Dekorasi Panggung Demokrasi di Pilkada 2018

Dekorasi Panggung Demokrasi di Pilkada 2018
Ilustrasi: Kompasiana.com

Canis timidus vehementius latrat quam mordet (Anjing penakut akan menyalak lebih kencang ketimbang gigitannya).

Adagium di atas dapat dicukupkan untuk menjadi pegangan kita; rakyat Indonesia, dalam membuka lembaran baru di tahun yang baru.

Tahun 2018 disebut-sebut sebagai gerbang yang akan menghantarkan sebagian rakyat Indonesia pada eskalasi politik yang kian memanas. Pasalnya, tahun ini dibuka dengan perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada 2018) di beberapa provinsi. Selanjutnya disusul dengan pendaftaran pasangan capres dan cawapres, Agustus, di tahun yang sama.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada berucap bahwa pelaksanaan pilkada serentak tahun ini jatuh pada bulan Juni; menyertakan 171 daerah, 17 provinsi, dan 154 kabupaten/kota. Sementara tahapan pelaksanaannya telah termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017.

Jika ada di antara kita yang mengamini bahwa Pilkada 2018 ini merupakan media artikulasi politik rakyat, media bagi kontrak sosial pemimpin politik dengan rakyat, penyelenggaraan yang sedikit-banyak memakai uang rakyat, cerminan tegaknya kedaulatan rakyat, maka jelas perhatian rakyat adalah unsur terpenting dalam mendekorasi panggung demokrasi. Dengannya pulalah suasana pesta ini dapat memunculkan kandidat-kandidat layak mandat.

Lantas di manakah harus kita letakkan perhatian tersebut, merujuk pasal 4 PKPU Nomor 1 2017, tahapan yang diintruksikan kepada KPU terdiri atas tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan Pilkada 2018?

Tahap persiapan telah start pada Juni tahun lalu. Pun demikian jika di antara kita ada yang luput memperhatikan itu, maka tidak usah bersusah hati. Anda tidak dapat dipersalahkan. Tulisan inilah yang salah karena tidak segera dirampungkan.

Begitu pun jika Anda diminta untuk tidak mengelak. Terhitung sejak hari ini, tahap penyelenggaraannya adalah kewajiban yang mesti mendapat perhatian bersama.

Tulisan ini mengajak pembaca menyoroti beberapa kasus yang terjadi belakangan, kasus yang barangkali biasa terjadi menghiasi jelang pentas demokrasi. Di antaranya adalah penyebaran foto kandidat NH berbaju tahanan, dibarengi tulisan berisikan deretan dosa-dosanya di masa silam: pencoretan baliho gubernur Riau yang disinyalir akan mencalonkan kembali, unggahan foto berbau pornografi dituduhkan pada politisi AA yang semula berniat mencalonkan diri.

Kasus di atas tidak akan dipaparkan secara kronologis mengingat kebenaran daripadanya belum menemukan acuan. Baiknya kita jadikan saja itu imbauan kepada rakyat agar pola pikir logislah yang dikedepankan.

Pembunuhan karakter adalah keniscayaan yang selalu politisi keluhkan. Bahkan, sebelum masa kampanye ditetapkan, keadaan tersebut muncul dengan cara beraneka ragam. Mulai dari black propaganda hingga attack campaign.

Tidak tanggung-tanggung, black propaganda mampu menyisir dua dunia: dunia nyata dan dunia maya. Sejatinya, istilah yang semula dipakai dalam dunia militer ini—masa perang dunia I dan II—tidak memiliki kejelasan efek, entah membodohkan atau mencerdaskan. Sebab, pilkada memiliki sekup wilayah relatif sempit. Jelaslah yang menggunakannya adalah orang katrok dan kampungan.

Sementara attack campaign yang berbentuk mempopulerkan diri, menyerang lawan, membanding-bandingkan, sampai saat ini tidak pernah pasti keuntungan dan kerugian yang bakal didapatkan. Menggunakannya berarti keliru melihat rakyat yang telah dicerdaskan oleh kemuakan-kemuakan.

Entahlah, kedua praktik itu masih saja kita temukan di lapangan, yang mungkin juga akan terjadi di Pilkada 2018. Bisa jadi itu merupakan ironi sebagian politisi, atau justru ulah simpatisan yang memaksakan simpati.

Ke depan, masa kampanye akan tiba. Meramu tradisi kampanye adalah hal utama yang mesti dipertontonkan politisi.

Ingat, mobilisasi massa adalah tradisi yang sudah basi. Sedangkan tarung program visi-misi masih membutuhkan inovasi bila tidak mau disebut sekadar janji.

Pesta demokrasi yang diselenggarakan daerah memiliki konstituen lokal bukan nasional, sehingga sensitivitas para kandidat pun harus menyasar pada isu-isu lokal. Hemat saya,  terlalu berlebihan seorang kandidat yang menyodorkan penyelesaian isu nasional, apalagi menawarkan penyelesaian atas isu akhirat. Bisa gawat.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa isu-isu lokal hanya butuh penyelesaian yang sederhana, pragmatis, dan konkrit-faktual. Bencana alam, fasilitas umum, tenaga kerja, misalnya.

Untuk merangsang peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat, tentunya dapat dimulai dari memperbaiki tradisi kampanye, baik yang dilakukan politisi sebagai kandidat, maupun partisipan yang mendapat tugas untuk mempromosikan. Akhirnya, kampanye mampu meminimalisir konflik serta tekanan.

Menerapkan etika kampanye santun merupakan tolok ukur kedewasaan politikus. Kualifikasi kapasitas pendidikan dan moralitasnya tidak perlu diragukan. Pemberian suara terhadapnya tidak perlu disesalkan.

Di akhir tulisan ini, saya mengajak seluruh masyarakat calon pemilih tetap untuk bersama-sama mendekorasi panggung demokrasi, memeriahkan pesta, menyambut dan melayani pemimpin terpercaya. Caranya, hindari black propaganda dan attack compaign selaku tim sukses. Sodorkan budaya dan tradisi kampanye baru.

Yakinlah, politisi pemberani akan bertarung dengan program dan visi-misi. Sebaliknya, politisi penakut akan koar-koar membangun sentimen antipati, begitu pun para simpatisannya.

___________________

Artikel Terkait:
Latest posts by Abu Bakar (see all)