Di Balik RUU KUHP: Suara Masyarakat yang Terpinggirkan di Tahun 2024

Di Balik RUU KUHP: Suara Masyarakat yang Terpinggirkan di Tahun 2024
©BeritaSatu

Di Balik RUU KUHP: Suara Masyarakat yang Terpinggirkan di Tahun 2024

Di tahun 2024, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih menjadi topik yang kontroversial di tengah masyarakat Indonesia.

Meskipun telah melalui berbagai revisi dan diskusi panjang, suara masyarakat yang terpinggirkan sering kali terabaikan dalam perdebatan yang didominasi oleh elit/e politik dan ahli hukum. Artikel ini mengupas dampak RUU KUHP terhadap kelompok rentan dan pentingnya mengikutsertakan perspektif mereka dalam diskusi kebijakan publik di tahun 2024.

Perempuan masih menjadi salah satu kelompok yang terpinggirkan dalam diskusi RUU KUHP di tahun 2024. Meskipun telah ada beberapa perbaikan, beberapa pasal dalam RUU KUHP dinilai masih berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan mengkriminalisasi tindakan yang dipengaruhi oleh ketimpangan gender.

Sebuah studi terbaru oleh Rini et al. (2024) mengungkapkan bahwa perempuan Indonesia masih menghadapi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang signifikan, dengan dampak negatif pada kesehatan mental dan well-being mereka [1]. Dalam konteks ini, RUU KUHP seharusnya memperkuat, bukan memperlemah, perlindungan bagi perempuan di tahun 2024.

Kelompok minoritas agama dan keyakinan juga masih rentan terdampak oleh RUU KUHP di tahun 2024. Beberapa pasal dalam RUU KUHP dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, serta mendiskriminasi kelompok minoritas.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Menchik (2024) menunjukkan bahwa regulasi agama di Indonesia masih sering digunakan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mayoritas dan mengucilkan kelompok minoritas [2]. RUU KUHP seharusnya menjamin hak setiap warga negara untuk bebas menjalankan agama dan kepercayaannya tanpa rasa takut di tahun 2024.

Masyarakat adat dan perjuangan hak atas tanah juga masih menjadi isu yang seringkali terabaikan dalam diskusi RUU KUHP di tahun 2024. Konflik agraria dan penggusuran paksa masih menjadi ancaman bagi masyarakat adat.

Baca juga:

Sebuah studi terbaru oleh Arizona et al. (2024) mengungkapkan bahwa masyarakat adat Indonesia terus menghadapi marginalisasi dan pelanggaran hak atas tanah mereka, dengan dampak negatif pada identitas budaya dan mata pencaharian mereka [3]. RUU KUHP seharusnya memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi hak-hak masyarakat adat di tahun 2024.

Kelompok disabilitas juga masih menghadapi tantangan dalam aksesibilitas dan inklusivitas dalam sistem hukum di tahun 2024. RUU KUHP perlu memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dilindungi dan bahwa mereka memiliki akses yang setara terhadap keadilan.

Sebuah penelitian terbaru oleh Adioetomo et al. (2024) menemukan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan publik, termasuk sistem hukum, yang berdampak pada kualitas hidup mereka [4].

Dampak RUU KUHP bagi kelompok rentan ini menunjukkan pentingnya partisipasi inklusif dalam proses legislasi di tahun 2024. Suara masyarakat yang terpinggirkan harus didengar dan dipertimbangkan secara serius.

Sebuah studi terbaru oleh Haliim et al. (2024) menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dan partisipasi masyarakat sipil dalam reformasi hukum di Indonesia untuk memastikan kebijakan yang lebih adil dan responsif [5].

Namun, upaya untuk mengikutsertakan suara masyarakat yang terpinggirkan dalam proses legislasi di tahun 2024 masih menemui hambatan. Ketimpangan kekuasaan, kurangnya akses ke informasi, dan stigma sosial dapat menghalangi partisipasi yang bermakna dari kelompok rentan.

Sebuah studi terbaru oleh Adiputera et al. (2024) mengungkapkan bahwa meskipun ada mekanisme partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia, partisipasi tersebut sering kali bersifat simbolis dan tidak substansial [6].

Selain itu, dampak jangka panjang pandemi COVID-19 masih dirasakan oleh kelompok yang terpinggirkan di tahun 2024. Penelitian terbaru oleh Kusumaningrum et al. (2024) menunjukkan bahwa pandemi telah meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, kehilangan mata pencaharian, dan kesulitan dalam mengakses layanan hukum bagi kelompok rentan di Indonesia [7].

Halaman selanjutnya >>>