Aliansi UST Bersuara Tuntut Janji Birokrasi Kampus

Aliansi UST Bersuara Tuntut Janji Birokrasi Kampus
©SMI Komisariat UST

Nalar Politik – Sejumlah aktivis gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi UST Bersuara turun ke jalan. Mereka berdemonstrasi menuntut janji birokrasi kampus Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) yang sampai hari ini tidak kunjung terwujud.

Janji birokrasi kampus yang pihaknya maksud itu sudah disampaikan langsung saat audiensi bersama. Bahwa akan ada pemototongan biaya SPP Tetap sebesar 50 persen sebagai akibat dari menggejalanya pandemi Covid-19.

“Sebelumnya pada 3 Juni 2020 dilaksanakan audiensi. Pimpinan UST berjanji semua tuntutan mahasiswa, terutama pemotongan biaya SPP Tetap, akan dipertimbangkan melalui surat edaran”, jelas Aliansi UST Bersuara melalui rilis persnya kepada redaksi.

Pihak birokrasi kampus memang mengeluarkan surat edaran yang dijanjikan itu. Namun, bagi kelompok mahasiswa ini, surat bernomor 143/UST/WR-2/VII/2020 tersebut belum mampu melihat permasalahan yang jadi biang sentralnya.

“Terbukti dengan adanya mahasiswa yang kebingungan dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan. Surat Edaran yang dikeluarkan tidak begitu jelas dan terkesan tumpang-tindih.”

Salah satu poin dalam surat edaran yang membuat pihak mahasiswa geram adalah pemotongan biaya SPP Tetap yang hanya sebesar 10 persen. Demikian halnya yang berlaku bagi mahasiswa bimbingan tugas akhir maupun yang mengulang pengambilan tugas akhir pada Semester Gasal TA 2020/2021 setelah dikurangi biaya pendukung pembelajaran online.

“Kebijakan itu bagi kami tidak sesuai dengan apa yang ada dalam tuntutan kami sebelumnya. Dan masih ada beberapa permasalahan yang belum memiliki kejelasan.”

Atas dasar itulah Aliansi UST Bersuara turun ke jalan. Mereka menindaklanjuti janji birokrasi kampus agar dinyatakan secara terbuka dalam aksi yang langsungkan pada 8 Juli 2020 di Yogyakarta.

Aliansi UST Bersuara

Tuntutan mereka, di antaranya, yakni menagih janji birokrasi pada audiensi terbuka tertanggal 26 Juni 2020. Mereka juga menghendaki agar birokrasi kampus transparan soal biaya perkuliahan selama pandemi Covid-19.

“Biaya kuliah selama pandemi harus dipotong sebesar 50 persen, baik SPP Tetap, SPP Variabel, maupun sumbangan Tri Dharma angkatan 2019/2020.”

Selain itu, pihaknya juga menuntut agar wisuda periode April segera dipastikan. Pihaknya juga mengecam tindakan represif birokrasi yang dilakukan terhadap mahasiswa aksi. Dan yang terpenting, melibatkan mahasiswa dalam setiap perumusan kebijakan kampus.

“Mari bersama-sama satukan suara menagih janji birokrasi kampus Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.”