Fenomena Reduksi Demokrasi di Tahun Politik 2024

Fenomena Reduksi Demokrasi di Tahun Politik 2024
©Southern Voice

Fenomena Reduksi Demokrasi di Tahun Politik 2024

Pada 2024, Indonesia akan mengalami dinamika pesta demokrasi karena adanya pemilihan umum. Adanya pesta demokrasi di 2024, jati diri dari demokrasi Indonesia sedang mengalami pengujian oleh masyarakatnya sendiri.

Tepat pada 14 Februari 2024, Indonesia akan melewati peristiwa pemilihan umum atau biasa disebut pemilu. Melalui pemilu tersebut, demokrasi akan dikuatkan kembali untuk menyambut periode kepemimpinan yang akan datang. Dengan adanya pemilu, keterlibatan seluruh elemen masyarakat dibutuhkan untuk menunjang kesuksesan demokrasi.

Terhitung sejak dimulainya masa kampanye di November 2023, demokrasi di Indonesia telah mengalami polarisasi politik. Latar belakang polarisasi politik tersebut terjadi karena dinamika keterlibatan masyarakat dalam memilih dukungan politik terhadap salah satu calon pemimpin yang dibanggakan.

Melalui dukungan politik tersebut, masyarakat turut mewarnai berbagai kegiatan kampanye dan branding calon pemimpin yang dibanggakan. Namun, dalam dinamika menjelang pemilu ini, terdapat satu objek yang perlu dikritisi dan dipertanyakan kembali. Objek yang dimaksud ialah, ada apa dengan demokrasi Indonesia di masa menjelang pemilu?

Berangkat dari pertanyaan tersebut, demokrasi Indonesia patut ditanyakan kembali. Sebagaimana demokrasi yang seharusnya menguat di masa menjelang pemilu. Akan tetapi, justru tereduksi karena adanya polarisasi politik.

Menjelang pemilu seharusnya demokrasi digunakan sebagai konsep utama diskursus untuk menentukan kelayakan calon pemimpin. Namun yang terjadi justru demokrasi ini ada dan menjadi senjata dukungan politik yang radikal untuk pertimbangan elektabilitas suara golongan calon pemimpin tertentu.

Faktor Reduksi Demokrasi

Anggapan demokrasi telah tereduksi di masa menjelang pemilu merupakan salah satu premis yang dapat dibenarkan. Dalam menguji premis tersebut, diperlukan beberapa faktor yang mendukung terjadinya reduksi demokrasi.

Baca juga:

Pertama, menjelang pemilu erosi hak asasi manusia terjadi. Dengan erosi tersebut, masyarakat sebagai warga negara yang akan menentukan pilihan justru  kebebasan berbicaranya dibatasi. Sebagaimana dapat dicontohkan melalui argumentasi Anies Baswedan dalam debat ke-3.

Dalam debat tersebut, Anies mengkritik kepemilikan lahan dan kinerja Kemenhan pada Prabowo Subianto. Selepas debat justru Anies Baswedan dilaporkan Karena anggapan penghinaan. Melalui fakta sosial dari debat tersebut, dapat diartikan bahwa demokrasi Indonesia mengalami reduksi karena adanya kritik perbedaan pendapat.

Kedua, polarisasi yang semakin meningkat. Faktor polarisasi merupakan bentuk unsur pelengkap dalam reduksi demokrasi. Dengan berbekal dukungan politik, masyarakat Indonesia seolah-olah diadu domba karena perbedaan pandangan. Selain itu, masyarakat Indonesia juga belum sepenuhnya cerdas dalam menggunakan kemampuan epistemiknya dalam menentukan dukungan.

Sebagaimana masa contohnya, dalam postingan reels instagram Okky Madasari. Pada postingan reels tersebut, Okky mengkritik gaya kepemimpinan dan komunikasi Prabowo. Dalam argumennya, Okky menegaskan bahwasanya Prabowo selalu menolak menjelaskan pada publik dan tidak transparan.

Selepas kritik tersebut, fakta yang terjadi ialah pada kolom komentar postingan Okky dianggap tidak menggunakan logikanya dalam mengkritik. Padahal argumentasi yang dibangun oleh Okky merupakan wujud argumentasi dengan landasan penyadaran.

Melalui kedua faktor tersebut, kenyataan demokrasi di tahun politik ini sudah dapat dibuktikan sebagaimana faktanya. Melalui pendekatan kedua faktor dalam membuktikan premis reduksi demokrasi, fenomena yang terjadi di Indonesia ialah masyarakat cenderung belum menggunakan kemampuan epistemik yang baik dalam memahami demokrasi. Pemahaman masyarakat Indonesia sekarang ini masih sebatas pada dukungan politik.

Namun, dengan dukungan politik masyarakat Indonesia belum mampu menerima perbedaan pendapat. Sebagaimana demokrasi perbedaan pendapat bukanlah hal yang tabuh. Dikarenakan melalui perbedaan pendapat inilah esensi demokrasi di nilai.

Sebagai masyarakat Indonesia, sudah seharusnya dapat memelihara demokrasi di tahun politik agar tidak tereduksi. Walaupun pemilihan umum di Indonesia dikenal sebagai pesta demokrasi. Masyarakat sudah seharusnya memahami makna term dari pesta demokrasi itu sendiri.

Halaman selanjutnya >>>
Tedy Aprilianto