Demokrasi dalam Kerangka Pemikiran Pragmatis

Demokrasi dalam Kerangka Pemikiran Pragmatis
©Dreamstime

Demokrasi dalam Kerangka Pemikiran Pragmatis

Demokrasi bukanlah bentuk pemerintahan yang paling sempurna atau bahkan bentuk finalitas sebuah sistem. Demokrasi tetaplah sebuah proses dan sebuah produk sosio-historis. Dalam kerangka pemikiran pragmatisme, demokrasi itu bersifat eksperimental. Demokrasi dianggap memiliki nilai kognitif yang menjadi salah satu syarat dasar bagi masyarakat saintifik.

Pragmatisme meletakkan sains dan teknologi sebagai salah satu hal yang paling krusial. Sains adalah sebuah instrumen aktual manusia di era modern untuk mengatasi permasalahan teknis dalam kehidupan sehari-hari. Sains menjadi sebuah bentuk kepercayaan baru.

Di alam demokrasi, individu-individu bebas dan kreatif harus dengan bebas berdialektika dengan cara membuka diskusi-diskusi umum melalui aneka ragam partai politik, dan kebebasan mengemukakan pendapat. Mereka dapat mengkaji dan menguji pendapatnya untuk menemukan solusi terbaik yang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Kemudian mereka dapat menilai konsekuensi dari pendapat yang telah diuji, lalu buah hasil dari teori dapat diaplikasikan di dalam masyarakat tersebut. Kegiatan bebas seperti itu hanya mungkin dilakukan di sebuah negara demokrasi.

Keterlibatan publik sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan politik. Jika tidak, keputusan-keputusan politik yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan publik tidak akan pernah terwujud. Seluruh pendapat dari masyarakat yang merepresentasikan eksistensi suatu kaum juga harus selalu aktif dalam komunikasi publik untuk menciptakan manfaat atau kegunaan bagi kehidupan sosial.

Oleh karena itu, pragmatisme mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah eksperimen, karena keterbukaannya akan posibilitas-posibilitas di dalam ruang publik melalui komunikasi dan komunitas ilmiah. Meskipun sains dan teknologi telah mendapatkan posisi tertinggi dalam masyarakat modern, tidak berarti bahwa keduanya yang memiliki kebenaran absolut.

Pragmatisme juga memberikan ruang bagi filsafat atau agama dalam mengajukan kriteria-kriteria untuk memperoleh hipotesis atau pengertian yang memiliki nilai manfaat dalam realitas, sehingga dapat merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diperoleh dari filsafat atau agama. Jadi, kedua nilai yang substansial ini seharusnya tidak saling terpisahkan.

Baca juga:

Sikap pragmatisme terhadap prinsip-prinsip abstrak (khususnya keyakinan) dalam intervensinya di ranah publik diminimalisasi seminimal mungkin. Caranya ialah dengan memprivatisasinya hanya untuk tujuan penyempurnaan diri atau pembebasan jiwa dari situasi yang menindas, sehingga hubungan antara Sang Pencipta dan makhluk dapat tersambung secara langsung.

Dengan pemisahan prinsip tersebut, dapat dilihat dengan jelas karakteristik dari pragmatisme, yaitu pluralistik dan desentralistik. Pragmatisme tidak berniat untuk membangun moral universal atau bentuk ideal dari sebuah ide dalam konteks kenegaraan.

Di samping itu, menurut pragmatisme, sebuah prinsip moral harus mampu menawarkan gagasan dan metode yang berbeda-beda untuk menemukan penyelesaian masalah bersama di dalam realitas. Adanya bentuk ideal yang universal dalam persoalan prinsip etika atau moral cenderung menimbulkan dogmatisme atau dominasi kebenaran di atas satu sama lainnya, serta dapat menimbulkan dorongan atau paksaan dari opini mayoritas terhadap opini minoritas.

Padahal demokrasi haruslah bersifat eksperimental untuk mencapai equilibrium, bukan saling tumpang tindih. Maka dari itu, pluralitas dan desentralitas penting bagi pragmatisme dalam penyelesaian perkara penentuan baik dan buruk yang sifatnya sangat variatif dan subjekif. Padahal baik dan buruk dapat cair melalui penelitian ilmiah dan komunikasi yang bersifat umum, serta beorientasi kepada aktualitas dan masa depan.

Melalui pertukaran komunikasi dan perkembangan metode berpikir di negara demokratis, munculnya beragam sudut pandang adalah sebuah hal yang lazim. Negara seharusnya bersifat relatif ketimbang absolut, misalnya mengenai interpretasi konstitusi.

Negara yang demokratis harus menjamin ruang bagi publik seluas mungkin kepada segala opini masyarakat dan individu hak utama untuk mengembangkan potensi diri tanpa gangguan dari bentuk otoritas apa pun. Dengan demikian, akan bermunculan subjek-subjek yang variatif nan kreatif sehingga juga dapat memperkaya sudut pandang.

Pragmatisme adalah filsafat yang melepaskan pertanyaan tentang karakteristik akan kebenaran dari pandangan apa pun dengan tujuan menghindari dogmatisme. Meskipun prinsip abstrak diprivatisasi, bukan berarti tidak boleh sama sekali diekspresikan di muka umum.

Sebuah prinsip harus bisa menunjukkan relevansinya akan manfaat bagi orang banyak. Jika tidak, sebaiknya biarkan sebuah prinsip abstrak itu tetap bersemayam di dalam ranah personal. Jika sudah seputar politik atau yang menyangkut ranah publik, sebaiknya tinggalkan tema-tema mengenai identitas, karena alam tidak mengenal identitas.

Halaman selanjutnya >>>
Lalik Kongkar
Latest posts by Lalik Kongkar (see all)