Covid-19, Anomali Politik, dan Utang Luar Negeri

Covid-19, Anomali Politik, dan Utang Luar Negeri
©MI

Anomali politik, resesi ekonomi, pembangunan politik dan utang luar negeri adalah sederet yang akan dibahas dalam artikel ini.

Covid-19 merupakan pandemi global yang tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi berbagai kalangan, terutama di kalangan masyarakat. Sejak ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global, manajemen penanganan Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi negara yang memiliki keterbatasan sumber daya maupun sistem pelayanan kesehatannya.

Kepedulian masyarakat terus tumbuh seiring dengan banyaknya kasus positif dan kematian akibat Covid-19 yang meningkat dalam waktu yang relatif singkat. Kemampuan masing-masing negara beradaptasi dengan keadaan yang ada melalui pelaksanaan yang efektif dan antisipatif sangat bervariasi.

Kebijakan merupakan landasan awal yang harus dilakukan agar mampu mengatasi masalah tersebut dengan sukses. Pengambilan keputusan atas kebijakan antisipatif terkait dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, pengelolaan pasien yang terinfeksi, perlindungan tenaga kesehatan, dan pengendalian perhatian publik harus dipertimbangkan secara matang.

Di Indonesia sendiri, sejak mencuatnya angka kematian akibat Covid-19, berbagai macam kebijakan pemerintah dalam menanggulanginya, mulai dari lockdown, PSBB hingga PPKM level 4. Vaksin pun sebagai solusi dari pemerintah sebagai upaya menuju herd immunity berjalan lambat.

Indikator kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 bisa dilihat dari berbagai aspek. Dari mulai awal kemunculan Covid-19 di Indonesia Maret 2020, hingga sekarang per Agustus 2021 pemerintah sudah melakukan bebagai macam kebijakan, namun angka kematian yang tinggi dan positif terkena Covid -19 menjadi acuan dalam melihat semua ini.

Tercatat, sampai 10 Agusus 2021, Indonesia telah melaporkan 3.718.821 kasus positif dan menempati urutan pertama di Asia Tenggara. Sedangkan dalam angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan total 110.619 kematian.

Tidak aneh rasanya jika penanganan Covid-19 oleh pemerintah ini dinilai gagal. Krisis multi-dimensi yang demikian adaptif ini melemahkan pemerintah secara perlahan. Covid-19 menyebabkan krisis ekonomi, kemudian diperparah dengan korupsi dana bansos yang melibatkan kementerian di tubuh pemerintah itu sendiri.

Anomali politik Jokowi pun dalam penanganan pandemi ini dinilai sebagai sebab dalam trend meningkatnya angka kematian. Ketidak-harmonisannya pemerintah pusat dengan DKI Jakarta adalah contoh yang mendekati ini.

Selain itu, keadaan inipun demikian diperparah dengan ditunjukkannya Luhut Binsar Pandjaitan sebagai  kepala tim penangan Covid-19 yang terus-menerus. Jokowi dalam bebagai macam kebijakan penanganan Covid-19 selalu menunjuk Luhut sebagai ketua. Sementara dalam keadaan lain, bagi-bagi kursi mewarnai pemerintahan Jokowi. Ikhwal ini dilihat dari jajaran komisaris BUMN yang diduduki oleh relawan Jokowi, yang dipercaya justru menambah citra buruk pemerintahan dalam penanganan Covid-19.

Artikel ini akan membahas mengenai seberapa jauh kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, ditinjau dari aspek pembangunan politik. Anomali politik, resesi ekonomi, pembangunan politik dan utang luar negeri adalah sederet yang akan dibahas dalam artikel ini. Tentu menggunakan pendekatan teori Leonard Binder, dari perspektif krisis pembangunan politik, dan pendekatan Arif Budiman dalam Teori Pembangunan Dunia Ketiga.

Anomali Politik Jokowi

Anomali politik ini digambarkan dalam ketidak-harmonisan pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta dalam penanganan Covid-19. Ketidak-harmonisan ini bermula pada siaran pers pertama, Jokowi menyatakan bahwa dirinya adalah komandan utama dalam menangani ancaman virus Covid-19. Namun yang terjadi, ia akhirnya menyerah dengan keadaan tersebut dan mempersilakan kepada daerah untuk menetapkan statusnya masing-masing.

Anies Baswedan memanfaatkan momentum tersebut. Kebijakan Jokowi yang tidak dibalut  Perpres dinilai tidak cukup kuat untuk merepresi daerah yang akan bertindak sendiri tanpa persetujuan pemerintah pusat. Dissenting opinion inilah awal mula timbulnya ketidakharmonisan antara pusat dan daerah.

Achmad Yurianto selaku juru bicara pemerintah dalam penanganan Covid-19. Dilansir dari detik, Maret 2020, menegaskan menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur selaku kepala Daerah dalam urusan penanganan Covid-19. Dengan otonomi daerah, Gubernur di rasa mampu mengatasi penyebaran virus yang mematikan ini.

Namun upaya Anies selaku Gubernur DKI Jakarta pun dinilai berlebihan, terutama kebijakannya dalam soal locdown Jakarta. Meski kepuasan publik dinilai sebagai acuan dalam melihat ini, namun pemerintah pusat menilai langkah Anies melalui kebijakannnya tidak melalui mekanisme koordinasi terhadap pemerintah pusat.

Hal ini dipertegas dengan pertemuan Tito Karnavian dengan Gubernur DKI Jakarta, dan kemudian pernyataan Jokowi mengenai lockdown pada Oktober 2020 lalu. Jokowi selaku presiden menyarankan agar daerah perlu memperhatikan aspek-aspek tertentu dalam me-lockdown daerahnya.

Inilah kemudian yang menjadi anomali politik Jokowi dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Ikhwal ini juga kemudian dipertegas, seringnya Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai ketua dalam tim penangan covid-19 dan jabatan lainnya.

Tercatat, selain menjabat sebagai Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut juga pernah tercatat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung kasus korupsi. Selain itu, Luhut juga pernah menggantikan sementara Menteri Perrhubungan, Budi Karya, yang sempat terkena Covid-19.

Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Selain menjabat sebagai Wakil Ketua penangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, Luhut juga sekarang menjabat Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mayarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. Dan kemudian yang terakhir Luhut pun mencatatkan namanya sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas.

Selain rentetan peristiwa di atas, Jokowi pun dinilai ambisius dalam politik, dengan melibatkan sejumlah relawannya masuk di dalam kabinet kerja jilid II. BUMN tampaknya masih menjadi lahan “basah” untuk diisi oleh sejumlah relawannya pada Pemilu lalu. Hal ini kemudian bertolak belakang dengan nawacita dan revolusi mental yang digaungkan Jokowi selama ini. Jokowi terlihat masih “bagi-bagi kursi” komisaris BUMN di tengah carut-marut penaganan Covid-19 dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Hal ini kemudian dipertegas dengan temuan lembaga dunia seperti The Economist Intelligence Unit (EIU) yang mengatakan, di tahun 2020, indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan yaitu mencapai 6,3 persen dan masuk dalam kategori demokrasi cacat. Lebih lanjut menurut Wasito Raharjo (Peneliti LIPI), kualitas demokrasi di Indonesia diperkirakan akan menurun di tahun 2021.

Setelah melakukan kajian terhadap tiga laporan utama, yakni 2020 The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia 2019, dan 2021 Democracy Report, ketiga laporan tersebut menunjukkan kualitas demokrasi telah menunjukkan adanya pengurangan siginifikan yang tidak hanya menyentuh aspek kebebasan sipil dan pluralisme, namun juga fungsi pemerintahan.

Adanya pandemi covid-19 ini telah memberikan dampak luar biasa terhadap sektor sosial dan ekonomi. Dampak pandemi dalam kedua sektor tersebut telah memberikan adanya situasi yang tidak menentu dalam demokrasi di Indonesia sekarang ini.

Secara lebih khusus, selain halnya kebebasan menurun yang berkembang menjadi praktik intoleransi, yang paling krusial adalah inkonsistensi dalam pemerintahan yang diakibatkan oleh para perilaku elite politik. Persoalan inkonsistensi dan juga intoleransi ini secara ringkas mencakup tiga poin utama, yakni makin kuatnya pengaruh militer dalam ruang-ruang sipil, segregasi sosial berbasis identitas ideologi, dan juga dinasti politik.

Inilah kemudian yang oleh beberapa pihak pun disebut sebagai anomali politik demokrasi. Masih hangat sekali di ingatan, bagaimana 2014 lalu Jokowi dinobatkan sebagai “harapan baru” yang disematkan oleh majalah Time edisi Oktober 2014. Jokowi diharapkan sebagai pemimpin alternatif ditengah dominannya pemimpin yang berlatar belakang militer dan partai politik. Namun harapan itu tidak berbuah manis. Di era kepemimpinan Jokowi, indeks demokrasi justru menurun dan terendah selama 14 tahun terakhir.

Krisis Ekonomi dan Utang Luar Negeri

Pada dasawarsa penanganan Covid-19, sejauh ini Indonesia tercatat telah menerima dosis vaksin sebesar 119.735.200 dosis. Pembelian dosis vaksin itu dan penanganannya di dalam negeri diperoleh dari utang luar negeri Indonesia. Per Maret 2021, dilansir dai CNBC Indonesia, Indonesia menerima pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 450 juta dollar AS, atau setara Rp6,3 triliun untuk penggunaan pembelian vaksin, melalui PT Bio Farma.

Kemudian, dilansir dari Kompas, per Juni 2021, Indonesia menerima utang dari Bank Dunia sebesar 900 juta dollar AS, atau setara dengan 13,4 triliun (kurs Rp14.480). Melalui Menteri Kesehatan, pemerintah mengungkapkan bahwa penggunaan utang ini untuk mendukung penggunaan vaksinasi gratis, selain itu untuk memperkuat sistem pengawasan melaui pengujian dan pelacakan kasus baru Covid-19.

Setidaknya ada tiga tahapan pengunaan utang yang kemudian masuk dalam program pemerintah. Pertama, peningkatan pemberian layanan kesehatan. Kedua, pengawasan kualitas pengujian di laboratorium. Dan ketiga, dana akan dipakai untuk meningkatkan komunikasi tanggap darurat, dalam hal pengiriman vaksin.

Terlepas dari penanganan Covid-19, ternyata pemerintah tetap melakukan utang luar negeri selama periode pandemi ini. Dilansir dari statistik utang luar negeri Indonesia edisi Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, total terdapat 21 negara yang hingga saat ini menjadi negara pemberi utang kepada Indonesia. Dari laporan tersebut, total yang paling besar memberikan utang adalah Singapura, yaitu sebesar 68,02 miliar dollar AS. Disusul Amerika, 30,82 milliar dollar AS, Jepang sebesar 28,15 milliar dollar AS, dan Cina sebesar 21,45 milliar dollar AS.

Dari laporan tersebut, setidaknya ada 4 negara teratas yang memberikan pinjaman kepada Indonesia. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran bersama pemerintah melalui BPK RI tehadap utang luar negeri Indonesia yang tercatat mencapai 6.527,29 triliun. Melalui Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemeritah Pusat (LHP) LKPP 2020, BPK khawatir terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang.

Sementara krisis ekonomi yang melanda Indonesia akibat Covid-19, per Mei 2021 melalui laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di kuartal I masih mengalami penurunan, yaitu minimum 0,74 persen. Dengan angka tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia dipercaya belum mampu kembali ke zona positif. Meski di kuartal II pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 7,1 persen dan sudah mampu kembali ke zona positif, namun dipercaya perubahan ini tidak berdampak signifikan, lebih khususnya terhadap masyarakat menengah bawah.

Dari rentetan kasus tersebut, inilah kemudian yang menjadi pijakan analisis kritis dalam melihat utang Indonesia dan krisis ekonomi yang melanda. Pemerintah dalam berbagai kebijakan justru menambah beban utang luar negeri dengan dalih penanganan Covid, sementara krisis ekonomi terus menjadi perhatian serius dalam penanganannya.

Dalam teori pembangunan politik, utang luar negeri justru akan menjadi paradoks pembangunan politik. Arif Budiman mengulas dalam bukunya Teori Pembangunan Dunia Ketiga, yaitu sejak pertengahan tahun 60-an muncul dari liberalis kiri dan neomarxis satu paradigma baru. Mereka bergerak dari sudut pandang yang bertolak belakang, yaitu bukan faktor dari manyarakatnya (intern) melainkan faktor dari luar masyarakat atau sistem perekonomian internasional sebagai satu variabel yang sangat menetukan dalam program pembangunan dan munculnya ketidak-berkembangan dan ketergantungan.

Problem dunia ketiga bukanlah terletak pada rendahnya produktivitas melainkan pada satu proses yang disebabkan oleh aktor eksternalnya. Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian serius dalam melihat fenomena utang luar negeri Indonesia. Leonard Binder pun mengulas bahwa kriteria krisis pembangunan mencangkup aspek krisis ekonomi, karena akan dikhawatirkan muncul ketergantungan, baik secara politik maupun ekonomi, terhadap negara yang memberikan utang.

Analisis kasus terhadap Indonesia, misalnya, bagaimana ketergantunggan ini tercatat mewarnai pembangunan infrastrukur yang ada di Indonesia selama ini. Proyek kerja sama kereta cepat antara Indonesia dengan Cina adalah salah satu contohnya.

Terbaru dilansir dari Antaranews, Juni 2021, pemerintah melalui BUMN melakukan kerja sama terbaru dengan Cina: yaitu kerja sama proyek prioritas, perdagangan, ekonomi dan investasi. Pemerintah mengklaim bahwa kerja sama ini adalah murni untuk kepentingan rakyat. Namun dalam proses dan fakta politiknya justru kerja sama ini akan mendehumanisasikan negara di bawah intervensi asing.

Dalam teori pembangunan dunia ketiga, hal inilah kemudian yang ditentang dan menjadi masalah kemiskinan yang tak pernah tuntas. Dalih pemerintah melakukan utang luar negeri sebagai solusi justru akan memperburuk keadaan perekonomian Indonesia. Jika pemerintah tidak mampu membayar utang luar negeri yang kian membengkak, maka bunga utang luar negeri akan makin meningkat. Kemudian intervensi negara pemberi utang akan hadir dan menguasai aset nasional negara.

Setidaknya, menurut Arif Budiman, hal demikian acap kali terjadi di negara dunia ketiga. Inilah kemudian yang menjadi analisis kemunduran pemerintah dalam hal penanganan Covid-I9. Utang luar negeri justru akan menjadi paradoks dalam pembangunan dan ini akan berdampak secara hierarki, dan dikhawatirkan akan mengancam integrasi nasional.

Dari analisis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa virus Covid-19 dan kebijakan pemerintah yang cenderung anomali politik dan kebijakan utang luar negerinya dipercaya dapat memperparah keadaan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Nasionalisasi aset akan menjadi pertimbangan pemerintah di tengah himpitan intervensi asing terhadap ketidakmampuan pemerintah dalam membayar utang.

Keadaan ini dipertegas dengan dikeluarkannya Perpres nomor 32 tahun 2020 tentang pembiayaan infrasruktur melalui hak pengelolaan terbatas. Aturan ini dipercaya seperti mempertegas badan hukum asing dalam mengelola aset negara. Hal inilah kemudian yang ditakutkan dalam beberapa tahun ke depan, utang Indonesia kemudian akan mengantarkan intervensi asing mengendalikan politik dan ekonomi di Indonesia.

Daftar Rujukan

  • Binder, L dan La Palombara, 2015, Crisis and Sequences In Political Development. Pricenton University Press
  • Budiman, Arif, 2000, Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Gramedia, Jakarta.
  • Wasito, Raharjo, 2021, Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021, THC ISIGHTS, no 27, 8 Juni 2021.
Raden Putra
Latest posts by Raden Putra (see all)