Alasan dan Konteks Kenaikan Iuran BPJS Tidak Pas

Alasan dan Konteks Kenaikan Iuran BPJS Tidak Pas
©SehatQ

Nalar Politik – Salah satu warga negara Indonesia yang kini menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Monash Australia, Nadirsyah Hosen, merespons keputusan Presiden Jokowi yang kembali menaikkan iuran BPJS. Padahal sebelumnya, oleh Mahkamah Agung, keputusan tersebut dibatalkan.

“Bagaimana bisa?” tulis Nadirsyah via akun Twitter @na_dirs pada Rabu (13/5).

Ia pun kemudian mengajak warganet untuk menyimak diskusi virtual singkatnya sebelum muncul tagar yang tembus trending topic dari para buzzer. Ia lampirkan keputusan MA yang sebelumnya membatalkan kenaikannya di bawah ini:

Putusan MA tentang Iuran BPJS

Yang menarik, menurut Nadirsyah, adalah dasar pertimbangan MA bahwa kerugian BPJS itu akibat kesalahan manajemen sendiri.

“Tidak bisa dibebankan kepada rakyat, apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.”

Memang, seperti diketahui, naiknya iuran saat ini sampai 100 persen. Meski demikian, yang dipersoalkan dalam argumen MA bukan besar atau kecilnya persentase kenaikan, melainkan naiknya iuran itu karena kesalahan kelola BPJS.

“Cari solusi lain untuk mengoreksi, bukan dengan membebankan kepada rakyat. Begitu kata MA. Dengan kata lain, MA tidak mau ada kenaikan iuran BPJS.”

Tetapi yang terjadi sekarang, pemerintah Jokowi malah menaikkan lagi iurannya, walau tidak setinggi sebelumnya. Menurut Nadirsyah, keputusan tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukum MA.

“Sehingga kenaikan iuran BPJS bisa digugat kembali ke MA. Bukan besar-kecilnya kenaikan iuran, tetapi alasan dan konteks kenaikannya itu tidak pas.” [tw]

Baca juga: