Coki Pardede dan Politik Narkoba

Coki Pardede dan Politik Narkoba
©Detik

Disebut politik narkoba karena kebijakan tentang barang terlarang itu lahir berdasarkan kesepakatan bersama.

Nama Coki Pardede cukup menyita perhatian publik belakangan ini. Bukan hanya soal kasus narkoba yang menjeratnya, tetapi juga, entah kenapa, dihubung-eratkan dengan orientasi seksual yang—katanya—gay atau penyuka sesama jenis.

Karena tidak relevan, homoseksualitas bukan sebuah kejahatan (meski mengonsumsi narkoba pun sebenarnya bukan termasuk kejahatan), preferensi saya adalah politik narkoba. Saya belum bisa menerima alasan kenapa narkoba harus dikategorikan sebagai barang terlarang, hingga produsen dan konsumennya dinilai sebagai penjahat.

Disebut politik narkoba karena kebijakan tentang “barang terlarang” itu lahir berdasarkan “kesepakatan bersama”. Keterlarangannya muncul hanya sebagai akibat pengambilan kebijakan politik yang mengesampingkan keputusan individu secara pribadi. Persis di titik inilah kenapa pelarangan mengonsumsi narkoba seharusnya menjadi masalah.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa politik punya sisi yang tidak manusiawi. Politik, meski dibutuhkan, adalah kebutuhan yang paling buruk. Hal ini juga tidak lepas dari sisi keburukan individu manusia itu sendiri.

Ya, mengutip Aaron Ross Powell, ketidakmanusiawian politik itu terlihat dari perannya yang mendorong kita untuk mendehumanisasi lawan, yang pada akhirnya mendehumanisasi diri sendiri (Libertarianism.org, 2013). Padahal, sebagai manusia, kita semua punya kapasitas bernalar, yang dengannya memberi kita cara bagaimana harusnya berinteraksi pada sesama secara wajar.

“If you want to change my mind about something,” kata Aaron, “ the best, most humane way to do it is via peaceful persuasion. Raise arguments. Question mine. Try to show me the error of my ways. That’s what good people do when they disagree.”

Yang tidak mereka lakukan adalah saling memukul. Ketika menemukan ketidaksepakatan yang tidak dapat diselesaikan, mereka saling menghormati. Mereka menyadari bahwa tidak semua orang bisa setuju, sekalipun terhadap masalah yang sangat penting untuk disetujui. Perbedaan pilihan adalah wajar.

“So long as you aren’t initiating violence against me or my property, I’m obligated not to initiate violence against you and yours. To do otherwise is to behave as a brute. And we shouldn’t do that because that’s not what good people do and because living a good life is found in living up to our human potential. No man lives well as a brute,” jelas Aaron.

Jika prinsip kemanusiaan dasar melarang saya bertindak dengan kekerasan untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, itu juga melarang saya meminta orang lain bertindak atas nama saya. Sebagai contoh, saya menginginkan mobil Anda tetapi Anda tidak mau menjualnya, maka aturan moralitas mewajibkan saya untuk tidak merampas mobil Anda atau menyewa seorang preman untuk melakukannya untuk saya.

Namun, harus diingat, kondisi seperti itu hanya berlaku di masyarakat sipil yang bebas. Dalam masyarakat politik yang penuh intrik, menyewa seorang preman untuk melakukan kekerasan adalah fakta.

Dalam masyarakat bebas, jika saya menilai bahwa mengonsumsi narkoba itu tidak baik bagi kesehatan Anda, saya hanya akan mengatakan demikian; narkoba itu buruk. Saya bisa memberi bukti dan argumen kenapa Anda seharusnya tidak mengonsumsinya. Namun, jika Anda bersikeras, saya harus menerimanya dengan syarat: asalkan penggunaan narkoba Anda tidak melanggar hak-hak dasar saya, seperti mencuri uang saya untuk membayar kebiasaan Anda tersebut.

Hal berbeda terjadi dalam masyarakat politik. Meski bukti dan argumen saya gagal di mata Anda, saya bisa memanfaatkan peran negara. Saya bisa mendorong teman-teman politisi saya yang duduk di parlemen untuk membuat undang-undang pelarangan narkoba. Segera setelah disahkan, saya bisa menggunakan hukum baru tersebut untuk melakukan kekerasan agar apa yang saya inginkan bisa tercapai.

“You want to keep using drugs? Fine, but now this police officer with a gun is going to make you stop, and if you don’t, he’ll arrest you. And if you resist, he’ll shoot you,” beginilah gambaran Aaron tentang kekerasan politik terhadap penggunaan narkoba.

Prinsip dasar tersebut—politik sebagai jalan menuju kekerasan ketika cara-cara persuasi gagal—berlaku di banyak kebijakan. Dalam bisnis, misalnya, seorang pelaku ekonomi bisa menggunakan kekerasan politik untuk mencegah kompetitornya bersaing. Di sekolah, kekerasan politik diterapkan untuk menghukum siswa yang bolos. Di lingkup pemerintahan, kekerasan politik tidak hanya digunakan untuk saling membasmi antar-politisi, tetapi juga bisa digunakan untuk mengontrol warga.

“We should all abhor this drift towards inhumanity. We should all strive to be better than politics encourages us to be. We should all refuse to resort to violence to get our way,” tegas Aaron.

Masalahnya adalah, ketika pengambilan kebijakan politik terus tumbuh dengan mengesampingkan pilihan pribadi individu, maka sulit bagi kita untuk melepaskan diri dari ketidakmanusiawian politik. Akibatnya, politik mendorong kita untuk melihat satu sama lain sebagai musuh.

Begitu pandangan kita tentang seseorang berubah menjadi melihatnya sebagai musuh, kita pasti akan mulai merendahkannya. Jika lawan Anda adalah seseorang yang brutal, Anda pun bisa menghadapinya sebagai seseorang yang brutal pula.

“This is of course made worse by the anger politics provokes in so many of us, anger that cripples or overrides our capacity for reason, and thus makes it less likely that we will recognize the inhumanity of our behavior,” jelas Aaron kembali.

Untungnya kita punya potensi untuk bisa menjadi lebih baik dari itu. Bahkan, kita punya kewajiban moral untuk menjadi lebih baik dari sekadar menggunakan tangan negara melakukan kekerasan demi mendapatkan apa yang kita inginkan (ingat peran preman di paragraf 9). Relasi harus dibangun berdasarkan nalar, rasa hormat, belas kasih, dan kebaikan, bukan dengan kepicikan, ancaman, dan kekerasan.

“We should embrace truly civil society, and do everything in our power to leave the inhumanity of politics behind,” pungkas Aaron.

*Sari pati “The Inhumanity of Politics” karya Aaron Ross Powell