Nalar Politik – Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unhas, Muhammad Hasrul, terlihat diskriminatif terhadap salah satu mahasiswa baru yang mengaku gender-neutral. Hal ini tampak dalam sebuah video yang kini viral di media sosial sejak Jumat, 19 Agutus 2022.
Dalam video tersebut, Hasrul, ditemani salah satu dosen perempuan, sedang memberikan pengarahan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Hukum Unhas. Ia meminta seorang mahasiswa bernama Muhammad Nabil untuk maju ke depan.
Saat ditanya perihal jenis kelaminnya, Nabil menjawab bahwa statusnya adalah nonbinary atau gender-neutral. Artinya, ia bukan perempuan bukan pula laki-laki.
Dua dosen yang ada di hadapannya pun terlihat heran. Mereka kemudian kembali meminta penegasan soal status jenis kelaminnya.
“Kau juga yang pertama dikasih keluar karena undang-undang tidak ada status laki-laki dan perempuan, harus ada pilihan. Di KTPmu apa ditulis?” tanya dosen perempuan itu.
“Di KTPmu apa? Laki-laki, toh? Di Kartu mahasiswa, laki-laki atau perempuan?” timbrung Hasrul.
Nabil hanya tampak menjawab “laki-laki” sesuai yang tertulis di kartu identitasnya.
“Kau mau sekali jadi perempuan atau laki-laki?” tanya Hasrul kembali menegaskan.
Baca juga:
- Stereotipe Gender dalam Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Gangubai, Stigma dan Diskriminasi Pelacur
“Tidak keduanya,” jawab Nabil.
“Ih,” lirih Hasrul.
“Di tengah-tengah, makanya gender-neutral, pak,” tegas Nabil.
“Tidak ada netral. Kau gender tersendiri itu,” balas Hasrul.
“Karena saya mengidentifikasi tidak seperti itu, pak,” pungkas Nabil meyakinkan.
Tanpa penjelasan lagi, Hasrul langsung mengusir Nabil dari ruangan. Ia mengklaim bahwa Unhas tidak menerima mahasiswa yang gender-neutral.
“Ambil tasmu. Kita nda terima laki-laki atau perempuan di sini. Salah satunya diterima,” tegas Hasrul.
Halaman selanjutnya >>>
- Jika Pasangan Amin Maju, Hanya 16,5 Persen Warga Akan Memilih - 22 September 2023
- Figur Presiden Lebih Kuat daripada Partai Politik - 8 September 2023
- Rakyat Indonesia Menolak MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara - 27 Agustus 2023