DPRD Sulbar Korupsi, Ikama Sulbar Jogja Siap Kawal Hingga ke KPK

DPRD Sulbar Korupsi, Ikama Sulbar Jogja Siap Kawal Hingga ke KPK
Hairil Amri, Ketua Ikama Sulbar Yogyakarta

Nalar PolitikBeberapa hari ini, masyarakat Sulawesi Barat (Sulbar) dihebohkan oleh terungkapnya kasus DPRD Sulbar korupsi. Pasalnya, kasus ini melibatkan hampir seluruh unsur Pimpinan Dewan yang tanggung-tanggung mencapai nominal korupsi sebesar Rp 360 miliar.

Di kalangan mahasiswa asal Sulbar, dalam hal ini yang tengah menempuh studi di Kota Pendidikan Yogyakarta, isu DPRD Sulbar korupsi ini menjadi perbincangan hangat. Bahkan, Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Mandar Sulawesi Barat-Yogyakarta (Ikama Sulbar-Yk), Hairil Amri, berkesempatan menyampaikan komentarnya perihal kasus yang melibatkan Ketua hingga Wakil-wakilnya di DPRD ini.

“Tentunya kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan-Barat (Kejati Sulselbar) ini diharapkan selesai sesegera mungkin. Kami ingin kasus ini ditangani sebersih-bersihnya tanpa pandang bulu. Semua pihak yang ikut menikmati uang haram tersebut harus dipidanakan,” tegas Idit, sapaan akrab Ketua Ikama.

Menurut mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini, kasus yang melilit wakil-wakil rakyat Sulbar sangat berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan di daerah. Sebab, DPRD sebagai lembaga legislatif, juga adalah bagian paling utama dalam pemerintahan daerah Sulbar.

“Apalagi dalam waktu ini, seharusnya telah dilaksanakan pembahasan APBD Perubahan tahun 2017. Tetapi karena adanya kasus penyimpangan dana yang dilakukan anggota dewan kita, maka pembahasan tersebut berpotensi terkendala. Ini yang ditakutkan,” pungkas Idit.

Selain berdampak pada pembahasan APBD Perubahan, Pemerintah Pusat juga berpotensi untuk memberi sanksi kepada segenap pemerintah di Sulbar. Implikasi nyata dari kasus DPRD Sulbar korupsi yang dikhawatirkan adalah akan munculnya sanksi berupa pengurangan anggaran dana perimbangan untuk daerah.

“Hal ini yang juga sangat dikhawatirkan. Pengurangan dana anggaran daerah berarti laju pertumbuhan pembangunan di sana juga akan terhambat, menurun, bahkan akan mandek, sekaligus akan berimbas pada biaya-biaya pendidikan mahasiswa daerah sebagaimana yang kami usulkan selaku organda di tanah rantau,” lanjutnya.

Karenanya, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat di Yogyakarta untuk terus mendoakan para pemangku jabatan di sana, sekaligus terlibat dalam upaya pengawalannya agar masalah tersebut bisa cepat selesai.

“Supaya pembangunan bisa dioptimalkan kembali di Sulawesi Barat, maka saya juga mengimbau kepada mahasiswa, bukan hanya kepada masyarakat secara umum di Sulbar, juga yang ada di Makassar, untuk bersama-sama mengawal kasus ini sampai tuntas. Kalau perlu, jika Kejati tidak sanggup, kami minta KPK untuk turun tangan,” tambah Idit.

Di tempat yang sama, Dewan Pertimbangan Organisasi Ikama Sulbar Yogyakarta, Muhammad Ishaq Fatta, juga menyampaikan hal sama. Sedana dengan Ketua Ikama, Ishaq pun mengajak seluruh elemen masyarakat di Sulbar untuk menunggu proses hukumnya berjalan sebagaimana mestinya.

“Biarkan penegak hukum menyelesaikan. Kita hanya bisa mengawal sampai seluruh proses hukumnya selesai secara adil,” terang Ishaq yang juga mahasiswa UMY ini.

Sebagai tindak lanjut, dalam waktu dekat ini, Ikama Sulbar-Yk berencana akan mengadakan diskusi yang khusus membahas perkara hukum ini. Sesuai rencana, Ikama selaku organda pusat mahasiswa se-Sulbar di Yogyakarta akan menghadirkan, tidak hanya dari pihak akademisi, tapi juga anggota legislatif untuk bersama-sama membahas kasus ini ke dalam berbagai perspektif.

“Bahasan ini nantinya akan diharapkan mampu melahirkan tuntutan sebagai bentuk suara mahasiswa Sulbar di Kota Pendidikan ini,” pungkas Idit mengakhiri.

___________________

Artikel Terkait: