Aktivitas Hukum Tak Boleh Dibatasi Opini Publik

Aktivitas Hukum Tak Boleh Dibatasi Opini Publik
©Lastreshaches

Opini publik yang bebas serta nilai kolektivitas dalam menetapkan segala prinsip harus jadi nilai paling utama dalam sistem demokrasi.

Kita barangkali sudah sebegitu menyadari bahwa asas demokrasi berjalan atas otoritas kekuatan massa yang kita sebut rakyat. Pemerintah tak lebih hanyalah kepanjangan dari kepentingan atas sesuatu yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Lalu, opini publik juga berperan sekaligus menjadi salah satu kriteria dalam menetapkan setiap kebijakan politik yang akan pemerintah lakukan.

Satu-satunya asas kepastian mutlak dalam demokrasi adalah memberikan garis batas secara tegas antara kebebasan individu dan masyarakat; keduanya sama-sama memiliki nilai penting dalam memenuhi peranan sosialnya. Kebebasan itu sekaligus menetapkan hak dan kewajiban yang harus setiap individu atau kelompok patuhi. Agar satu sama lain dapat melakukan peranan yang semestinya tanpa ada gangguan dari pihak mana pun.

Di atas itu semua, hukumlah satu-satunya kriteria yang dapat memastikan hak dan kewajiban itu dapat terpenuhi secara bersamaan.

Jadi, kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak berlaku bagi sistem demokrasi. Justru itu akan mencederai hakikat dari demokrasi itu sendiri.

Pencapaian terbaik dari sistem demokrasi modern terletak pada adanya kebebasan. Yakni kebebasan dari setiap manusia untuk menentukan nasibnya sendiri, bertindak atas seluruh kesadaran yang ia miliki. Sejauh tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain, seseorang dapat bebas berperilaku sesuai dengan kaidah hidup yang ia yakini.

Opini publik yang bebas serta nilai kolektivitas dalam menetapkan segala prinsip harus jadi nilai paling utama dalam sistem demokrasi. Hal ini berbeda sama sekali dengan apa yang kita sebut sebagai aktivitas hukum beserta ketetapan-ketetapannya. Opini publik tidak boleh membatasi koridor aktivitas hukum.

Jika otoritas demokrasi berperan mewadahi pluralitas pandangan dalam prinsip kebebasan, yang lalu melahirkan beragam perspektif, hukumlah yang bisa menyatukan keragaman itu dalam satu wadah yang kita sebut aturan main dalam bersosial. Hukum adalah keadaan di mana manusia secara alamiah adalah bebas, mandiri, independen. Dan, melalui karakter itu, hukum lalu menyatukan masyarakat.

Tujuan dari hukum adalah jelas, bahwa ia sedapat mungkin menyatukan seluruh pandangan untuk selalu berperilaku secara proporsional dan adil.

Baca juga:

Suatu tindakan yang mengarah pada ketidakadilan biasanya memiliki dua kemungkinan. Adakalanya ia melanggar aturan hukum yang sudah ada; ada pula ketetapan hukum baru terumuskan ketika tindakan kejahatan itu baru saja terjadi. Itulah kenapa undang-undang selalu mengalami perkembangan sekaligus perubahan. Hal ini terjadi ketika ada tindak kejahatan baru yang tidak relevan dengan Undang-undang yang ada atau bahkan belum pernah terrumuskan.

Baru-baru ini, pemerintah Indonesia melakukan pembaruan status hukum melalui pembuatan undang-undang tentang menyikapi maraknya ormas-ormas yang bertentangan dengan ideologi negara. Terlepas dari pro dan kontra terhadap pembentukan hukum baru ini, orang bisa melihat betapa pembuatan hukum baru itu sama sekali tidak mengacu pada opini publik, tetapi aktivitasnya murni berasal dari para pembuat kebijakan hukum.

Kita lalu terarahkan pada satu anggapan bahwa tertatanya hukum sama persis dengan sains: di samping objektif, publik tidak boleh mencampuri pembuatan hukum baru, khususnya opini-opini yang berkembang di masyarakat.

Perdebatan pasti terjadi. Tetapi, yang dapat memastikan secara objektif terhadap status hukum tersebut adalah pihak laboratorium Mahkamah Konstitusi.

Memang harus kita akui bahwa hukum kita tak lebih dari segala sesuatu yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kita, seperti sifat partikularitas HAM yang jauh berbeda seperti yang berkembang di dunia Barat. Sifat dari partikularitas ini kemudian memengaruhi hampir semua produk hukum. Karena yang menjadi tolok ukur bukan universalitas dan sejauh mana ketetapan hukum itu berlaku bagi segenap umat manusia, tetapi lebih mengacu pada nilai-nilai konkret yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Jika kita masih berdebat tentang status universalitas dan partikularitas dalam memahami hukum, selamanya kita akan terjebak pada polemik kebudayaan yang tidak akan pernah dapat melihat produk hukum secara proporsional. Ide kolektif memang berperan di sini, tetapi sama sekali tidak memengaruhi bagaimana hukum itu terbentuk.

Selain produk hukum yang sudah baku, ada aktivitas hukum yang sifatnya berkembang. Ia menyesuaikan sifat kejahatan yang terjadi di lingkungan sosial kita.

Ada satu anggapan bahwa jika peradaban kita makin maju dan ilmu pengetahuan sebegitu berkembang pesat, kejahatan juga akan makin canggih. Itu artinya membutuhkan cara-cara baru dalam menanganinya.

Halaman selanjutnya >>>
    Rohmatul Izad
    Latest posts by Rohmatul Izad (see all)