Birokrasi Kampus Islam Negeri yang Njijik’i

Birokrasi Kampus Islam Negeri yang Njijik’i
©LinkedIn

Tidak yakin saya kalau kampus islam negeri model ini akan bertahan lama.

Saya tidak tahu apa makna pasti dari kata njijik’i. Tetapi yang jelas, adjektiva itu saya suka sekali gunakan untuk menerangkan hal-hal berupa rahmat semesta yang tidak semestinya. Maksudnya, segala sesuatu yang bobrok hanya di mata saya, bukan pake matamu.

Berarti birokrasi kampus islam negeri yang termaktub di judul itu bobrok, dong? Bisa begitu, bisa juga iya—sama saja. Seturut pengalaman hidup beberapa tahun bernaung di sana, bahkan nyaris jadi mahasiswa basi, itu tersebab birokrasi kampusnya yang njijik’i. Saking njijik’i-nya, saya kadang merasa harus mengimbuhinya dengan “banget”.

Saya masih ingat bagaimana pertama kali memasuki ruang penuh dimensi ini dengan ragam persyaratan yang njijik’i banget. Itu terus berlaku di masa-masa klasik, berlanjut ke era-era pertengahan, hingga berujung ke puncak keemasannya: pemaksaan kelulusan di akhir hayat.

Bagaimana tidak njijik’i, itu tetek bengek persyaratan-persyaratannya hanya terasa sebagai penyiksaan—fisik, hingga yang terparah adalah batin. Setiap berkas persyaratannya menjelma bagai monster. Padahal ini kampus islam lho, negeri lagi. Mestinya cinta damai, malah ngajak perang terus. Apa tidak njijik’i namanya ini?

Ingin bilang “bedebah” sebenarnya, tapi takut. Bisa-bisa terjerat UU ITE saya, mencemarkan nama walau penampakannya sendiri sudah tercemar. Ya sudah, saya anggap angin lalu sajalah kalau begitu. Lebih baik elus-elus dada, dan lebih baik lagi kalau dadanya ehem.

Hal-Hal yang Njijik’i Itu

Berikut ini adalah hal-hal yang paling njijik’i banget dari kampus islam negeri-ku tercinta. Itu soal layanannya yang njelimet dan jauh dari kata “terpadu”. Cuma bisa bikin saya susahlah pokoknya.

Sudah tahu kalau layanan berbasis online-nya bermasalah terus, tetapi tetap saja itu dipaksakan untuk berlaku abadi. Tiap semester, pengisian KRS misalnya, kadang saya harus menunggu 2 x 16 jam hanya supaya bagaimana bisa lolos dari jerat ke-lola-an sistemnya.

Canggih sih canggih, tapi itu hanya menang di nama. Praktik di lapangannya? Sama sekali tidak. Njijik’i.

Yang kelewatan njijik’i-nya sangat saya rasakan ketika tiba waktunya angkat kaki dari kampus. Mulai dari pembuatan proposal penelitian, ujian akhir atau sidang, pendaftaran yudisium, hingga pelaksanaan wisuda-wisudaan. Tentu juga, pengurusan tata-toga dan segala macamnya yang sangat tidak penting itu.

Jikapun akses sudah sukses, data-data sudah dimasukkan dan terhitung valid oleh sistem, hal yang begitu njijik’i lagi datang dari beban pembuktian riil. Maksudnya, data-data yang sudah terekam di sistem online tidak akan pernah berlaku kalau tidak memcetaknya dalam bentuk berkas keras; bisa dilihat, diraba-raba, dan diterawang.

Apa perlunya lagi coba? Jadinya, kan, kerja dua kali kalau begitu? Untuk apa beban online segala di awal kalau harus offline juga di akhir kisahnya? Buang-buang nasi karena menguras energi untuk hal yang berulang-ulang.

Baca juga:

Perkara selanjutnya adalah siap-siaplah jadi bola pingpong, dioper ke sana-kemari. Saat saya mengalami ini, langsung teringat saja saya dengan sosok mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama.

Kenapa Ahok? Tidak usah banyak tanya. Kau tidak lihatkah bagaimana hebatnya sistem layanan terpadu yang ia cetuskan sebelum kehadiran Anies memporak-porandakannya? Iya, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) nama lengkapnya, dengan dukungan penuh sistem komputerisasi yang supercanggih. Maka kenapa Ombudsman sempat memasukkan kebijakannya ini pada kategori zona hijau; dalam arti, berpredikat terbaik!

Oh ya, hampir lupa saya, ide itu sebenarnya datang dari Jokowi, sosok presiden yang sebentar lagi akan dilantik untuk kedua kalinya ini. Tetapi Ahok-lah yang membangunnya dan diresmikan oleh Djarot. Terlepas kemudian itu dinikmati pake klaim oleh penggantinya, Anies, wallahu a’lam bis-shawab. Bukan kuasa hamba.

Tetapi yang mau saya tegaskan di sini adalah mestinya kampus islam negeri, atau birokrasi apa sajalah yang ada, belajar dari sana. Pinjam kata Ahok, prosedur pelayanan itu tidak boleh berbelit-belit. Kalau bisa sekali cus, kenapa harus dibikin ribet? Ah, njijik’i kalau ke depan sampai tidak mengikuti cara-cara Ahok untuk DKI Jakarta ini.

Berbenahlah, Kampus Islam Negeri-ku

Saya tidak yakin kampus islam negeri model yang saya maksud di atas akan bertahan lama. Kalau semua alumninya bersuara, menyebarkan ke-njijik’i-an demi ke-njijik’i-annya ke khalayak publik seperti tulisan ini, maka tamat sudah riwayatnya. Tinggal ampasnya saja nanti yang tersisa. Itu pun akan segera basi dan membusuk, akan musnah dikoyak-koyak ulat.

Pihak kampus harus segera sadar, naluri setiap manusia, termasuk calon-calon potensial korbannya yang masih duduk di bangku sekolah menengah, selalu akan memilih jalur yang memungkinkan hidupnya bisa damai. Alamiah manusia adalah mengejar yang adem ayem. Kata filsuf sih begitu kalau tidak salah. Kalau salah, tidak usah koreksi juga; biar saya yang tanggung dosanya sendiri.

Menjadi tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan birokrasi kampus yang njijik’i sebagaimana sudah terurai panjang x lebar + gak jelas di atas. Sudah waktunyalah untuk mempertimbangkan cara-cara yang lebih memberi rahmat sebagai kampus islam negeri.

Hidup mahasiswa itu sudah susah, Mpus, jangan kau bebankan lagi demi formalitas. Buang perkara formalitas itu jauh-jauh ke tong sampah. Oke? Kalaupun enggan, ya sudah, bodoh amat.

Yang jelas, ampun saya. Saya bersumpah untuk tidak akan mengulanginya lagi; kehendak melanjutkan S2 saya robohkan seketika. Tidak ada lagi yang namanya mencari ilmu pengetahuan di lembaga-lembaga konvensional macam universitas atau perguruan tinggi ini ke depan. Sudah cukup sampai di sini saja. Menikmati hidup, selesai perkara.