Begini Aturan Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur di UU Cipta Kerja

Begini Aturan Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur di UU Cipta Kerja
©SpaceStock

Nalar Politik – Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo memberi penjelasan perihal pengadaan tanah untuk infrastruktur di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Melalui keterangan resmi Kemenko Perekonomian, Wahyu mengungkap pentingnya penataan ruang agar bisa semaksimal mungkin mendukung kegiatan ekonomi, khususnya tentang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam perizinan berusaha.

Dokumen tata ruang, jelas Wahyu, akan disinkronkan dengan sistem Online Single Submission (OSS).

“Kita akan mempercepat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) karena akan menjadi basis untuk OSS. RDTR yang biasanya butuh 36 bulan sejak penyusunan hingga penetapan, (dengan UU Cipta Kerja) kita harapkan bisa selesai dalam 12 bulan,” kata Wahyu seperti dilansir detikfinance (5/12).

Adapun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU Cipta Kerja yang lain yang ada dalam ranah koordinasinya, yakni terkait penyelenggaraan pengadaan tanah pembangunan, ia menegaskan bahwa upaya itu harus memperhatikan kepentingan umum.

“Kemudian pengadaan tanah ini kita perluas coverage-nya. Jadi kepentingan umum kita tambahkan dengan kawasan-kawasan seperti Kawasan Industri, KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan lain-lain.”

Pemerintah juga, lanjut Wahyu, tetap akan mengevaluasi agar prosesnya dipercepat. Sebab, pengadaan tanah merupakan salah satu kunci untuk melancarkan proses pembangunan infrastruktur.

“Proses pengadaan tanah ini akan kita percepat. BPN (Badan Pertanahan Nasional) akan dilibatkan sejak awal sehingga saat penentuan trase suatu jalan, BPN sudah tahu dan bisa memberi masukan, mana yang potensinya cepat selesai, mana yang paling minimum terjadi konflik, dan sebagainya.” [df]