Diskusi Libertaria: Omnibus Law Cipta Kerja Adalah Berkah

Diskusi Libertaria Omnibus Law Cipta Kerja Adalah Berkah
©Libertaria

Jika virus Corona adalah malapetaka, maka Omnibus Law Cipta Kerja adalah berkah.

Demikian disampaikan salah satu peserta forum diskusi di Libertaria, Maman Suratman, yang mengangkat tema seputar penerapan Omnibus Law di Indonesia. Ia mencoba membandingkan fenomena virus Corona dengan rancangan Omnibus Law, khususnya kluster ketenagakerjaan.

“Perkara Omnibus Law Cipta Kerja hari ini kian memanas, sama panasnya dengan virus Corona. Bedanya: jika virus Corona adalah malapetaka, maka Omnibus Law Cipta Kerja adalah berkah,” jelas alumnus Filsafat UIN Yogyakarta ini melalui diskusi yang berlangsung di Yogyakarta, Minggu (15/3).

Seperti diketahui, terdapat empat isu utama di kluster ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta Kerja. Di antaranya adalah upah minimum, pemutusan hubungan kerja, peningkatan perlindungan pekerja dan perluasan lapangan kerja, serta perizinan tenaga kerja asing yang ahli di bidang tertentu.

Menurut Maman, jika empat isu tersebut benar-benar menjadi kebijakan nyata dan diterapkan secara konsisten, kesejahteraan masyarakat akan berpotensi meningkat.

“Di kluster ini, kebijakan pengupahan masih tetap menggunakan upah minimum. Nominalnya tidak turun dan tidak ditangguhkan sebagaimana diprotes banyak aktivis jalanan. Justru UM akan naik; selain mengikuti pertumbuhan ekonomi daerah, juga berdasarkan kompetensi, pendidikan, dan sertifikasi pekerja.”

Meski demikian, ia tetap tidak sepakat dengan kebijakan pengupahan bersistem upah minimum itu. Karena sistem itu, baginya, adalah justru bentuk diskriminasi.

“Setiap orang punya kemampuan berbeda-beda. Masa iya harus dibayar sama? Kenapa tidak konsisten saja mendasarkan upah berdasar hasil, produktivitas? Makin orang produktif, makin upah yang didapatkannya akan melimpah. Itu baru adil namanya.”

Isu kedua adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Maman menilai kelompok buruh atau aktivis jalanan penolak rancangan kebijakan ini tidak jujur dalam menerangkan soal PHK di depan publik.

“Teman-teman buruh atau aktivis jalanan selama ini tidak jujur menjelaskan tentang PHK. Tahunya perusahaan melakukan PHK sepihak, merugikan kaum buruh, lalu selesai begitu saja. Padahal rancangannya jelas; mulai soal kenapa harus ada PHK, misalnya karena perusahaan bangkrut atau tidak mampu bersaing atau kalah kompetitif dengan pekerja lain, hingga jaminan bagi mereka yang kena PHK. Ini semua harus dijelaskan ke publik. Jangan diam-diam.”

Baca juga:

Selanjutnya adalah peningkatan perlindungan pekerja dan perluasan lapangan kerja. Bagi penulis yang juga merupakan Editor Qureta ini, dengan Omnibus Law Cipta Kerja, perlindungan itu makin besar, seiring meluasnya lapangan kerja berkualitas.

“Untuk pekerja kontrak, misalnya, perlindungannya tetap sama dengan pekerja tetap. Ada upah, jaminan sosial, perlindungan K3, termasuk kompensasi PHK. Belum lagi soal kerja paruh waktu di era digital sekarang, tentu ini akan meningkatkan perluasan kesempatan kerja.”

Dan yang terakhir adalah perizinan tenaga kerja asing yang ahli di bidang tertentu. Maman Suratman mencoba mengklarifikasi wacana-wacana serong di luar sana tentang adanya pengaturan TKA ahli di rancangan kebijakan ini.

“Jangan salah, penggunaan tenaga kerja asing ahli ini hanya di bidang tertentu saja, yang itu tidak dapat dilakukan pekerja-pekerja lokal (dalam negeri). Masa iya harus mengandalkan orang-orang yang tidak berkompeten, apalagi untuk bidang-bidang strategis? Ngawur.”