dengan gagasan agar pendakwah agama (ustaz, pendeta, pastor, biksu) harus mendapat izin dari pemerintah. Yang setuju 38%, dan ada 7% yang tidak menjawab.

Menurut Saidiman, meski mayoritas warga muslim tidak tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama, melakukan pembungkaman terhadap umat Islam, dan membatasi dakwah, temuan bahwa cukup banyak yang mempercayai anggapan itu perlu mendapat perhatian pemerintah.

“Tampaknya pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk meyakinkan umat Islam bahwa tuduhan kriminalisasi ulama dan pembungkaman terhadap umat Islam tidaklah benar.”

3. 79% warga yang tahu HTI dilarang setuju dengan pelarangan HTI

Terdapat 79% warga yang mengetahui Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang pemerintah menyatakan setuju dengan pelarangan organisasi tersebut.

“Ini menunjukkan langkah pemerintah melarang HTI tahun lalu mendapat dukungan kuat dari masyarakat,” ujar Saidiman.

Menurutnya, terdapat 32% warga yang tahu HTI. Dari yang tahu tersebut, 76% tahu HTI telah dilarang. Dan dari yang tahu HTI telah dilarang, 79% menyatakan setuju dengan pelarangan HTI. Yang tidak setuju hanya 13%, dan yang tidak menjawab 8%.

4. 59% warga yang tahu FPI dibubarkan setuju pembubaran FPI

Sementara itu, ada 59% warga yang mengetahui Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan pemerintah menyatakan setuju dengan pembubaran organisasi tersebut.

Terdapat 71% warga yang tahu FPI. Dari yang tahu tersebut, 77% tahu FPI telah dilarang. Dan dari yang tahu FPI telah dibubarkan, sekitar 59% menyatakan setuju dengan pembubaran FPI. Yang tidak setuju 35%.

Dalam penilaian Saidiman, meski mayoritas warga menyatakan setuju dengan pembubaran FPI, tingkat dukungan masyarakat terhadap pembubaran FPI tidak sekuat dukungan terhadap pelarangan Hizbur Tahrir Indonesia (HTI).

“Survei kami menunjukkan bahwa persentase warga yang tahu pembubaran HTI dan setuju dengan pembubaran HTI mencapai 79%, sementara yang tahu pembubaran FPI dan setuju dengan pembubaran tersebut hanya mencapai 59%. Ini menunjukkan simpati warga muslim terhadap FPI lebih tinggi daripada HTI.”

5. Penilaian warga muslim terbelah tentang penembakan yang menewaskan enam anggota FPI

Warga Muslim terbelah menilai penembakan yang menewaskan 6 anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh petugas kepolisian yang saat ini masih dalam proses penyidikan.

“Di antara yang tahu, persentase warga Muslim yang menilai penembakan itu sesuai prosedur hukum yang bersandar pada prinsip HAM sekitar 37%, selisihnya sangat tipis dengan persentase mereka yang menganggap penembakan tersebut melanggar prosedur hukum yang bersandar pada prinsip HAM, 38%,” kata Saidiman.

Penembakan para anggota FPI tersebut terjadi pada Desember 2020. Ketika itu terjadi bentrok antara anggota FPI yang mengawal perjalanan Rizieq Shihab dengan polisi. Akibat bentrok tersebut, enam anggota FPI tewas.

Polisi menyatakan bahwa penembakan dilakukan sebagai upaya membela diri karena diserang anggota FPI, sementara FPI menuduh polisi menyerang terlebih dahulu. Komnas HAM menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat, namun menduga ada pembunuhan di luar hukum.

Temuan SMRC ini menunjukkan 62% warga muslim tahu adanya bentrokan yang mengakibatkan tewasnya 6 orang Anggota FPI tersebut. Dari yang tahu, 34% percaya Anggota FPI yang menyerang polisi dan 31% percaya Anggota Polisi yang menyerang pihak FPI.

Temuan SMRC juga menunjukkan, dari yang tahu, ada 38% warga muslim yang menilai tindakan polisi tersebut melanggar prosedur hukum yang bersandar pada prinsip hak asasi manusia, dan ada 37% yang menilai tindakan polisi sesuai dengan prosedur hukum yang bersandar pada prinsip hak asasi manusia. Sekitar 25% menyatakan tidak menjawab.

6. Pendukung Anies, PAN-PKS-PPP, warga DKI Jakarta, dan etnik Betawi cenderung menolak pembubaran FPI

Warga yang memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden, mendukung PAN- PKS-PPP, bertempat tinggal di DKI Jakarta, dan beretnik Betawi cenderung menolak keputusan pembubaran Front Pembela Islam (FPI).

“Ini menunjukkan yang tidak setuju dengan langkah pemerintah membubarkan FPI tahun lalu dapat diidentifikasi berdasarkan klaster tertentu,” ujar Saidiman Ahmad.

Temuan SMRC ini menunjukkan bahwa secara nasional, dari keseluruhan warga yang yang tahu FPI telah dibubarkan, sekitar 59% menyatakan setuju dengan pembubaran FPI. Yang tidak setuju 35%.

Analisis lebih dalam dilakukan SMRC untuk mengungkap siapa yang mendukung dan tidak mendukung pembubaran tersebut.

Dilihat dari sisi pilihan capres, kecenderungan terkuat untuk menolak pembubaran FPI datang dari warga yang mendukung Anies Baswedan. Terdapat sekitar 73% dari pendukung Anies yang menyatakan menolak pembubaran FPI.

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk mendukung pembubaran FPI adalah warga pendukung Tri Rismarini (86%) dan Ganjar Pranowo (80%).

Dilihat dari sisi partai yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menolak pembubaran FPI datang dari warga yang memilih PAN (76%), PKS (68%), dan PPP (66%). Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk mendukung pembubaran FPI datang dari warga yang memilih PDIP (88%), Nasdem (72%), dan PKB (70%).

Dilihat dari sisi etnik, yang paling kuat menolak pembubaran FPI adalah warga Betawi (80%). Dilihat dari wilayah tempat tinggal, yang terkuat menolak pembubaran FPI adalah warga DKI Jakarta (66%). Sementara yang paling kuat mendukung pembubaran FPI adalah warga Jawa Timur (78%).

Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam hal penilaian mengenai pembubaran FPI atas dasar kepuasan terhadap kinerja Presiden. Sekitar 68% warga yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi menyatakan mendukung pembubaran FPI, sementara yang tidak setuju hanya 25%. Sebaliknya, 61% warga yang tidak puas dengan kinerja Presiden menyatakan tidak setuju dengan pembubaran FPI, sementara yang setuju hanya 32%.

7. Pendukung PKS cenderung menolak pembubaran HTI

Warga yang mendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cenderung menolak keputusan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Temuan SMRC ini menunjukkan bahwa secara nasional, dari keseluruhan warga yang tahu HTI telah dibubarkan, sekitar 79% menyatakan setuju dengan pembubaran HTI. Yang tidak setuju 13%.

Bila dianalisis lebih lanjut, terdapat kecenderungan signfikan yang menunjukkan siapa yang mendukung dan tidak mendukung pembubaran tersebut.

Dilihat dari sisi partai yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menolak pembubaran HTI datang dari warga yang memilih PKS (47%) dibanding pada pemilih partai lainnya.

Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam hal penilaian mengenai pembubaran HTI atas dasar kepuasan terhadap kinerja Presiden. Sekitar 86% warga yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi menyatakan mendukung pembubaran HTI, sementara yang tidak setuju hanya 8%. Di sisi lain hanya 61% warga yang tidak puas dengan kinerja Presiden menyatakan setuju dengan pembubaran HTI, sementara yang tidak setuju 27%.

8. Pendukung PKS, Anies Baswedan, etnik Minang, dan warga DKI Jakarta cenderung percaya penembakan laskar FPI tidak sesuai prosedur hukum

Warga yang mendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memilih Anies Baswedan, beretnik Minang, dan bertempat tinggal di DKI Jakarta cenderung menganggap penembakan yang menewaskan laskar Front Pembela Islam (FPI) Desember lalu dilakukan tidak sesuai prosedur hukum.

Secara umum, temuan SMRC menunjukkan bahwa, di antara yang tahu, persentase warga muslim yang menilai penembakan itu sesuai prosedur hukum yang bersandar pada prinsip HAM (37%) kurang lebih sama dengan yang menganggap penembakan tersebut melanggar prosedur hukum yang bersandar pada prinsip HAM (38%).

Bila dianalisis lebih lanjut, terdapat kecenderungan yang menunjukkan siapa yang menganggap penembakan tersebut sesuai prosedur hukum dan yang tidak.

Dilihat dari sisi capres yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menganggap penembakan yang menewaskan anggota FPI itu tidak sesuai prosedur hukum datang dari warga muslim yang mendukung Anies Baswedan. Terdapat sekitar 52% pendukung Anies menyatakan penembakan tersebut melanggar prosedur hukum yang bersandar pada prinsip HAM.

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk menyatakan penembakan tersebut sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim pendukung Ganjar Pranowo (67%) dan Tri Rismaharini (59%).

Dilihat dari sisi partai politik yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menganggap penembakan yang menewaskan anggota FPI itu tidak sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim yang mendukung PKS. Terdapat sekitar 73% pendukung PKS menyatakan penembakan tersebut tidak sesuai prosedur hukum.

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk menyatakan penembakan tersebut sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim pendukung PDIP (62%).

Dilihat dari sisi etnik, kecenderungan terkuat yang menganggap penembakan yang menewaskan anggota FPI itu tidak sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim dari etnis Minang. Terdapat sekitar 92% warga Muslim dari etnis Minang yang menyatakan penembakan tersebut tidak sesuai prosedur hukum.

Dilihat dari sisi tempat tinggal, kecenderungan terkuat untuk menganggap penembakan yang menewaskan anggota FPI itu tidak sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim yang tinggal di DKI Jakarta. Terdapat sekitar 59% warga DKI Jakarta menyatakan penembakan tersebut tidak sesuai prosedur hukum.

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk menyatakan penembakan tersebut sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim di Jawa Tengah + Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (57%).

9. Pendukung PKS, Anies Baswedan, etnik Minang, dan warga DKI Jakarta cenderung percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, pembungkaman umat islam, dan pembatasan dakwah

Warga muslim yang mendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memilih Anies Baswedan, beretnik Minang cenderung menganggap pemerintah saat ini melakukan kriminalisasi ulama, membungkam suara umat Islam, dan melakukan pembatasan dakwah.

Temuan SMRC menunjukkan mayoritas warga muslim tidak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan penindasan terhadap umat Islam. Sekitar 60 % menyatakan tidak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 54% menyatakan tidak setuju dengan anggapan pemerintah membungkam suara umat Islam, dan 54% tidak setuju dengan pernyataan pemerintah membatasi dakwah.

Bila dilakukan analisis lebih lanjut, terdapat kecenderungan yang menunjukkan siapa yang setuju dengan anggapan hal-hal tersebut dan yang tidak.

Dilihat dari sisi capres yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga Muslim yang mendukung Anies Baswedan. Terdapat sekitar 51% pendukung Anies menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 62% pendukung Anies menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 55% pendukung Anies menyatakan pemerintah membatasi dakwah.

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga Muslim pendukung Ganjar Pranowo. Terdapat sekitar 76% pemilih Ganjar yang tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 69% pendukung Ganjar tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, dan 71% pendukung Ganjar tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.

Dilihat dari partai politik yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga Muslim yang mendukung PKS. Terdapat sekitar 56% pendukung PKS menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 67% pendukung PKS menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 67% pendukung PKS menyatakan pemerintah membatasi dakwah.

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga Muslim pendukung PDIP. Terdapat sekitar 70% pemilih PDIP tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 62% pendukung PDIP tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, dan 66% pendukung PDIP tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.

Dilihat dari etnik, kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga Muslim beretnik Minang.

Terdapat sekitar 60% warga muslim beretnik Minang menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 60% menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 57% menyatakan pemerintah membatasi dakwah.

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga Muslim beretnik Batak.

Terdapat sekitar 67% warga Muslim beretnik Batak tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 67% tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, dan 67% tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.

Dilihat dari wilayah tempat tinggal, kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga Muslim yang bertempat tinggal di DKI Jakarta.

Dalam temuan SMRC, terdapat sekitar 41% warga muslim di DKI Jakarta menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, sekitar 59% menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 58% menyatakan pemerintah membatasi dakwah.

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga muslim yang bertempat tinggal di Jawa Tengah (Jateng) + Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur (Jatim).

Terdapat sekitar 70% warga muslim di Jateng + DIY dan 72% warga muslim di Jatim tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 69% warga muslim di Jateng + DIY dan 62% warga Muslim di Jatim tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, serta 61% warga Muslim di Jateng + DIY dan 65% warga muslim di Jatim tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.

Narahubung:
Irwan (081807252492)