Dimensi Kriminologis Cybercrime

Dimensi Kriminologis Cybercrime
Ilustrasi: indiatoday.in

Kajian cybercrime kian hari semakin seksi dibicarakan. Kacamata perdebatan di bidang teknologi sudah mengitari ruang profesi kemanusiaan. Pesatnya kemajuan komputerisasi di sisi lain memberikan ancaman bagi kehidupan manusia. Hal ini tidak terlepas dari ruang-ruang privasi yang dimalingi atau arsip-arsip kerahasiaan institusi yang dibredeli.

Rasa keamanan berinteraksi di dunia cyber perlu ditingkatkan. Sebab bentuk kejahatan cyber yang makin beragam, modusnya semakin canggih, motivasi dan karakternya pun makin variatif.

Kejahatan cyber di periode peradaban manusia era milenium ini bukan hanya soal menyerang harta kekayaan, melainkan lebih kompleks lagi sebab telah meretas privasi seseorang, kehormatan bahkan rasa aman secara umum. Sasaran dan alat penyerangan pun beragam, bukan hanya pada atau dengan Personal Computer (PC), tetapi juga smartphone dan komputer portable lainnya.

Tentu tidak wajar bila mendiamkan segala jenis kejahatan tanpa ada upaya pencegahan dan penyadaran pada masyarakat. Sebab dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil.

Delik formil adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang memasuki arena komputer orang lain tanpa ijin. Sedangkan delik materil adalah tindakan atau perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.

Beberapa kasus “Cybercrime” di Indonesia, di antaranya adalah pencurian kartu kredit (carding), menyadap transmisi data orang lain (Cyber Espionage), hacking beberapa situs (Sabotage and Extortion), Unauthorized Access, yaitu seseorang yang menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, atau memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah ke dalam program komputer yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya (Data Forgery dan penyebaran virus secara sengaja).

Serta yang akhir-akhir ini menyeruak adalah illegal contents, yaitu memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau menggangu ketertiban umum.

Kejahatan Trans-Nasional

Cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas nasional, belum lagi dengan adanya sebaran data hoax di beberapa situs dan media sosial sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet.

Pengertian Computer Crime menurut Organization of European Community Development didefinisikan sebagai “any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data”. Menurut Andi Hamzah (1989), penggunaan komputer secara illegal merupakan kejahatan di bidang komputer yang dikategorikan sebagai aspek-aspek pidana di bidang komputer.

Cybercrime memiliki karakteristik yang unik, yakni berbeda dengan jenis kehajatan lainnya. Karakteristik cybercrime di Indonesia belum tentu sama dengan karakteristik cybercrime di luar negeri. Walau begitu, yang harus menjadi catatan bahwa eskalasi kejahatan cyber ini telah bersifat trans-nasional.

Menurut Muladi (2002), sering kali objek kejahatan trans-nasional sasarannya adalah uang, sistem atau jaringan komputer, individu, masyarakat, dan harga diri seseorang. Hal ini dikuatkan oleh Prof. Dr. Widodo, S.H. M.H. (2013) bahwa sebagian besar cybercrime di Indonesia tergolong dalam kejahatan trans-nasional karena antar pelaku kejahatan dengan korban kejahatan bertempat tinggal di negara berbeda.

Perbedaan domisili ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi terhadap kejahatan, terutama kejahatan dalam bentuk cracking, hacking, carding, defacing, DoS, DDoS Attack, pornografi. Kesulitan ini tentu ditopang oleh perkembangan teknologi informasi yang berbasis pada komputer modern; seakan-akan antara negara satu dengan lainnya tidak memiliki batas (borderless).

Cybercrime dapat dikatakan delik karena kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik bersifat material maupun non-material. Dari tindakan cyber criminal ini, terdapat pelanggaran atas hak-hak kehormatan, kebebasan, dan keresahan privasi manusia.

Kuantitas dan kualitas cybercrime dalam perspektif kriminologi telah semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena tindakan delik ini tidak hanya dilakukan melalui komputer personal, melainkan sudah dapat dilakukan melalui komputer portable, telepon seluler, dan perangkat komunikasi mobile lainnya. Tentu gerakan sedini mungkin dalam memerangi tindakan kriminal cyber perlu dilakukan secara progresif.

Memerangi Cybercrime

Hal yang paling utama dalam memerangi tindak kejahatan cyberspace adalah peningkatan sistem pengamanan data yang optimal pada perangkat teknologi informasi. Selain itu, bangunan kebijakan penal harus sudah digalakkan, yakni menerapkan hukum pidana pada pelaku cybercrime.

Tentu, kebijakan penal ini merupakan langkah represif setelah tindakan kriminal dunia maya terjadi; menerapkan secara paksa berlakunya hukum pidana. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan preventif untuk memaksa cybercrime tidak mulus terjadi. Dalam hal ini, kebijakan non-penal (kebijakan-kebijakan lain di luar hukum pidana) memiliki peran dominan sebagai langkah antisipatif terhadap cybercrime.

Kebijakan non-penal memiliki ruang lingkup yang begitu luas sebab mempunyai posisi strategis dengan memerangi cybercrime dengan pengaruh yang menyentuh akar penyebab kejahatan dunia maya, baik secara individu ataupun kolektif. Langkah non-penal ini merupakan kebijakan pre-emtif, yakni dengan mempengaruhi pandangan masyarakat pada tindak kejahatan dan pemidanaan. Tindakan ini dapat dilakukan dengan kebijakan yang bersifat sosiologis, pedagogis, religis, kriminologis, politis, maupun kebijakan keilmuan lainnya.

Karena kebijakan non-penal merupakan salah satu subsistem dalam sistem kebijakan kriminal, maka perencanaan dan aplikasi kebijakannya memerlukan olah pikir yang mendalam dan juga penting mempertimbangkan kontribusi bidang ilmu lainnya di luar hukum pidana.

Dalam perspektif kriminologi, masih menurut Prof. Dr. Widodo, bahwa kebijakan non-penal merupakan upaya preventif karena menanggulangi kejahatan dengan memperbaiki kondisi-kondisi di masyarakat yang menjadi akar munculnya kejahatan.

Tentu, dari seluruh paparan yang ada, hemat penulis adalah sebaiknya segala bentuk upaya memerangi cybercrime dapat berdaya dan berhasil guna.

___________________

Artikel Terkait:
Moh Ariyanto Ridwan
Latest posts by Moh Ariyanto Ridwan (see all)