Belenggu Kebebasan dan Langit Paranoia

Belenggu Kebebasan dan Langit Paranoia
Masler Surrogacy Law

Hukum menyeleweng karena pengaruh dua sebab yang berbeda satu sama lain; ketamakan yang dungu dan filantropi yang salah. ~ Frederic Baustiat

Polemik terkait rancangan Undang-Undang Permusikan yang dirasa sebagian besar orang di negeri ini sangat merepresi kebebasan bermusik. Undang-undang atau hukum tersebut menyasar kepada keseruhan seni dan hal-hal yang terkait di dalamnya.

Mungkin saja kehadiran RUU oleh para petinggi negeri ini disebabkan rasa kepedulian yang tinggi, empati yang luar biasa namun jika dipikir kembali tindakan proteksionis tersebut pada akhirnya justru merenggut kebebasan tiap-tiap individu dari kita.

Problem RUU Permusikan

Sejak kehadirannya beberapa waktu yang lalu, RUU ini menjadi topik yang dibicarakan dengan sinis. Tak ada hujan tak ada badai, kehadirannya begitu menyita perhatian kalangan musikus.

Sungguh ironi apabila kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh individu secara mandiri dipandang seolah sebagai tindakan yang mengancam sisi kemanusiaan di negara ini.

Masalah pembatasan seperti kebebasan berekspresi jelas terkandung dalam pasal 5 yang berisi larangan-larangan tertentu, salah satunya larangan mendorong orang untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Tentunya aturan tersebut sangat berdampak pada sumber gagasan seniman dalam mencipta. Lebih jauh, hal tersebut akan menghalangi seniman dalam menyuarakan kegelisahannya lewat musik.

Aturan ini berpeluang menciptakan susasana serupa rezim sebelumnya, di mana Iwan Fals dicekal saat rezim Soeharto dan Koes Plus mendekam di balik penjara saat masa Soekarno. Semua itu mereka tanggung akibat karya-karya mereka yang berisi tentang ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah.

Selain itu, dalam rancangan undang-undang permusikan, terdapat pasal yang tak kalah menohok berisi tentang uji kompetensi. Pasal 32 butir 1 berbunyi: untuk diakui sebagai profesi, pelaku musik yang berasal dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji kompetensi. 

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa ketidakpercayaan mereka terhadap penikmat yang juga dapat berkerja sekaligus sebagai pengamat. Hukum semacam ini ingin mengalahkan konsep di dalam estetika karya seni yang sudah ada, di mana ada karya seni, seniman, dan penikmatnya.

Ketiga unsur tersebut yang sudah ada kemungkinan akan bergeser konsepnya menjadi suatu benda dapat dikatakan sebagai karya seni apabila memiliki karya seni, seniman, penikmat, dan negara.

Persoalan lain dalam proses kreativitas, apakah kita harus mengajak seniman yang bersertifikasi jika saya ingin menciptakan karya musik inter-disiplin. Misalkan ada kebutuhan komposisi yang melibatkan suara anak kecil di bawah 10 tahun, apakah anak itu harus tersertifikasi dahulu? Atau seperti karya komposisi yang melibatkan suara dukun dalam mewujudkan kesan bunyi yang natural, apakah dukun itu harus bersertifikat seniman pula?

Jika dikatakan hukum ini hanya untuk pelaku musik pop industri, bagaimana dengan karya-karya Discuss atau Dewa Budjana, Tohpati, Senyawa yang sering berhadapan pada lintas disiplin musik? Atau Gus Tedja juga Sambasunda yang juga memiliki ruang kreatif sendiri?

Alangkah begitu rumitnya proses bermusik di negara ini. Ditambah lagi sang komponis akan mengeluarkan banyak biaya untuk sekadar syarat legalitas si pemain agar sah di mata hukum. Belum lagi kita harus memikirkan apakah karya yang akan disajikan dapat diterima oleh pendengar.

Kecurigaan saya atas adanya RUU ini bisa jadi didorong oleh mental anti-persaingan dengan pasar-pasar kecil. Selain terkikisnya dinding kebebasan kita, kecemasan berlebih terhadap kompetisi juga menjadi indikasi bagi para pengusung RUU ini.

Kecemasan terhadap lembaga musik asing misalkan seperti Yamaha music dan lain-lain yang mampu memberikan standar yang baik bagi para anggotanya. Selain itu, kemungkinan pula ditambah industri musik pop juga turut cemas dengan tumbuh suburnya musik-musik indie tanah air. Ini bisa jadi menjadi ajang kesempatan memonopoli bagi para pemilik modal yang culas.

Intervensi dan Dampak Ekonomi

Membangun lembaga legitimasi yang mensertifikasi seniman pastinya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Paling tidak pembangunan sarana prasarana, fasilitas, dan upah jasa ahli.

Sumbernya dari mana itu semua? Tentu saja dari mekansime pajak. Pemerintah mengambil kembali hak-hak yang bukan miliknya. Sejauh ini kita cukup mempertanyakan apakah negara memiliki uang sendiri? Percayalah itu hanya pemborosan anggaran.

Kemudian terkait honorarium yang dalam pasal 37 ayat 1 di mana pemerintah menetapkan standar minimum bagi pelaku musik tersertifikasi dan pasal 42 yang menyatakan bahwa pelaku usaha di bidang perhotelan, restauran, atau tempat hiburan lainnya wajib memainkan Musik Tradisional di tempat usahanya. Dua pasal ini dipastikan akan membunuh pelaku usaha dan seniman itu sendiri.

Sekarang bayangkan jika kita adalah pemilik usaha yang sedang merintis, kita diwajibkan menghadirkan pertunjukan tradisional, kemudian dipaksa untuk membayar sesuai tarif minimum, sedangkan pemasukan belum stabil, apa yang akan kita lakukan?

Kemungkinan besar kita akan menolak atau tidak sama sekali melibatkan pertunjukan musik tradisional ketimbang jika kita memang berani mengambil risiko untuk melibatkan seniman tradisional, maka secara tidak langsung kita berperluang besar untuk dipidanakan lewat tuntutan pasal ini. Jumlah seniman yang lebih banyak dibanding tempat hiburan, tingginya upah minimum justru akan membuat keadaan seniman semakin jauh dari yang diharapkan.

Selain itu, terkait pada pasal 42 yang mewajibkan memainkan pertunjukan tradisional, ada contoh kasus sederhana. Jika suatu tempat hiburan juga ruang publik yang memang mengusung konsep tradisional, bagi saya, mungkin kebetulan akan menguntungkan. Namun jika suatu tempat tersebut mengusung artistik modern, apakah ia juga akan melakukan hal yang  serupa?

Bayangkan kalau hiburan malam jika di Yogyakarta ini ada Boshe harus memutar angklung dan klenengan di setiap malam, atau restoran Italia yang terpaksa menyajikan musik tifa dari Papua. Apakah itu tidak akan berdampak buruk pada peminat dan pendapatan?

Saya tidak memandang rendah posisi musik tradisional hanya saja semua tempat hiburan, hotel, dan restoran sudah memiliki konsep artistiknya terkait segmentasi pengunjungnya. Justru pandangan koersi semacam itu yang malah merendahkan nilai dan makna dari kesenian tradisional kita yang adiluhung, di mana ada semacam pemerkosaan atas produk lokal jenius kebudayaan yang kita miliki.

Kasus di atas bukan tentang upaya pemerintah mentransformasikan musik ke dalam tatanan eknomi mereka, namun jauh daripada itu, lebih mengkhawatirkan musik mulai menjadi komoditas politik. Setelah kebebasan beragama ditelanjangi, kini musik yang semangatnya adalah kebebasan kini mulai direnggut sebagai perangkat kekuasaan.

Makna Kebebasan dan Tindakan yang Seharusnya

Kebebasan merupakan hakikat dari kita, sebab manusia terlahir untuk bebas berkehendak dan juga memilih. Tiap-tiap dari kita diberi kemampuan untuk bertahan hidup serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

Dengan begitu, kedewasaan akan membantu kita menjadi lebih baik. Selain itu, setiap kebebasan memiliki batasan, yakni kebebasan orang lain pula.

Kita harus benar-benar menyadari arti penting kebebasan. Jika itu terenggut, maka kita tidak akan pernah menuju pencapaian-pencapaian tertinggi, tidak akan pernah ada pengetahuan yang baru, perkembangan, inovasi, dan kemakmuran kita bersama.

Semakin hari kebebasan kita semakin sempit, dunia kita dikepung oleh hukum yang membredel kehendak kita. Pembredelan tersebut datang melalui cara yang beragam; sensor, pencekalan, teror, dan paling bahaya adalah kriminalisasi.

Cara tersebut seolah terligitimasi oleh hukum yang diciptakan seperti UU Pers, UU percetakan, UU Pornografi, UU Perlindungan anak, UU Konsumen, UU ITE yang dianggap masih belum cukup membelenggu kebebasan berekspresi kita.

Semua produk hukum seperti di atas harusnya dapat melindungi kita, bukan sebaliknya dapat menciptakan perseteruan antara warga negara dan pemerintah.

Bahkan yang tak habis pikir, hukum tersebut menciptakan konflik horizontal. Seperti RUU saat ini di mana sebagian besar dari kita sebagai warga negara yang akhirnya bersitegang. Sikap seperti ini lambat laun akan berpotensi memecah belah keharmonisan antara musisi.

Hukum yang menyeleweng dari awal niscaya juga akan melahirkan penyelewengan baru. Semoga saja hal demikian tidak terjadi, terlebih terhadap seni. Seperti yang sudah pernah terjadi saat pra-UU pornografi adalah perseteruan antara Inul dan Rhoma irama.

Saya tanyakan sekali lagi apakah itu fungsi hukum? Sebelum dia disahkan saja, dia sudah menyimpang dari fungsi utamanya, yakni menjaga kedaulatan antar individu. Hukum yang menyeleweng dari awal niscaya juga akan melahirkan penyelewengan baru. Semoga saja hal demikian tidak terjadi, terlebih terhadap seni.

Seni itu begitu luas, dia cair. Sangat cairnya membuat kita sulit mendifinisikan. Begitu juga musik, setiap dari kita punya definsi masing-masing atas musik.

Musik tidak pernah terikat pada satu definsi, dia begitu bebas. Itulah musik itulah seni jiwanya adalah kebebasan. Maka dari itu, kita memiliki cara yang beragam untuk mengaktualisasikan diri-dengan cara apa dan dengan siapa.

Terpeliharanya kebebasan dalam musik akan menciptakan gaya baru, kebaruan estetika, serta pengetahuan segar dalam bermusik. Bisa kita pikirkan lahirnya indie; musik-musik skinhead, underground adalah bentuk kebebasan mengaktualisasikan diri dengan cara yang unik.

Ketika pelaku  indie lepas dari tirani mainstream, terciptalah ruang kreativitas baru. Itu semua adalah bukti kemampuan kita untuk beradaptasi, mengobati masalah, dan kehendak kita untuk memilih. Itulah respons alamiah manusia dalam bertahan hidup.

Namun jika itu semua terbatasi, masih dapatkah kita yakin hal-hal tersebut akan terulang? Jika seorang semua seniman diatur segalanya, maka yang terjadi adalah seniman yang lemah. Nerkesenian bukan selayaknya ibadah (seperti jargon-jargon familiar), melainkan hanya untuk mematuhi perintah.

Jadi sikap kita harus benar-benar tegas atas RUU/Hukum bunuh diri semacam ini, mari kita secara tegas menolak. Upaya revisi hanyalah sia-sia, yang ada hanya melahirkan persekongkolan baru, siasat segar untuk saling berkuasa dan berpeluang menjadi ajang balas dendam dari kalangan yang tersakiti, saat mendapat giliran kursi di pemerintahan berikutnya.

Pasti akan ada klaim-klaim yang indah dari mereka yang merasa di langit, bahwa kewajiban mereka melindungi dan mendorong musik di sektor industri sebagai upaya mendapatkan pendapatan negara lebih banyak agar nantinya mampu mensejahterkan rakyat kelas rendah.

Hati-hatilah, bisa jadi itu hanya tipu muslihat agar kita bisa diporoti atau dengan bahasa Bastiat disebut sebagai perampasan yang legal!

Gigih Alfajar
Gigih Alfajar 1 Article
Peneliti dan Komposer/Praktisi Musik