Bonus Demografi; Peluang atau Petaka?

Bonus Demografi; Peluang atau Petaka?
©Sustainable Goals

Kebanyakan orang malas membahas masalah demografi karena tidak ada duitnya. Sekarang pemerintah baru sadar, ada yang terbirit-birit. Ternyata “demographic dividend” (bonus demografi) di depan mata, dan kita nggak siap.” ~ Ekonom Kependudukan, Prof. Sri Moertiningsih, 2016

Dalam formula teoritik, penggunaan tenaga kerja, ditambah modal dan teknologi, akan memengaruhi output produksi. Perihal inilah yang sering menjadi kata kunci dalam menyoal apa yang hari-hari ini diucapkan sebagai bonus demografi—istilah aslinya, demographic dividend (baca: Siapa Mau Bonus; Peluang Demografi Indonesia, diterbitkan Kominfo RI, 2014) yang menggambarkan keadaan suatu penduduk, di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari penduduk usia nonproduktif (<15 tahun dan >64 tahun).

Parameter yang sering digunakan untuk menggambarkannya adalah dengan melihat rasio ketergantungan (dependency ratio), yakniperbandingan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk usia produktif. Makin tinggi rasionya, menggambarkan makin besar tanggungan ekonomi penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif.

Berdasarkan Survei Penduduk antar-Sensus (Supas) 2015, diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada 2019 mencapai 266,91 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 183,36 juta jiwa atau 68,7% merupakan kelompok penduduk usia produktif dengan rasio ketergantungan mencapai 45,56%. Artinya, setiap 100 orang berusia produktif menanggung 46 orang usia nonproduktif.

Kalkulasi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bonus demografi akan terjadi antara tahun 2020 hingga 2030 (puncaknya 2028-2030), di mana 100 orang usia produktif menanggung 44 orang usia nonproduktif (sumber: tirto.id). Kondisi demikian memunculkan apa yang sering disebut sebagai window of opportunity atau “jendela peluang”.

Angka 183,36 juta jiwa atau 68,7% itulah yang diterjemahkah sebagai bonus. Makna kata tersebut di situ lebih berarti menunjukkan peluang, sehingga ada istilah “jendela peluang”. Ini berarti bahwa Indonesia berkesempatan memanfaatkan besarnya jumlah penduduk usia produktif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan.

Capaian seperti itu yang diharapkan dapat menggeser Indonesia keluar dari middle income trap (jebakan negara berpendapatan menengah), maju tidak, terbelakang pun tidak, terbelenggu pada label negara “rata-rata”. Dengan kondisi demikian, terdapat berbagai tantangan untuk memanfaatkan bonus demografi, mulai dari pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, hingga korupsi yang merajalela.

Bagaimana Kesiapan Kita?

Saat diwawancarai jurnalis tirto.id di lembaga demografi UI, Senin (27/6/2016), guru besar Ekonomi Kependudukan, Sri Moertiningsih Adioetomo, menilai, “negara yang sukses memanfaatkan bonus demografi adalah Korea Selatan karena sudah siap, sadar sejak 1950. Contoh negara yang gagal menghadapi bonus demografi, ya kita (Indonesia) ini. Jadi kita di tahapan baru sadar. Itu terlihat pada RPJMN untuk 2005-2025. Itu pun hanya satu paragraf yang menyebut soal demografi.” 

Dari situ, hemat saya, ada beberapa tantangan mendasar yang penting dikemukakan. Pertama,masalah pengangguran yang terus menyasar kelompok penduduk usia produktif.

BPS mencatat, hingga Februari 2019, jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 6,82 juta orang. Berturut-turut yang paling terbanyak berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 8,63%, Diploma I/II/III sebesar 7,92%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,19%, lulusan Universitas sebesar 6,31%, dan Sekolah Dasar (SD) sebesar 2,56% (sumber: okezone.com).

Tampak yang lulusan SD lebih sedikit. Bisa berarti bahwa lulusan ini “tidak memilih-milih” pekerjaan. Implikasinya, berlangsung kaidah “upah besi”, yakni yang penting dapat makan.

Bagaimana jika lulusan di atas SD terperangkap juga dalam situasi yang semacam ini? Ini masalah besar! Karena bonus demografi justru berelasi langsung dengan persoalan “dapat menabung, memberi minum anak susu, makanan bergizi, dan dapat sekolah berkualitas”.

Kedua, masalah pendidikan dan kesehatan. Keduanya merupakan variabel endogen yang menentukan baik-buruknya kualitas pembangunan manusia.

Hasil riset Programme for International Student Assesment (PISA) menunjukkan bahwa kualitas dari pelajar Indonesia untuk bidang science, reading, dan mathematics berada di peringkat ke-62 dari 70 negara. Sementara Thailand di peringkat ke-54, Korea ke-11, Hongkong ke-9, Vietnam ke-8, Jepang ke-2, dan Singapore ke-1.

Katakanlah Vietnam mendapat skor 525 (science), 487 (reading), dan 495 (mathematics), sementara Indonesia secara berturut-turut dengan skor 403, 397, dan 386. Tercatat bahwa Indonesia masih berada di bawah skor rata-rata dari 70 negara untuk semua bidang (OECD, 2016:44). Sebuah tanda tanya, mengingat Vietnam juga mengalokasikan 20% national budget untuk sektor pendidikan (Yeremia Kusumanto, 2017).

Sedangkan untuk masalah kesehatan, laporan The Legatum Prosperity Index 2017 menunjukkan Indonesia rupanya juga berada dalam posisi yang buruk. Indeks ini didasarkan pada kesehatan fisik, mental, infrastruktur kesehatan, dan perawatan guna pencegahan berbagai wabah penyakit. Tercatat, Indonesia berada di posisi ke 101 dari 149 negara. Indonesia bahkan kalah dari Laos di posisi ke-94, Vietnam ke-69, Malaysia ke-38, dan Thailand ke-35 (sumber: tirto.id).

Cerdas dan sehat adalah “dua sejoli”. Jika abai pada salah satu, maka keduanya menjadi tidak berarti. Todaro dan Smith (2006) membahasakannya sebagai “dua investasi yang bersamaan dalam satu tubuh”.

Ketiga, maraknya masalah korupsi.

Berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) 2018, Transparency International (TI) menempatkan Indonesia pada peringkat ke 89 dengan skor 38 (89/38) dari 180 negara, di mana skor dari 0 (sangat korup) sampai 100 (sangat bersih). Posisi Indonesia jauh di bawah beberapa negara Asia Pasifik, yakni Singapore (3/85), Australia (13/77), Hongkong (14/76), Jepang (18/73), dan Korea Selatan (45/57). CPI Indonesia masih di bawah rata-rata skor tiga tahun terakhir di kawasan Asia Pasifik, yakni sebesar 44.

Hasil analisis survei TI menyimpulkan, umumnya kawasan Asia Pasifik hanya ada sedikit kemajuan dalam perang melawan korupsi. Salah satu alasannya adalah melemahnya institusi demokrasi dan hak politik secara keseluruhan.

Demikian, korupsi dinilai berdampak buruk pada percepatan pembangunan bangsa. Ketika orang-orang berdasi (baca: politikus, konglomerat, oligark, dan lain sebagainya) merampok dana investasi, mulai dari urusan pelayanan publik hingga urusan “kitab suci”, maka dampaknya memperburuk kuantitas dan kualitas infrastruktur, tersendatnya pengembangan SDM (sumber daya manusia), biaya sehat dan cerdas menjadi mahal, pertumbuhan ekonomi “jalan di tempat” dan relatif tidak berkualitas, serta masih banyak masalah yang terimplikasi dari kejahatan yang satu ini.

Tercatat, kejahatan “orang-orang berdasi” tersebut di Indonesia telah banyak menodai ayat-ayat konstitusi negara hingga ayat-ayat tuhan. Unik, tidak beradab, dan memalukan. Lalu kita mau berharap pada masa depan generasi muda yang hebat dan bertanggung jawab, sementara kita sendiri mempertontonkan tips dan trik melahap hak-hak generasi?

Menyoal tentang bonus demografi, berarti kita menyoal tentang hadirnya generasi unggul, punya daya bergaining dalam dinamika pembangunan.

Kira-kira begini. Jika bonus demografi memuncak pada 2028-2030, maka anak-anak Indonesia yang lahir di tahun 2008-an akan mengisi momentum tersebut. Jika anak-anak ini terlahir dari orang tua yang bekerja di bawah perangkap yang penting dapat makan, pendidikan terbatas, sakit-sakitan, tidak punya tabungan, maka generasi seperti apa yang akan kita jumpai pada 16-an tahun mendatang? Unggul? Rasanya sulit. Dungu? Mungkin saja.

Ketakmustahilan Petaka Pembangunan

Adalah Ekonom dan Demograf berkebangsaan Inggris, Thomas Robert Malthus, yang dalilnya dapat dirujuk sebagai latar percapakapan tentang perihal bonus demografi. Dalilnya mengenai jumlah penduduk cenderung meningkat secara geometrik (deret ukur), sedangkan kebutuhan hidup riil dapat meningkat secara aritmatik (deret hitung).

Sederhananya, akan terjadi “saling desak, sikut-menyikut” untuk memenuhi kebutuhan hidup karena terlalu banyak orang dengan kepentingan yang sama. Situasi ini yang sering dibahasakan sebagai “Jebakan Malthusian”.

Lalu harus bagaimana? Perspektif malthusian menawarkan jawaban cepat, “datangkan petaka”, bisa dengan perang hingga bencana kelaparan. Jawaban yang mungkin terdengar gila, tetapi sebenarnya juga tidak mustahil.

Kita memilih tawaran yang lain, langkah preventif. Muncul program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, dampaknya pada penurunan rasio ketergantungan. Sialnya, ada program KB lain yang sedemikian menggejala menjadi “Korupsi Berencana”, dari kota hingga desa, dari wali kota hingga kepala desa.

Ketika yang hadir adalah generasi “dungu”, banyak menganggur, pendidikan terbatas, makanan terbatas, keseharian yang penuh “sentimen”, dan seterusnya, maka akan berpotensi memicu konflik sosial. Ketika banyak generasi yang suka “berkelahi”, itu tandanya bukan semata persoalan adu fisik; boleh jadi itu sekaligus merupakan adu kelas sosial.

Jika dana pembangunan besar berbanding lurus dengan “para tikus berdasi” yang leluasa berkeliaran, sama saja. Di lapangan menghendaki padat karya, tetapi di atas kertas berpihak padat modal, sama saja. Ada “ayat” kerakyatan dalam konstitusi, tetapi di dalam kenyataan ada “konglomerat”, sama saja. Potensi kekayaan milik kita, tetapi potensi keuntungan milik “mereka”, sama saja. Isi perut penguasa dijamin oleh kopra dan ikan, tetapi isi kebijakan cenderung menjamin emas dan nikel, sama saja!

Di hadapan ratusan pemuda dari pelbagai negara dalam acara ASEAN Youth Interfaith Camp 2017 di Jawa Timur, Jusuf Kalla menegaskan, “selama 70 tahun Indonesia merdeka, setidaknya pernah terjadi 10 konflik besar, yang sebenarnya disebabkan oleh ketidakadilan.”

Terbilang miris, karena banyak konflik sosial pada akhirnya menyeret banyak pemuda dalam usia yang produktif. Sebut saja bom Bali, Hotel J.W. Marriot, bom Thamrin, hingga sebaran konflik di daerah-daerah yang bermotif agraria hingga pertambangan.

Sulit mengelak untuk tiba pada masalah ketidakadilan. Gizi buruk, anak putus sekolah, miskin di atas tumpukan emas, hingga korupsi makin merajalela adalah potret dari gejala ketidakadilan itu sendiri. Banyak pelajaran bahwa “bumi, air, kekayaan alam” yang tidak dikelola secara adil telah meneteskan banyak darah dan air mata.

Tujuan akhir proklamasi kemerdekaan adalah “Masyarakat yang Adil dan Makmur”, yang dalam pandangan Mendiang Dawam Rahardjo (2016: xxv), diterjemahkan sebagai penunjuk jalan kesejahteraan. Hal mana penempatan “yang adil” mendahului “yang makmur” bermakna bahwa konstitusi menekankan pencapaian kesejahteraan itu harus dilakukan melalui jalan-jalan yang berkeadilan.

Sebagai epilog, berharap lebih pada momentum bonus demografi, sejatinya Indonesia mesti memilih “perang”: perang melawan koruptor, kebodohan, pembodohan, kemiskinan, serta petaka pembangunan lainnya. Menghadapi bonus demografi bukan semata agenda teknis, tetapi menantang misi ideologis para pemimpin-pemimpin di republik ini. Ikhtiarnya, bonus demografi mesti dibaca sebagai permintaan generasi akan keadilan sosial-ekonomi, budaya, hukum, maupun politik yang merupakan maujud dari keadilan pembangunan itu sendiri.

Demikian perihal bonus demografi. Sebagai peluang tentu ada, tetapi petaka bukanlah mustahil.

    Latest posts by Maslan Adam (see all)