Deposisi Kaum Muda

Deposisi Kaum Muda
Ilustrasi: ydbp.ui.ac.id

Sukarni lahir pada tahun 1916. Di tahun 1945, ia dan kaum muda lainnya terlibat dalam penculikan dan mendesak Soekarno untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia.

Di usianya yang kira-kira berumur 29, Sukarni telah menegaskan posisi kaum muda Indonesia sebagai pelopor. Sebagai hasilnya, tepat tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta sebagai wakil bangsa membacakan teks Proklamasi yang sekaligus menjadi titik mula kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia.

Akta sejarah Indonesia mencatat kaum muda sebagai bagian penting dari perubahan. Nyaris setiap perubahan besar yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari peran kaum muda.

Di usianya yang belia, imajinasi tentang tatanan sosial yang bebas dari rezim kediktatoran menginternalisasi secara mengakar. Tak heran jika slogan agent of change, iron stock, dan lainnya menjadi labeling yang melekat di dalam diri kaum muda sampai hari ini.

Tetapi, belakangan ini, kita menyaksikan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di usia yang sama dengan Soekarni pada saat menculik dan mendesak pembacaan Proklamasi, ia dilantik menjadi Bupati Banyuasin.

Selang 3 tahun kemudian, ia dijebloskan ke dalam jeruji besi karena kasus korupsi. Peristiwa ini bukan hanya menambah deretan nama kepala daerah yang korupsi, tapi juga mendeklarasikan kaum muda sebagai bagian dari pelaku tindak pidana korupsi.

Beberapa waktu yang lalu juga, mahasiswa bernama Boby Febrik Sedianto, melalui media sosial Youtube, mengkampanyekan anti-Ahok dengan dalil agama. Bukan soal politik yang mendasarinya, tapi alasan menolak Ahok yang mencirikan anti-intelektualisme.

Dan memang, bicara tentang anti-intelektualisme, menurut Baez (Marjin Kiri, 2013), bisa lahir dan dilakukan siapa saja, termasuk kaum terdidik seperti mahasiswa.

Negaraisasi

Sejarah kaum muda di Indonesia memang khas. Ia memiliki karakteristik yang sulit untuk dihilangkan, dihapus  atau bahkan dimanipulasi dalam perjalanan bangsa ini. Dalam sejarah, mungkin tak berlebihan jika dikatakan bahwa pemuda adalah pemilik sah dari sejarah itu sendiri.

Sejarah berjalan linear, membawa dampak psikologis bagi pelakunya. Tapi, sejarah bisa saja belok, berhenti atau mengubah arah manakala terjadi perubahan sosial yang signifikan. Perubahan arah sejarah itulah yang disebut Thelen yang dikutip Aziz Ahmadi (2015) sebagai path dependent atau critical juncture.

Upaya demokratisasi politik pasca reformasi, akses politik yang terbuka bagi kaum muda setelah lama ditekan politik Orde Baru, menyeret mereka untuk senantiasa terlibat ke dalam politik praktis. Negaraisasi kaum muda—meminjam bahasanya Mustafied dalam Paradigma PMII (2016)—tidak hanya mengubah karakter atau posisi politik kaum muda dari yang mengawal atau mempelopori, menjadi menguasai.

Parahnya, upaya negaraisasi ini tidak dibarengi dengan alur yang jelas serta konsep yang matang. Sehingga, ia tidak hanya beranjak dari leading sector sebagai penguat civil society, tapi sudah meninggalkannya.

Inilah kemudian yang menurut Klinken dan Barenschot (2014) dikatakan sebagai ambivalen dalam mendefinisikan kelas menengah (baca: pemuda dan mahasiswa) di Indonesia. Mereka akan menolak demokrasi jika itu berarti juga memberdayakan orang miskin. Namun akan mendukung demokrasi jika itu berarti mendapatkan keunggulan atas kelas borjuasi nasional (Fuadil Ulum, 2016).

Ambivalensi kaum muda mencirikan karakteristik baru—jika tidak berlebihan, penulis katakan sebagai corak oportunistik kaum muda. Sifat oportunis itu terbangun menjadi satu kekuatan kolektif yang ketat—kalau tidak ingin dikatakan kolot—di mana ada keinginan menciptakan sejarah (baru), tetapi di sisi yang lain menisbihkan sejarah asalkan kepentingan-kepentingan mereka bisa tercapai. Padahal, sejarah sebagai cermin yang perlu ditengok, sekaligus menjadi penunjuk masa depan.

Banalitas politik kaum muda, teriakan-teriakan khilafah anti-intelektualisme, atau kita tambah dengan anomali sosial kaum muda, tawuran, narkoba, pelecehan seksual, kian menegaskan kaum muda sebagai kolektif sosial yang mengalami deposisi.

Mereka bukan tidak menyadari adanya keragaman, nilai-nilai universal, Pancasila sebagai asas bangsa Indonesia. Tetapi, mereka menutup mata dengan fakta sosial tersebut. Sehingga yang dilakukannya menjadi sangat “abnormal” alias sinting.

Karena oportunis, mereka merasa mampu menguasai, menentukan arah dengan legitimasi keterbukaan akses politik. Karena oportunis itu pula, mahasiswa memposisikan diri sebagai kaum terdidik.

Padahal, mereka menjajakan kebodohannya dengan telanjang di depan publik. Mengkritik dengan memberi solusi khilafah sebagai pengentas kemiskinan dan pengangguran. Sebuah ironi ketika memberikan solusi dengan mengorbankan keragaman yang tidak mungkin bisa relevan dengan kondisi bangsa Indonesia sendiri.

___________________

Artikel Terkait:
Latest posts by Ahmad Riyadi (see all)