Nalar Politik – Aksi protes warga atas tambang pasir besi di Kulon Progo, Yogyakarta terkesan hanya panas-panas tai ayam saja. Hal tersebut terungkap dari penjelasan Sri Sultan Hamengku Buwono X sesaat setelah dirinya dilantik kembali menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ketika ditanya soal bagaimana pengembangan provinsinya ke depan, Sultan menyempatkan untuk berbicara soal tambang pasir yang dulu banyak direcoki oleh demo-demo penolakan dari warga setempat yang bergulir lima tahun belakangan ini. Ia mengatakan bahwa protes atasnya sudah tak nampak lagi.
“Sebenarnya (demo warga atas tambang pasir besi) sekarang sudah tidak ada lagi,” ujar Sultan dalam jumpa persnya sebagaimana dilansir detik.com, Selasa (10/10/2017).
Dengan kondisi ini, menurut Raja Mataram itu, pengembangan wilayah DIY bisa dengan leluasa dilakukan. Meski tetap memperkenankan beroperasinya tambang di sana, tetapi ia menghendaki agar tambang tidak beroperasi seedak dengkul, yang hanya tahunya merusak lingkungan.
Untuk itu, yang terpenting menurutnya adalah harus ada smelter. Inilah yang nanti mengatur bagaiamana cara pengolahan hasil tambang pasir besi sehingga tidak mendatangkan kerugian besar, termasuk kerusakan lingkungan.
“Sekarang saya sudah tidak mengizinkan pasir besi diambil konsentratnya saja. Tidak boleh. Harus ada smelter. Industri mengolah karena di situlah (smelter) nilai tambahnya. Kalau ambil konsentratnya, hanya merusak lingkungan,” jelas Sultan.
Ketika dulu protes atas tambang pasir sedemikian berkecamuk, yang bahkan melibatkan pihak luar seperti aktivis-aktivis HAM dan lingkungan, tetapi sekarang hal tersebut sudah tak terlihat. Sultan sendiri pun memastikan bahwa urusan dengan warga setempat, terutama yang menjadikan lahan tambang itu sebagai pusat penghidupannya, sudah selesai.
“Sudah selesai. Sudah tidak ada (masalah). Begitu (ada proyek) international airport (Bandara Kulon Progo, New Yogyakarta International Airport), pindah ke situ demonya. Tapi sekarang, sudah selesai,” pungkas Sultan.
___________________
Artikel Terkait:
- Kebebasan Ekonomi dan Hak Sehat di Masa Pandemi - 31 Juli 2021
- Agenda Politik 2024 di Balik Revisi Statuta UI - 25 Juli 2021
- Megawati Paling Diuntungkan atas Kejatuhan Gus Dur - 24 Juli 2021