Bonus Demografi; Peluang atau Petaka?

Bonus Demografi; Peluang atau Petaka?
©Sustainable Goals

Kebanyakan orang malas membahas masalah demografi karena tidak ada duitnya. Sekarang pemerintah baru sadar, ada yang terbirit-birit. Ternyata “demographic dividend” (bonus demografi) di depan mata, dan kita nggak siap.” ~ Ekonom Kependudukan, Prof. Sri Moertiningsih, 2016

Dalam formula teoritik, penggunaan tenaga kerja, plus modal dan teknologi, akan memengaruhi output produksi. Perihal inilah yang sering menjadi kata kunci dalam menyoal apa yang hari-hari ini terucapkan sebagai bonus demografi—istilah aslinya, demographic dividend (baca: Siapa Mau Bonus; Peluang Demografi Indonesia, Kominfo RI, 2014) yang menggambarkan keadaan suatu penduduk, di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari penduduk usia nonproduktif (<15 tahun dan >64 tahun).

Parameter yang sering orang gunakan untuk menggambarkannya adalah dengan melihat rasio ketergantungan (dependency ratio), yakni perbandingan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk usia produktif. Makin tinggi rasionya, menggambarkan makin besar tanggungan ekonomi penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif.

Berdasarkan Survei Penduduk antar-Sensus (Supas) 2015, jumlah penduduk Indonesia pada 2019 mencapai 266,91 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 183,36 juta jiwa atau 68,7% merupakan kelompok penduduk usia produktif dengan rasio ketergantungan mencapai 45,56%. Artinya, setiap 100 orang berusia produktif menanggung 46 orang usia nonproduktif.

Kalkulasi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bonus demografi akan terjadi antara tahun 2020 hingga 2030 (puncaknya 2028-2030), di mana 100 orang usia produktif menanggung 44 orang usia nonproduktif (sumber: tirto.id). Kondisi demikian memunculkan apa yang sering orang sebut sebagai window of opportunity atau “jendela peluang”.

Angka 183,36 juta jiwa atau 68,7% itulah sebagai bonus. Makna kata tersebut di situ lebih berarti menunjukkan peluang, sehingga ada istilah “jendela peluang”. Ini berarti bahwa Indonesia berkesempatan memanfaatkan besarnya jumlah penduduk usia produktif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan.

Capaian seperti itu yang kita harapkan dapat menggeser Indonesia keluar dari middle income trap (jebakan negara berpendapatan menengah), maju tidak, terbelakang pun tidak, terbelenggu pada label negara “rata-rata”. Dengan kondisi demikian, terdapat berbagai tantangan untuk memanfaatkan bonus demografi, mulai dari pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, hingga korupsi yang merajalela.

Bagaimana Kesiapan Kita?

Saat wawancara bersama jurnalis tirto.id di lembaga demografi UI, Senin (27/6/2016), guru besar Ekonomi Kependudukan, Sri Moertiningsih Adioetomo, menilai, “negara yang sukses memanfaatkan bonus demografi adalah Korea Selatan karena sudah siap, sadar sejak 1950.

Contoh negara yang gagal menghadapi bonus demografi, ya kita (Indonesia) ini. Jadi kita di tahapan baru sadar. Itu terlihat pada RPJMN untuk 2005-2025. Itu pun hanya satu paragraf yang menyebut soal demografi.” 

Dari situ, hemat saya, ada beberapa tantangan mendasar yang penting kita kemukakan. Pertama, masalah pengangguran yang terus menyasar kelompok penduduk usia produktif.

BPS mencatat, hingga Februari 2019, jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 6,82 juta orang. Berturut-turut yang paling terbanyak berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 8,63%, Diploma I/II/III sebesar 7,92%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,19%, lulusan Universitas sebesar 6,31%, dan Sekolah Dasar (SD) sebesar 2,56% (sumber: okezone.com).

Tampak yang lulusan SD lebih sedikit. Bisa berarti bahwa lulusan ini “tidak memilih-milih” pekerjaan. Implikasinya, berlangsung kaidah “upah besi”, yakni yang penting dapat makan.

Bagaimana jika lulusan di atas SD terperangkap juga dalam situasi yang semacam ini? Ini masalah besar! Karena bonus demografi justru berelasi langsung dengan persoalan “dapat menabung, memberi minum anak susu, makanan bergizi, dan dapat sekolah berkualitas”.

Kedua, masalah pendidikan dan kesehatan. Keduanya merupakan variabel endogen yang menentukan baik-buruknya kualitas pembangunan manusia.

Hasil riset Programme for International Student Assesment (PISA) menunjukkan bahwa kualitas dari pelajar Indonesia untuk bidang science, reading, dan mathematics berada di peringkat ke-62 dari 70 negara. Sementara Thailand di peringkat ke-54, Korea ke-11, Hongkong ke-9, Vietnam ke-8, Jepang ke-2, dan Singapore ke-1.

Halaman selanjutnya >>>

Maslan Adam
Latest posts by Maslan Adam (see all)