Anomali Jokowi

Anomali Jokowi
©JPNN

Sederet persoalan bangsa belum juga terselesaikan pasca-kemerdekaan dan reformasi yang belum juga tertuntaskan. Mungkin inilah yang dimaksud dengan adagium “setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya” yang secara sederhana mengisyaratkan bahwa setiap generasi menghadapi persoalan dan permasalahan  berbeda yang tentunya cara menyikapinya pun harus berbeda.

Kemiskinan masih menjadi wajah lama yang belum tergantikan pada republik TRISAKTI ini, konsepsi yang begitu menggelar keluar dari mulut pemimpin muda dengan dedikasi tiada batas.

Ir. Soekarno menjadi peletak dasar pemikiran berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri pada bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan seolah menjadi fiksi yang indah namun pahit di dunia nyata.

Hampir setiap tokoh, partai maupun organisasi pergerakan pemuda dan mahasiswa menyerap landasan pemikiran Soekarno, namun seolah menjadi nyanyian klasik yang hanya indah bila dinyanyikan dalam suasana yang hening, bernostalgia sembari berpikir bahwa kita adalah bagian dari perjalanan sejarah bangsa yang manusianya penuh dengan gegap gempita menyodorkan proposal perdamaian pada dunia, tanpa pengisapan manusia di atas manusia serta pengisapan bangsa di atas bangsa. Indah, bukan?

Lelucon Kekuasaan

Covid-19 belum juga mampu diatasi dengan maksimal melalui kekuatan negara, telah banyak melahirkan setumpuk permasalahan baru dimulai dari persoalan ekonomi, sosial dan politik. Para elite yang memegang kuasa pun memainkan peran seolah-olah rakyat Indonesia hanyalah penoton setia bagi lawakan dan lelucon yang ditampilkan kekuasaan.

Minyak goreng yang langka di Indonesia telah mengemparkan dunia. Bagaimana tidak, Indonesia sebagai pengeskpor kelapa sawit terbesar di dunia kekurangan minyak goreng untuk warganya, analogi yang cukup masuk akal seperti tikus yang mati di lumbung padi. Boleh jadi karena kekenyangan ataukah tikusnya berada dalam sangkar kaca yang hanya melihat padi melaui sangkarnya, akhirnya mati kelaparan.

Mungkin juga jika ada kemungkinan yang lain, silakan dijawab dengan rasionalitas sendiri sembari menambahkannya dengan membaca berita dengan sumber tepercaya.

Selain itu, kita juga dihadapkan dengan polemik kenaikan harga BBM jenis pertamax yang  tentunya tambah meresahkan lagi. Meskipun jenis Pertalite disubsidi oleh pemerintah dengan tujuan keterjangkauan masyarakat menengah ke bawah, namun sering kali terjadi bahwa penggunaan yang bersubsidi lebih banyak diakses oleh mereka yang dikategorikan kelas menengah ke atas.

Baca juga:

Lagi-lagi kita akan dibenturkan dengan fakta lemahnya pengawasan negara pada hal yang demikian. Bukankah ini jalan yang mempercepat rakyat pada liang kubur?

Untung saja rakyat Indonesia selalu memiliki cara tersendiri untuk dapat menerima pahitnya kenyaatan hidup di negeri yang penuh teka-teki ini, entah melalui berdoa menghadapkan wajah kepada pemilik semesta yang setidaknya menjadi medium untuk berkeluh kesah.

Apakah dengan itu permasalahan dapat selesai? Tentu tidak, bahwa masalah hanya dapat diatasi melalui perjuangan yang revolusioner, tetapi sebelum itu kita harus mempunyai daya kesabaran revolusioner agar “hari-hari esok menjadi milik kita”.

3 Periode dan Penundaan Pemilu Wacana Oligarki

Wacana presiden 3 periode dan penundaan pemilu 2024 di tengah persoalan tadi menjadi sangat jelas bahwa nyanyian busuk itu dilancarkan elite politik dan sekelompok oligarki yang belum cukup kenyang usai berinvestasi terhadap pemenangan Pilpres 2019 Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Elite dan oligarki yang juga ikut merasa dirugikan akibat pandemi Covid-19, mengapa tidak? Mereka harus kembali mengorek capital simpanan untuk pembiayaan Pilpres 2024, padahal belum kembali modal. Maka jalannya haruslah ugal-ugalan dengan menyisipkan peraturan yang berpihak pada keuntungan dirinya dan gologannya.

Negara yang awalnya adalah ruang bersama dan kepemilikan bersama menjadi negara milik opung oligarki.

Jokowi tentunya tidak bersalah sebagai kepala keluarga, namun ia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus bertanggung jawab terhadap sederet permasalahan di bumi manusia Indonesia ini. Jokowi berkewajiban sebagai kepala negara menghentikan lelucon pembantunya seperti Opung Luhut Binsar Panjaitan, Tito Karnavian yang selalu banyak bicara, mendahului pimpinan dan tentunya menampar wajahnya seperti ucapan pidato awal menjabat.

Petugas KPU dan Bawaslu baru saja terpilih melalui proses seleksi, tapi harus menerima kenyataan bahwa mereka nantinya akan memakan gaji buta lantaran tidak ada pekerjaan karena pemilu ditunda bila itu benar-benar terjadi. Bahkan  generasi yang menjadi penerus bangsa harus menerima kenyataan untuk tidak terlibat dalam perhelatan demokrasi yang akan datang.

Halaman selanjutnya >>>
Abd Muid