Dalam jagat politik Indonesia, nama Tri Rismaharini atau yang akrab dipanggil Bu Risma mencuat sebagai sosok yang kerap lakukan blusukan, terutama selama masa jabatannya sebagai Menteri Sosial. Blusukan, yang dalam bahasa sehari-hari berarti melakukan kunjungan lapangan secara langsung, telah menjadi ciri khas Bu Risma. Namun, seiring dengan langkahnya tersebut, muncul pertanyaan mengenai lambatnya respons pemerintah daerah, khususnya di Majene, dalam menangani isu-isu mendesak di wilayah mereka.
Pengamatan terhadap blusukan Bu Risma menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan tertentu dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Dalam kunjungannya, Bu Risma sering kali menyaksikan langsung permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kondisi hunian yang tidak layak, bantuan yang tidak tepat sasaran, dan berbagai masalah sosial lainnya. Namun di saat yang bersamaan, banyak pihak mempertanyakan mengapa pemerintah daerah tidak mampu atau tidak sigap dalam merespons berbagai masalah tersebut.
Salah satu hal yang mencolok adalah kelemahan koordinasi antarlembaga. Pemerintah daerah, dengan beragam dinas dan instansi, seharusnya memiliki mekanisme yang jelas untuk menanggapi aduan masyarakat. Tetapi kerap kali, respon mereka terkesan lambat dan tidak terkoordinasi. Ini menimbulkan kesan bahwa kedatangan Bu Risma adalah suatu momen “dadakan” yang tidak diikuti dengan tindakan berkelanjutan oleh aparat pemerintah daerah.
Berdasarkan pengamatan di Majene, salah satu poin penting adalah rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Masyarakat sering kali merasa teralienasi dari proses pengambilan keputusan, sehingga ketika Bu Risma datang membawa harapan, terjadi ekspektasi yang tinggi. Sayangnya, setelah kunjungan tersebut, tidak jarang masyarakat kembali mengalami kekecewaan ketika perhatian yang diberikan tidak diimbangi dengan tindakan nyata dari pemerintah daerah.
Lebih jauh lagi, terdapat fenomena “keterputusan” antara apa yang dilihat oleh Bu Risma di lapangan dengan realitas yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Keberadaan pejabat pemerintah daerah yang terpisah dari realitas lokal sering kali membuat mereka kehilangan gambaran nyata tentang kebutuhan mendesak masyarakat. Hal ini menimbulkan kesenjangan yang lebar antara harapan masyarakat dan kenyataan yang ada.
Di sisi lain, blusukan Bu Risma dapat dianggap sebagai sebuah upaya untuk membangkitkan perhatian publik terhadap isu-isu sosial. Ia berhasil meraih simpati banyak orang dengan pendekatan empatiknya. Masyarakat merasakan bahwa ia adalah sosok yang mendengar dan peduli. Namun, tanpa adanya dukungan nyata dari pemda, langkah ini hanya akan menjadi simbolisasi belaka.
Dalam konteks Majene, kita juga tidak bisa mengabaikan peran media dalam menciptakan narasi. Kunjungan Bu Risma sering kali diliput secara masif, memberikan sorotan pada masalah yang ada. Ini menimbulkan harapan dari masyarakat, tetapi bisa juga menjadi bumerang bagi pemerintah daerah jika mereka tidak mampu memenuhi ekspektasi yang ditetapkan.
Namun, untuk memahami akar dari lambannya pemda, kita harus menelusuri berbagai faktor. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Di era di mana banyak daerah berjuang dengan alokasi dana terbatas, mengimplementasikan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang nyata sering kali menjadi tantangan tersendiri. Hal ini berujung pada dilema: bagaimana menjawab tuntutan masyarakat tanpa ada dana yang memadai.
Adanya budaya birokrasi yang lambat juga menjadi salah satu penghambat. Proses pengambilan keputusan yang bertele-tele dan panjang sering kali menjauhkan pemerintah dari kebutuhan masyarakat. Ketika Bu Risma hadir, ia membawa semangat perubahan. Namun, tanpa adanya reformasi dalam birokrasi daerah yang lebih responsif, banyak usahanya bisa menjadi sia-sia.
Akhirnya, perlu disadari bahwa blusukan adalah metode yang efektif untuk menjangkau masyarakat. Namun, dalam konteks yang lebih luas, yang diperlukan adalah sistem yang holistik dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa langkah-langkah itu membuahkan hasil. Pemerintah daerah harus mengambil pelajaran dari kunjungan Bu Risma untuk meningkatkan kinerja mereka dan menyusun strategi jangka panjang yang lebih baik.
Penting untuk mendukung pendekatan berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama. Inisiatif kolaboratif antara masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi non-pemerintah akan membantu menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kunjungan Bu Risma bukan hanya sekadar blusukan, tetapi juga menjadi katalisator perubahan yang nyata bagi masyarakat, termasuk di Majene.
