Dara PSI Desak Revisi Pasal Sekolah Minggu di RUU Pesantren

Dara PSI Desak Revisi Pasal Sekolah Minggu di RUU Pesantren
Diskusi di Kantor DPP PSI, Jakarta (30/10)

Nalar Politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sangat mendukung hadirnya RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. “Semangatnya bagus, bermula dari keinginan memberikan political recognition kepada lembaga pendidikan non-formal, terutama pesantren,” kata Juru Bicara PSI, Dara Adinda Kesuma Nasution.

Hal tersebut disampaikan Dara melalui diskusi Sekolah Minggu dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Agenda ini berlangsung di DPP PSI, Jakarta, 30 Oktober 2018.

Meski demikian, PSI juga menyadari bahwa keberatan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) sangat bisa dipahami. Misalnya, terkait Pasal 69 ayat 3 di RUU tersebut yang menyatakan pendidikan sekolah minggu dan katekisasi diselenggarakan dengan peserta paling sedikit 15 orang.

Selanjutnya, juga ada keberatan pada Pasal 69 ayat 4. Itu memuat ketentuan bahwa setiap pengajaran non-formal harus dilaporkan dulu ke kementerian agama kabupaten atau kota.

“Wajar jika kemudian ada kekhawatiran bahwa hal ini berujung pada birokratisasi pendidikan. Jadi sebaiknya dua pasal itu direvisi,” pinta Dara.

Di sisi lain, lanjut Caleg DPR dari Dapil Sumatera Utara 3 ini, karakteristik pesantren dan sekolah minggu itu tidak sama. Akan menimbulkan masalah jika keduanya diperlakukan sama. Untuk itu Dara merekomendasikan dua hal.

Pertama, regulasi ini tetap mengatur tentang pesantren dan pendidikan agama lain. Tapi itu harus melalui diskusi panjang yang melibatkan tokoh-tokoh dari semua agama,” harapnya.

Jika hal tersebut dilakukan, RUU ini akan menjadi produk hukum yang inklusif untuk semua agama di Indonesia.

“Rekomendasi kedua, RUU bisa saja kembali ke semangat awal, yaitu hanya mengatur terkait pesantren saja,” tambah Dara.

Dari kalangan Islam sendiri, RUU ini dikhawatirkan bisa menghilangkan keragaman pesantren. Karena pesantren adalah subkultur sosial kemasyarakatan yang sangat kaya, dengan kekhasan dan karakter masing-masing.

“Jika pesantren diatur secara detail hingga ke level teknis seperti kurikulum, ini akan mengancam keragaman di setiap pesantren di Indonesia,” pungkas Dara.

Hadir juga sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, Pdt Henrek Lokra. Juga Pengurus Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI, Romo Heri Wibowo dan Wakil Sekjen PPP dan Tim Penyusun Draft, Abdullah Mansyur.

Redaksi NP
Reporter Nalar Politik