Demonstrasi; Ekspresi Kesetaraan Masyarakat dalam Bersuara

178

Demonstrasi atau penyaluran aspirasi di jalanan sering kali dipandang sebelah mata, tidak ilmiah dan seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang berpendidikan.

“Harusnya aspirasi itu disalurkan secara keren, misalnya melalui media tulisan, diskusi di kampus-kampus atau melakukan pertemuan dengan para pejabat. Bukan melakukan demonstrasi yang merugikan masyarakat.” Asumsi seperti inilah yang ada di kepala banyak orang ketika terjadi demonstrasi, termasuk Menristekdikti Muhammad Nasir yang mengeluarkan surat imbauan agar mahasiswa tidak ikut melakukan aksi turun ke jalan.

Banyak sekali alasan atas munculnya pandangan di atas. Misal, demonstarsi mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, demonstrasi menimbulkan kerusakan-kerusakan termasuk kerusakan fasilitas umum milik bersama, bahkan demonstrasi sering kali memantik baku hantam yang berakhir dengan jatuhnya korban.

Terlepas dari semua justifikasi merendahkan tindakan demonstrasi, bagi saya, demonstrasi merupakan sebuah wadah di mana setiap warga negara memiliki kesetaraan untuk bersuara ketika kebijakan pemerintah dianggap merugikan masyarakat. Sebab, tidak semua orang mampu bersuara lewat tulisan atau tampil di media, tidak semua orang mempunyai kesempatan masuk kampus dan berdiskusi, tidak semua orang punya kesempatan bertemu dengan pejabat negara.

Mungkin hanya dalam demonstrasi di mana abang-abang becak, kuli bangunan, buruh pabrik, pedagang kaki lima setara dengan mahasiswa yang berpendidikan, setara dengan aktivis yang kenyang pengalaman. Meskipun tidak semua orang mendapat bagian memegang microfon dan berorasi, itu bukanlah penegasan suatu hierarki tetapi persoalan pembagian peran saja; di dalamnya semua orang satu rasa, satu tujuan tanpa mempertanyakan perbedaan.

Apalagi DPR (Dewan Pewakilan Rakyat) telah menetapkan undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dalam BAB I Pasal I; bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hal ini sangat jelas jika aspirasi jalanan tidak melanggar undaang-undang dan sah untuk dilakukan selama mengikuti ketentuan undang-undang. Hentikanlah stigmasisasi negatif terhadap demonstrasi, karena turunnya rakyat ke jalanan merupakan bukti bahwa rakyat masih waras saat melihat ketidakadilan.

Sejarah gerakan demonstrasi pertama kali lahir dari ketidakadilan yang dialami masyarakat Inggris, di mana saat itu masyarakat Inggris menjadi budak dari kekuasaan feodal. Akhirnya masyarakat bahu-membahu turun ke jalan menuntut keadilan terhadap Raja Jhon pemimmpin Inggris kala itu.

Demonstrasi ini mengawali terbentuknya Magna Carta. Magna Carta adalah piagam yang dikeluarkan Inggris berisi beberapa poin, di antaranya menyebutkan bahwa kekuasaan raja harus dibatasi. Magna Carta ini juga berisi penekanan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) lebih penting dari kekuasan, politik, bahkan hukum.

Patrick Manning dari Northeastern University dalam Earliest Evidence of Social menjelaskan bahwa demonstrasi lahir karena masyarakat tidak mendapatkan status quo dan kemanfaatan dari sebuah rezim yang sedang berkuasa.

Baca juga:

Apa yang dikatakan Patrick Manning seharusnya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah saat masyarakat turun ke jalan, bukan kemudian memberi spekulasi-spekulasi negatif tanpa dasar dan tidak akuntabel, apalagi melakukan tindakan subversif kepada para demonstran.

Demonstrasi berhak dilakukan oleh setiap warga negara selama memiliki alasan yang kuat dan sesuai dengan undang-undang negara. Jika kanal aspirasi jalanan dilarang, maka sama halnya dengan memberangus kesetaraan masyarakat dalam bersuara menuntut hak-hak mereka sebagai warga negara.

“Saya putuskan bahwa saya akan demonstrasi. Karena mendiamkan kesalahan adalah kejahatan.” (Soe Hok Gie 1942-1969)