Cerita dari Seberang

Cerita dari Seberang
©VOA

Sebuah cerita dari negeri seberang…

Di bawah rezim otoriter—penguasa lalim dan sentralistik—eksploitatif, rakyat tidak ubahnya orang hukuman. Setiap gerak langkahnya diperiksa, dikontrol, dan dibatasi. Penguasa adalah sumber dari segala sumber, baik hukum maupun “kebenaran”.

Hukum disusun bukan untuk menciptakan keadilan dan kepastian, melainkan menjadi pengawal konstitusional tindakan-tindakan kekerasan penguasa. Dengan produk hukum tersebut, penguasa bukan hanya terhindar dari suatu tanggung jawab, melainkan juga memiliki kekebalan (hukum dan politik). Sehingga pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan penguasa menjadi tidak tersentuh.

Instrumen keadilan seperti pengadilan telah terkontaminasi, cemar, dan menurun pamornya (rakyat bukan bangga atau berjalan tegak bila dipanggil pengadilan, tetapi diliputi rasa cemas). Ketakutan rakyat terhadap lembaga pengadil adalah bukti nyata dari keadaan ini.

Pengadilan bukan menjadi ajang dari pembuktian, pembenaran, dan pencarian keadilan, sebaliknya menjadi stigma. Siapa pun sangat sulit lolos dari jerat hukum dan sulit mencari atau menemukan keadilan. Mafia peradilan, koneksi, dan lain-lain merupakan bukti nyata bahwa keadilan hanya milik dari golongan the have.

Jika belakang ini berkembang tindakan-tindakan kekerasan dari massa rakyat (pengadilan rakyat), hal itu tidak lain dari suatu reaksi sosial-historis atas ketidakadilan yang tengah berlangsung sedemikian akut. Singkat kata, penguasa menjadi makhluk yang setara dengan pencipta kehidupan atau tuhan.

Penguasalah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; apa yang baik dan apa yang buruk; apa yang benar dan apa yang salah. Semua itu ditentukan (ditetapkan) secara sepihak oleh penguasa—bahkan hingga urusan yang paling pribadi, seperti keyakinan religius, seksualitas, dan lain-lain.

Penguasa mengembangkan banyak argumen untuk membenarkan tindakan-tindakan paksa yang dilakukannya. Sementara itu, kontrol dan argumen balik dari rakyat ditebas dan tidak dimungkinkan. Pengusa mengatur keyakinan apa yang boleh dianut; buku apa yang boleh dibaca; kapan boleh berhubungan seks; sampai pada lagu apa yang seharusnya dinikmati. Rakyat harus tunduk—setiap penolakan akan dipandang sebagai tindakan politik yang berarti pula ancaman kesalamatan dirinya.

Keadaan ini diperparah dengan hilangnya fungsi kontrol (yang diharapkan dilakukan oleh kaum terdidik/intelektual). Bukannya mengambil jarak dengan kekuasaan, mereka malah tidak ubahnya kerbau dungu. Mereka bekerja bukan atas dasar nurani dan kecerdasannya, melainkan bekerja atas dasar pesanan dari penguasa.

Istilah ABS (asal bapak senang) yang berkembang pada masa yang lalu kini mulai viral kembali. Maka jangan heran bila di sekeliling penguasa terdapat begitu banyak intelektual yang siap menyediakan dalih bila penguasa mendapat gugatan atas perbuatan cela yang dilakukan. Mereka juga terlatih memberi dasar keilmuan untuk kekerasan, kekejaman, dan ketidakadilan. Walau tidak semua kaum intelektual terlibat dalam skandal ini, namun sebagian besar ada di pusarannya.

Penguasa dalam proses ini tidak hanya mereka yang ada di dalam lingkaran kekuasaan, melainkan juga para pendukung tidak langsung. Oleh sebab itu, di bawah penguasa yang lalim, rakyat hidup seperti di dalam rumah kaca, yang setiap geraknya terawasi. Bila mereka menyinggung masalah penguasa, maka dengan segera suara diturunkan volumenya atau berubah menjadi seperti orang berbisik.

Lantas apa yang paling buruk dari situasi ini? Tidak lain ialah matinya demokrasi. Demokrasi hanya menjadi slogan atau konsep yang sudah dikebiri, dimandulkan, atau dimanipulasi.

Tanda matinya demokrasi seyogianya telah terpapar jelas, yaitu ketika rakyat menjauhkan dirinya dari kehidupan nyata sebagai warga negara. Mereka tidak ubahnya makhluk asing di tanah airnya sendiri.

Penguasa dan rakyat ibarat langit dan bumi. Keduanya berjalan sendiri-sendiri (bertindak tidak saling terkait,). Namun hal ini hanya berlaku bagi rakyat.

Bagi pengusa sendiri, pada satu sisi, mengambil tindakan yang tidak berkait dengan kepentingan rakyat. Namun dalam hal-hal tertentu, manakala membutuhkan suatu dukungan, maka dengan sendirinya mengembangkan praktik yang melibatkan rakyat.

Dapat dikatakan bahwa penguasa tidak memedulikan rakyat, dan rakyat mencari penghidupan serta penyelesaian sendiri atas masalah yang dihadapinya. Rakyat seakan-akan memahami bahwa masalah yang mereka hadapi tidak berkaitan dengan situasi politik dan kebijakan yang diambil oleh penguasa.

Sebagai contoh: dalam kasus penggangguran, mereka tidak datang kepada pemerintah untuk mencari pekerjaan, melainkan melampiaskan kekesalannya kepada keluarga atau terpaksa mencari makan dengan merendahkan martabatnya (menjadi pengemis). Pada sisi yang lain, sudah begitu banyak gelandangan, tetapi tangan pemerintah tidak kunjung datang. Padahal konstitusi dengan tegas memberi amanat bahwa mereka adalah tanggungan negara (negara akan mengurus lapangan pekerjaan bagi penghidupan yang layak).

Lantas apakah rakyat tidak tahu apa kewajiban negara? Proses apa yang mengakibatkan rakyat dalam posisi dan kondisi yang demikian?

Untuk memahami proses yang berlangsung, perlu melihat skema penyelenggaraan kekuasaan yang dibangun oleh suatu rezim. Bagaimana penguasa membangun legitimasi dan bagaiman ia mempertahankan kekuasaannya. Secara umum, bisa menunjuk dua kemungkinan.

Pertama, penguasa mengganggap kekuasaannya berasal dari “para dewa”. Dengan demikian, mereka tidak memiliki kaitan langsung atau hubungan kausal dengan rakyat. Segala tindakan penguasa tidak dipertanggungjawabkan dengan pihak rakyat. Sebaliknya, rakyat tidak punya hak untuk menuntut penguasa atas kinerjanya.

Rakyat barangkali hanya bisa mengajukan usulan moral, permintaan berdasarkan belas kasihan, dan tindakan tidak langsung lainnnya. Sementara keputusan akhir tetap ada pada penguasa (apakah penguasa mau mengubah tindakannya dengan menyesuaikan kebutuhan rakyat, semuanya tergantung pada kesadaran penguasa itu sendiri).

Kedua, rakyat menyadari bahwa kekuasaan yang diselenggarakan oleh penguasa tidak lain adalah mandat dari rakyat (dengan demikian, kedaulatan ada di tangan rakyat). Penguasa menyadari bahwa dirinya tidak lebih sebagai pelaksana (tim pelaksana, yang diberi tugas, dengan wewenang terbatas) untuk menyelenggarakan dan merealisasikan kepentingan rakyat.

Sebaliknya, rakyat menyadari benar bahwa tindakan penguasa harus sejalan dengan kehendak dan kepentingannya. Setiap penyimpangan bukan saja tidak perlu ada, tetapi juga fatal bila terjadi. Sebab dengan demikian, penguasa telah melawan kehendak rakyat. Hal itu secara lanngsung akan mendiskreditkan legitimasinya, yang pada akhirnya berujung pada pelucutan kekuasaan.

Hal yang menjadi masalah adalah ketika penguasa berhasil mengubah dari model yang kedua menjadi model yang pertama. Maksudnya ialah adanya tindakan penguasa yang memanipulasi dan mengupayakan suatu format di mana penguasa yang terpilih memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dalam melakukan berbagai tindakan atas nama “kepentingan umum”.

Keadaan ini pada dasarnya pernah atau sedang berlangsung di negeri ini. Di mana penguasa menjauhkan rakyat dari politik (baik secara konseptual maupun praktis) dan pada akhirnya politik menjadi barang tabu.

Politik dicitrakan sebagai barang terlarang (dilarang) dan dinyatakan sebagai tindakan kriminal. Kegiatan-kegiatan yang mengarah pada suatu bentuk praktik politik, khususnya bagi rakyat, akan mudah dituding sebagai kegiatan PKI, ekstremis kanan, khilafah, atau hingga tindakan makar.

Akibat dari stigmatisasi tersebut adalah tertutupnya ruang bagi pendidikan politik dan akses rakyat terhadap masalah-masalah politik, atau masalah yang berkaitan dangan proses pengambilan keputusan. Politik pada akhirnya menjadi barang haram, harus dijauhkan dan tidak boleh didekati.

Politik tidak ubahnya barang porno—dilarang tetapi sekaligus menyeruak, tersembul di antara ruang-ruang gelap; menjadi bisik-bisik dan mencari tempat yang diperbolehkan. Fenomena kelompok-kelompok diskusi, obrolan warung kopi, merupakan contoh mengenai bagaimana masyarakat berusaha menciptakan ruang tersendiri agar tetap bisa berbicara mengenai politik.

Fenomena tersebut sesungguhnya tidak mengubah banyak pandangan. Sebab secara umum, sikap antipolitik dan apolitis berkembang sangat masif dan membelenggu rakyat.

Dengan demikian, apa sebenarnya yang hendak dikembangkan oleh penguasa?

Pertama, suatu pandangan atau citra (image) negatif pada politik. Kedua, menurunkan akses rakyat pada masalah politik melalui proses yang secara sistematis mempersempit ruang politik rakyat. Ketiga, penciptaan sikap antipolitik melalui suatu upaya yang sedemikian rupa sehingga membuat suatu pemikiran bahwa politik adalah hal yang harus dijauhi, sebab tidak banyak manfaat dan bahkan merugikan. Masyarakat diajak untuk memahami bahwa politik merupakan bidang yang terpisah dengan segi kehidupan yang lain (pengangguran dan politik tidak berhubungan).

Kondisi inilah yang dapat dikatakan sebagai penanggungjawaban atas dua hal. Pertama, kondisi dan politik lemah di masas rakyat. Kedua, melebarnya kekuasaan negara (penguasa), dengan demikian memungkinkan penguasa untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya, dan tidak memedulikan reaksi dari rakyat.

Maka ketika rakyat telah sampai pada batas akhir penerimaan atas penderitaan yang dialami, dan berkembang suatu perlawanan yang mampu mendorong perubahan skema kekuasaan, masalah baru akan segera terbit, yakni ketidaksiapan masyarakat untuk merebut momentum kedaulatan, sebagai akibat dari proses politik yang sudah mengendap.

Inilah cerita dari seberang. Bukan di Indonesia, ya.

Baca juga:
Latest posts by Jekson Berdame (see all)