Di Tangan ABM, Kesejahteraan Ulumanda Hanyalah Mimpi

Di Tangan ABM, Kesejahteraan Ulumanda Hanyalah Mimpi
Gubernur Sulbar ABM saat tinjau pembangunan jalan di Ulumanda (Kominfo Sulbar)

Nalar Politik – Di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar (ABM), kesejahteraan Ulumanda terkesan hanyalah mimpi.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh salah satu perwakilan pemudanya, Aco Nursamsu, usai kunjungan ABM ke Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene pada Jumat, 19 Juni 2020. Ia meresahkan bagaimana kehidupan di Ulumanda kini makin parah di tangan gubernur yang katanya akan membawa Sulbar maju dari era pemerintahan sebelumnya.

Menurut Aco, bukan hanya tingkat kesejahteraan Ulumanda dari sisi infrastruktur saja yang kian parah, melainkan pula soal ruang kebebasan berpendapat. Dari sisi ekonomi tertinggal, dari aspek sosial-politik dan kebebasan sipil pun demikian.

“Berhubung kami dari pemuda Ulumanda berada di Tandeallo saat itu, rencana awal ingin menyambut rombongan Pemprov dengan dialog terbuka agar semua warga dapat menyampaikan keluh kesah mereka, penderitaan yang telah tertimbun berpuluh-puluh tahun. Dialog terlaksana, tapi sayangnya warga yang berkali-kali mengacungkan tangan untuk bertanya dan atau sekadar curhat justru tidak diberi ruang oleh panitia,” jelas Aco kepada redaksi.

Walau pemuda setempat diberi ruang, topik pembahasannya tampak dibatasi. Sebagaimana dinyatakan Aco, ada upaya pemerintah membungkam kekritisan warga atas realitas tanah lahirnya.

“Kami dari dari pemuda dibatasi berbicara. Hanya diberi kesempatan dua orang. Itu pun Pak Camat berada di belakang kami. Siap siaga merampas mikrofon ketika tutur kata yang diucap audiens berisi kritik,” jelas Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Jadabadra Yogyakarta ini.

“Saya sendiri, saat mau berbicara, mik di tangan saya dirampas. Katanya jangan sampai membuat Pak Sekprov (orang Ulumanda) malu,” sambungnya.

Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Majene Yogyakarta (IPMMY) itu pun kemudian berpikir, membayangkan Ulumanda sejahtera adalah mimpi saat demokrasi (kebebasan berpendapat) disandera oleh elite lokal berstatus pejabat atau ningrat.

“Seperti itu. Agak kompleks sih masalahnya. Bukan hanya soal perbaikan jalan (infrastruktur), tetapi yang paling urgen yang pertama-tama dilakukan adalah membuka ruang kebebasan berpendapat,” pungkas Aco.

Baca juga: