Ateis, Agnostik, dan Humanis Sekuler Tidak Punya Wakil di DPR

Ateis, Agnostik, dan Humanis Sekuler Tidak Punya Wakil di DPR
©AFP

Nalar Politik – Direktur Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (INDEKS) Nanang Sunandar merisaukan keberadaan pasal-pasal “Tindak Pidana terhadap Agama” dalam RUU KUHP. Kalau pasal-pasal tersebut tetap muncul sebagai kesepakatan bersama oleh legislatif dan eksekutif, kemudian disahkan, itu artinya kaum ateis, agnostik, dan humanis sekuler tidak punya wakil di DPR RI.

“Jika tetap muncul sebagai kesepakatan, tanpa terdengar sama sekali adanya perbedaan pendapat di antara mereka (legislatif dan eksekutif), itu adalah indikasi yang makin jelas bahwa orang-orang ateis, agnostik, dan humanis sekuler di Indonesia tidak memiliki wakil di DPR,” jelas Nanang, Senin (2/9).

Hal itu juga berarti bahwa golongan minoritas progresif ini tidak memiliki pejabat publik yang siap sedia melayani kepentingan mereka. Kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan pikiran kritis terhadap ketuhanan dan keberagamaan secara terbuka tidak akan dimungkinkan.

Bagi aktivis Forum Libertarian Indonesia ini, keberadaan pasal-pasal tersebut mengancam warga negara. Mereka yang berani mengungkapkan perasaan atau opini yang kritis terhadap konsep “Ketuhanan Yang Maha Esa” atau agama serta simbol-simbolnya akan berpotensi dikenai hukuman pidana.

Selain itu, keberadaan pasal-pasal tersebut juga makin menegaskan konsep ruang publik di negeri bineka. Bahwa ruang publik Indonesia ternyata tidak bersifat publik; hanya dikuasai kelompok dominan.

“Karena hanya memberikan kebebasan berpendapat bagi kepentingan privat orang-orang bertuhan dan beragama untuk memengaruhi anggota masyarakat lain agar bertuhan dan beragama.”

Pasal Penistaan Agama

Seperti diketahui, dalam RUU KUHP, Pasal Penistaan Agama tetap dipertahankan. Bahkan kini definisi “penistaan agama” diperluas dengan memasukkan orang yang mengajak untuk tidak percaya tuhan atau agama (ateis, agnostik, dll) juga akan dipidana maksimal 4 tahun penjara.

“Penghinaan dalam ketentuan ini adalah merendahkan kesucian agama.” Demikian salah satu penjelasannya yang tertuang dalam draft Penjelasan versi 2 Februari 2019.

Ditegaskan pula mengenai sila pertama dari falsafah negara Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Ini berarti agama, bagi masyarakat Indonesia, merupakan sendi utama dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, penghinaan terhadap suatu agama di Indonesia patut dipidana. Karena dinilai tidak menghormati dan menyinggung perasaan umat yang menganut agama dalam masyarakat.”

Di samping mencela perbuatan penghinaan, pasal tersebut juga bertujuan mencegah terjadinya keresahan dan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat.

“Penghinaan di atas dapat dianggap sebagai perbuatan yang dapat merusak kerukunan hidup beragama dalam masyarakat Indonesia. Karena itu, harus dilarang dan diancam dengan pidana.” [fb/de]