Demokrasi dalam Kerangka Pemikiran Pragmatis

Demokrasi dalam Kerangka Pemikiran Pragmatis
©Dreamstime

Demokrasi bukanlah bentuk pemerintahan yang paling sempurna atau bahkan bentuk finalitas sebuah sistem. Demokrasi tetaplah sebuah proses dan sebuah produk sosio-historis. Dalam kerangka pemikiran pragmatisme, demokrasi itu bersifat eksperimental. Demokrasi dianggap memiliki nilai kognitif yang menjadi salah satu syarat dasar bagi masyarakat saintifik.

Pragmatisme meletakkan sains dan teknologi sebagai salah satu hal yang paling krusial. Sains adalah sebuah instrumen aktual manusia di era modern untuk mengatasi permasalahan teknis dalam kehidupan sehari-hari. Sains menjadi sebuah bentuk kepercayaan baru.

Di alam demokrasi, individu-individu bebas dan kreatif harus dengan bebas berdialektika dengan cara membuka diskusi-diskusi umum melalui aneka ragam partai politik, dan kebebasan mengemukakan pendapat. Mereka dapat mengkaji dan menguji pendapatnya untuk menemukan solusi terbaik yang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Kemudian mereka dapat menilai konsekuensi dari pendapat yang telah diuji, lalu buah hasil dari teori dapat diaplikasikan di dalam masyarakat tersebut. Kegiatan bebas seperti itu hanya mungkin dilakukan di sebuah negara demokrasi.

Keterlibatan publik sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan politik. Jika tidak, keputusan-keputusan politik yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan publik tidak akan pernah terwujud. Seluruh pendapat dari masyarakat yang merepresentasikan eksistensi suatu kaum juga harus selalu aktif dalam komunikasi publik untuk menciptakan manfaat atau kegunaan bagi kehidupan sosial.

Oleh karena itu, pragmatisme mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah eksperimen, karena keterbukaannya akan posibilitas-posibilitas di dalam ruang publik melalui komunikasi dan komunitas ilmiah. Meskipun sains dan teknologi telah mendapatkan posisi tertinggi dalam masyarakat modern, tidak berarti bahwa keduanya yang memiliki kebenaran absolut.

Pragmatisme juga memberikan ruang bagi filsafat atau agama dalam mengajukan kriteria-kriteria untuk memperoleh hipotesis atau pengertian yang memiliki nilai manfaat dalam realitas, sehingga dapat merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diperoleh dari filsafat atau agama. Jadi, kedua nilai yang substansial ini seharusnya tidak saling terpisahkan.

Sikap pragmatisme terhadap prinsip-prinsip abstrak (khususnya keyakinan) dalam intervensinya di ranah publik diminimalisasi seminimal mungkin. Caranya ialah dengan memprivatisasinya hanya untuk tujuan penyempurnaan diri atau pembebasan jiwa dari situasi yang menindas, sehingga hubungan antara Sang Pencipta dan makhluk dapat tersambung secara langsung.

Dengan pemisahan prinsip tersebut, dapat dilihat dengan jelas karakteristik dari pragmatisme, yaitu pluralistik dan desentralistik. Pragmatisme tidak berniat untuk membangun moral universal atau bentuk ideal dari sebuah ide dalam konteks kenegaraan.

Di samping itu, menurut pragmatisme, sebuah prinsip moral harus mampu menawarkan gagasan dan metode yang berbeda-beda untuk menemukan penyelesaian masalah bersama di dalam realitas. Adanya bentuk ideal yang universal dalam persoalan prinsip etika atau moral cenderung menimbulkan dogmatisme atau dominasi kebenaran di atas satu sama lainnya, serta dapat menimbulkan dorongan atau paksaan dari opini mayoritas terhadap opini minoritas.

Baca juga:

Padahal demokrasi haruslah bersifat eksperimental untuk mencapai equilibrium, bukan saling tumpang tindih. Maka dari itu, pluralitas dan desentralitas penting bagi pragmatisme dalam penyelesaian perkara penentuan baik dan buruk yang sifatnya sangat variatif dan subjekif. Padahal baik dan buruk dapat cair melalui penelitian ilmiah dan komunikasi yang bersifat umum, serta beorientasi kepada aktualitas dan masa depan.

Melalui pertukaran komunikasi dan perkembangan metode berpikir di negara demokratis, munculnya beragam sudut pandang adalah sebuah hal yang lazim. Negara seharusnya bersifat relatif ketimbang absolut, misalnya mengenai interpretasi konstitusi.

Negara yang demokratis harus menjamin ruang bagi publik seluas mungkin kepada segala opini masyarakat dan individu hak utama untuk mengembangkan potensi diri tanpa gangguan dari bentuk otoritas apa pun. Dengan demikian, akan bermunculan subjek-subjek yang variatif nan kreatif sehingga juga dapat memperkaya sudut pandang.

Pragmatisme adalah filsafat yang melepaskan pertanyaan tentang karakteristik akan kebenaran dari pandangan apa pun dengan tujuan menghindari dogmatisme. Meskipun prinsip abstrak diprivatisasi, bukan berarti tidak boleh sama sekali diekspresikan di muka umum.

Sebuah prinsip harus bisa menunjukkan relevansinya akan manfaat bagi orang banyak. Jika tidak, sebaiknya biarkan sebuah prinsip abstrak itu tetap bersemayam di dalam ranah personal. Jika sudah seputar politik atau yang menyangkut ranah publik, sebaiknya tinggalkan tema-tema mengenai identitas, karena alam tidak mengenal identitas.

Berbeda tetapi tetap Satu (Invariate Concordia)

Pragmatisme menunjukkan tentang relasi-relasi antara nature dan peran konstruksi sosial serta membawa manusia kepada kesadaran tentang problem-problem relevan dan memunculkan pertanyaan praktis. Dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan membuat manusia membuka mata dan mulai mengabaikan konsepsi-konsepsi filosofis tentang manusia sebagai subjek istimewa terutama konsepsi agama, filsafat Yunani Kuno dan abad pencerahan (bukan berarti relevansi mereka sudah usang atau tidak ada gunanya! Sebelumnya sudah disinggung tentang perannya di masyarakat).

Lalu apa dan bagaimana sekarang? Ketimpangan sosial yang makin melebar, produksi komoditas tidak keruan yang didukung pula oleh sistem yang memiliki peran besar dalam kerusakan ekologi dan kecepatan perkembangan teknologi yang radikal membuat manusia dan spesies lain seolah-olah dilihat hanya sebagai perkara biologis, fisikalis, ekonomis serta mengabaikan  elemen humanisme. Tidak hanya para pemikir-pemikir, bahkan Charles Chaplin dalam film The Great Dictator juga mengingatkan kita akan terpisahnya antara nilai instrumental dengan orientasi nilai.

Bumi adalah habitat seluruh spesies dan manusia yang memiliki tingkat intelegensi lebih tinggi diwajibkan untuk menjaga sirkulasi alam, demikian peristiwa ini sudah bukan lagi permasalahan identitas. Persoalan ini sudah melintasi batas nasional yang pastinya seluruh manusia di muka bumi ini terlibat dan masing-masing juga harus mengambil alih tanggung jawab.

Masalah ini tidak bersifat partikular melainkan bersifat umum, karena problem-problem aktual menyangkut kelangsungan hidup banyak orang berkat dampak dari globalisasi yang menyadarkan bahwa manusia di seluruh dunia memiliki tujuan bersama yang hanya bisa diatasi melalui solidaritas.

Tentu ini semua bukan hanya kesalahan kelas kapitalis atau pemerintah semata meski mereka adalah aktor-aktor penting karena memiliki instrumen yang memadai untuk melaksanakan wewenang melainkan tugas setiap individu. Meskipun berbeda identitas, manusia harus ingat peran dan prioritasnya sebagai penyeimbang alam agar dapat menjaga kelangsungan hidup jangka panjang.

Bagaimana dengan Indonesia?

Terlihat pragmatisme adalah pengetahuan dan cara berperilaku yang benar-benar umum di sebagian besar masyarakat hari ini yang menjadi pemahaman kesehariannya. Tapi apakah kita sebagai masyarakat Indonesia umumnya sudah memiliki orientasi dan cara yang cukup jelas untuk mempertahankan kelangsungan hidup di rumah kita? Sangat disayangkan masyarakat luas belum sadar betul akan pentingnya isu-isu aktual.

Demokrasi yang seharusnya terus dilindungi agar eksperimen dalam masyarakat tetap berlangsung, namun belakangan anggota dewan sebaliknya malah merancang undang-undang yang memberikan batasan kepada masyarakat untuk mengkritiknya. Kemudian kasus-kasus intoleransi berseri yang dilakukan oleh oknum dibiarkan oleh pihak aparat bahkan pemerintah kabupaten, bahkan terjadi pengusiran! Dan juga penghancuran properti dan rumah ibadah milik umat beragama yang berbeda aliran.

Baca juga:

Pembubaran diskusi, pengancaman atas nama surga dan neraka yang dilakukan dengan cara persekusi di realitas maupun dunia maya. Dengan situasi sosial yang tidak nyaman seperti demikian, eksperimen di alam demokrasi tidak akan berjalan lancar.

Pikiran masyarakat juga tidak bisa jernih hanya dengan bantuan prinsip-prinsip abstrak yang terlalu mendominasi di alam pikiran. Hal tersebut malah menjadikan masyarakat kesulitan dalam mensinkronisasikan prinsip abstrak dengan problematika dalam realitas konkret yang jauh lebih kompleks dan mendesak.

Manusia pada umumnya memang tidak lepas dari pemahaman irasional karena manusia memiliki proses kerja otak yang sedemikian kompleks. Maka dari itu, prinsip abstrak dan kepentingan realitas harus seimbang agar tidak saling bertabrakan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang sehat.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pragmatisme memprioritaskan individu untuk mengembangkan potensinya. Dengan itu, tiap individu dapat mengembangkan dirinya dengan memulai perubahan dari hal kecil terlebih dahulu, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya!

Latest posts by Lalik Kongkar (see all)