Antara Kebebasan dan Keterlaluan Berekspresi

Antara Kebebasan dan Keterlaluan Berekspresi
©Bandung Bergerak

Antara Kebebasan dan Keterlaluan Berekspresi

Term liberty atau kebebasan hari ini menjadi suatu istilah yang terus digaungkan dan diperjuangkan.

Setiap manusia memiliki hak-hak asasi yang sedari lahir telah ada pada dirinya. Kebebasan merupakan salah satu dari poin paling utama di antara sekian hak-hak yang telah dirumuskan. Kebebasan bahkan bisa didakwa sebagai inti daripada istilah kemanusiaan tersebut.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu wacana yang hari terus diangkat di Indonesia, khususnya oleh kalangan aktivis kemanusiaan dan kebebasan. Terlebih pasca munculnya UU ITE yang dianggap terlalu mengekang hak warga negara untuk berekspresi di samping status Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar.

Kebebasan berekspresi adalah hak yang diberikan oleh setiap warga untuk dapat mengemukakan pendapatnya, baik melalui lisan maupun tulisan secara bebas di depan umum. Kebebasan ini juga termasuk hak untuk menerima, menyimpan, dan mengolah informasi serta menyampaikannya secara umum.

Perihal kebebasan berekspresi sendiri telah diatur secara konstitusional dalam undang-undang nasional maupun internasional. Yaitu dalam Pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Juga dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28 F UUD 1945

Namun, sekalipun undang-undang dan batasannya telah dirumuskan, tetap tidak bisa dikesampingkan bahwa kebebasan sendiri adalah hal yang sangat sukar untuk diukur. Karena makna kebebasan sendiri sangatlah relatif maknanya dan sukar dipatok batasannya secara praktis.

Sangat disayangkan bagaimana hari ini beberapa orang malah menggunakan kebebasan berekspresi sebagai dalih untuk melakukan hal-hal yang secara keterlaluan bertentangan dengan etika sosial. Semisal ada yang memberikan kritik terhadap seorang pemimpin dengan cara menjelek-jelekkan pribadi pemimpin tersebut. Seperti kasus seorang pemuda yang mengutuk Presiden Jokowi dengan mengatainya dengan kata yang maknanya adalah alat kelamin lelaki.

Dalam kasus ini, kita tentunya menghargai kebebasan seseorang untuk menyampaikan kritik, namun tetap dalam batasan-batasan etika sosial dengan tidak melakukan penghardikan atas orang lain.

Baca juga:

Ada pula yang melakukan menggandengkan kebebasan berekspresi dengan upaya menyebarkan kebencian dan ketidaksukaan terhadap golongan atau etnis tertentu. Lihatlah bagaimana kasus penghinaan atas suku, agama, ras, dan golongan yang pada milenial ke-3 ini yang makin merebak.

Beberapa hari lalu, misalnya, kasus pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh pemerintah Swedia yang kemudian dikecam oleh banyak orang di seluruh dunia karena dianggap memiliki unsur penistaan terhadap agama. Ironisnya, ada pula beberapa golongan yang kemudian membela aksi ini dengan mengatakan hal tersebut sebagai bentuk dari pada kebebasan berekspresi.

Pada 2019 lalu, dunia dihebohkan dengan karikatur Nabi Muhammad yang muncul di Prancis. Macron sebagai presiden, ketika itu, malah menyikapinya sebagai kebebasan berekspresi dan bahkan mengatakan umat Islam hari ini sedang mengalami krisis dan sikap separatis. Pernyataan yang kemudian secara besar-besaran mengundang amarah dari umat Islam di seluruh dunia hingga berlanjut kepada upaya pemboikotan atas produk Prancis sebagai kritik terhadap hal tersebut.

Anwar Abbas, Sekjen MUI, merespons hal ini dengan mengatakan bahwa “Kebebasan berekspresi tidak bersifat Absolut”. Setiap manusia memang memiliki hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, namun kebebasan tersebut tidaklah absolut atau mutlak. Ia tetap dibatasi oleh garis-garis akhlak dan etika yang tidak boleh dilanggar. Termasuk di dalamnya menghargai kepercayaan orang lain dengan tidak menghina atau menistanya.

Persoalan kebebasan ini tidak hanya sampai di situ. Ia sebenarnya lebih kompleks. Salah satunya dapat mengusik dan menggerus nilai-nilai kebudayaan lokal.

Tidak dapat dimungkiri bahwa perumusan kebebasan berekspresi yang ditetapkan dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) ini muncul dari Barat. Dalam artian, ia muncul sebagai respons atas konflik historis yang terjadi di Barat.

Di mana ketika itu Barat dikekang kebebasan individunya oleh institusi pemerintahan dan keagamaan. Sehingga sebenarnya tidak dapat kita terapkan seluruhnya di Indonesia, mengingat banyaknya latar belakang kebudayaan yang tidak sama antara Timur—Indonesia khususnya—dan Barat.

Sangat disayangkan, hari ini banyak pemuda Indonesia yang hanyut dalam arus globalisasi dan hegemoni kebudayaan Barat. Tren-tren yang berkembang di Barat kemudian diikuti oleh pemuda-pemuda di Indonesia. Baik dalam bentuk fashion, hiburan, makanan, kesenian, dan lain sebagainya. Di lain sisi, kebudayaan-kebudayaan lokal malah tenggelam bahkan tidak dikenali lagi oleh pemuda dan anak-anak di Indonesia.

Baca juga:

Mirisnya, anak-anak muda hari ini mengklaim orang yang menggunakan pakaian sarung dan kopiah sebagai tren puritan dan ketinggalan zaman. Sedangkan ketika ada perempuan yang menggunakan pakaian-pakaian seksi dan cenderung sangat terbuka di depan umum, ia mengatakan hal tersebut sebagai kebebasan berekspresi.

Sekalipun tidak dapat disalahkan, namun secara sadar maupun tidak sadar, kebudayaan kita sedang dihegemoni oleh kebudayaan Barat yang tidak sepenuhnya sesuai dengan etika dan moral masyarakat Indonesia.

Sebagai makhluk sosial, yang punya tanggung jawab etika dan moral dengan orang lain, kita tentunya tahu batasan masing-masing. Jangan sampai kebebasan yang telah dianugerahkan kepada kita menjadi senjata untuk malah merampas hak-hak orang lain untuk hidup nyaman dengan pilihan atau kepercayaannya  sendiri.

Kebebasan bukan suatu hal yang sifatnya absolut. Ia selalu berkaitan dengan moral dan etika sosial.

Ketika ia melanggar batasa-batasan tersebut, kebebasan bukanlah lagi kebebasan. Ia berubah menjadi keterlaluan. Yakni keterlaluan dalam berekspresi.

Abil Arqam