Nalar Politik –Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Andi Dodi Hermawan, mengatakan bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2016 menyalahi aturan. Hal ini ia tegaskan ketika memberi pengantar diskusi Ikama Sulbar-Yk tentang penyelesaian kasus korupsi pimpinan DPRD.
“Ada 2 (dua) aturan yang dilanggar. Pertama, soal adanya penyalahgunaan kewenangan kekuasaan. Kedua, tentang prosedur pengesahannya,” terang Andi Dodi Hermawan di Asrama Ipmaju Jogjakarta, Yogyakarta, Selasa (10/10/2017).
Hal itulah yang menurut Andi Dodi mengapa bahasan APBD tersebut harus dipertanyakan. Pimpinan DPRD dianggap mengelolah kewenangannya secara keliru, termasuk dalam hal bahasan dana aspirasi.
“Dalam APBD, bagi kami sebagai anggota dewan di daerah, tidak ada istilah dana aspirasi. Ketika itu dimasukkan dalam bahasan, maka ini prosedur yang tidak tepat,” tambahnya.
Terkait prosedur pengesahannya, masalah ini bertolak dari waktu pengesahan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan. Ada ketidakwajaran ketika APBD disahkan oleh anggota dewan di tingkat provinsi.
“Inilah yang juga dipertimbangkan oleh Kejaksaan. Berkas diserahkan pada hari ini, jam kedua sebentar, itu disudah disahkan. Ini tidak wajar, sebab proses pengesahannya setidaknya memakan waktu selama 2 bulan. Itu jika tidak alot,” tambahnya.
Untuk itu, politisi Sulbar ini sangat mengharapkan peran mahasiswa. Ia mengimbau kepada seluruh mahasiswa, terutama warga Ikama Sulbar-Yk, untuk bersama-sama mengawal persoalan ini.
“Dinamika masih kencang. Bola masih liar di sana (Sulbar). Maka silakan adik-adik mengawal ini ke depannya. Kami berharap ini bisa selesai,” pungkasnya.
Selain itu, ia juga yakin bahwa apa yang tengah terjadi di daerah merupakan hal yang bisa membuka mata semua politisi, tak terkecuali semua yang ada di Indonesia.
“Saya yakin, ini membuka mata kita semua, terutama anggota dewan selaku wakil rakyat,” tutupnya.
___________________
Artikel Terkait:
- Ikama Sulbar-Yk Sikapi Kasus Korupsi DPRD Sulbar
- Sikapi Kasus Korupsi DPRD Sulbar, Maman: Mahasiswa Mesti Adil
- PERMIKOMNAS Prediksi Masa Depan; Apa yang Akan Terjadi? - 1 Maret 2021
- Kalangan Profesi Hukum Harus Dukung Penuh UU Cipta Kerja - 5 Januari 2021
- KPPU Dukung Persaingan Usaha yang Sehat di UU Cipta Kerja - 4 Januari 2021