Aksi dan Deklarasi Pemilu Damai IKPMDI Yogyakarta

Aksi dan Deklarasi Pemilu Damai IKPMDI Yogyakarta
Dok. IKMPDI Yogyakarta

Nalar PolitikGuna menjaga serta merawat keutuhan bangsa dan negara, Ikatan Pelajar Mahasiswa Daerah Indonesia (IKPMDI) Yogyakarta turut menggelar aksi dan deklarasi pemilu damai. Mereka menyuarakan pentingnya stabilitas Indonesia, khususnya di masa-masa genting tahun politik.

“Selain menggelorakan semangat patriotisme bagi pemuda Indonesia, kami juga turut berperan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Kami berpartisipasi dalam upaya menciptakan Pemilu Damai dari Kota Pendidikan,” kata Ketua Umum IKPMDI Yogyakarta, Yahya, Minggu (14/4/2019).

Kegiatan yang mengusung tema “Menjaga Kedamaian Pemilu dan Memerangi Perpecahan Umat” ini diselenggarakan pada Sabtu, 13 April 2019. Titik kumpul berlokasi di parkiran Abu Bakar Ali,
kemudian long march dari depan Kantor Gubernur menuju KM Nol Malioboro.

“Di sepanjang long march, kami menyeru kepada semua untuk aktif dalam gerakan melawan fitnah dan hoaks. Kami ingin tahun politik ini berakhir damai tanpa perselisihan dan perpecahan,” harap Yahya yang sekaligus merupakan Koordinator Umum Aksi dan Deklarasi Pemilu Damai.

Malam Sastra Pemuda Nusantara

Usai deklarasi dari pukul 14.30 – 18.00, kegiatan berlanjut ke Malam Sastra Pemuda Nusantara. Agenda yang dimulai pada pukul 19.00 – selesai ini memberi penampilan berupa pembacaan puisi, stand-up comedy, dan akustikan.

Adapun puncaknya, yakni penandatanganan Petisi Pemilu Damai 2019, berisi kesepakatan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2019.

“Dalam petisi yang kami tandatangani secara bersama itu, kami sama-sama sepakat untuk datang ke TPS di 17 April nanti, menggunakan hak politik (memilih) sebagaimana mestinya,” kata Yahya.

Malam Sastra ini juga sekaligus jadi momentum penolakan mereka atas tradisi golput. Mereka juga melawan praktik politik uang yang dinilai tidak fair.

“Intinya, kami tolak memilih menjadi golput dan melawan praktik politik uang dalam bentuk apa pun,” simpulnya.

Redaksi NP
Reporter Nalar Politik