Fikih Peradaban dan Upaya Deradikalisasi di Perguruan Tinggi

Fikih Peradaban dan Upaya Deradikalisasi di Perguruan Tinggi
©BQ

Saya tertarik membaca opini yang ditulis Imam Syafi’i, terbit di Harakatuna dengan judul Fikih Peradaban Masuk Kampus, Kontra Radikalisme yang Efektif?

Saya mencoba merespon tulisan tersebut mengingat wacana yang berkembang di kampus-kampus non-keagamaan/sekuler, ekstremisme keagamaan justru tumbuh subur. Begitu pun sebaliknya, kampus UIN/IAIN/STAIN, kampus berlabel “Islam”, justru ekstremisme kegamaan sulit berkembang.

Sebelumnya, Fikih Peradaban digagas oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di bawah kepengurusan Ketua Umum Tanfidziyah, KH. Yahya Cholil Staquf, dibahas dalam Muktamar Internasional Fikih Peradaban I di Surabaya, mengundang beberapa akademisi, kiai, maupun cendekiawan dalam negeri hingga luar negeri.

Fikih Peradaban digagas bertepatan dengan satu abad Nahdlatul Ulama (NU). Adapun fokus dalam pembahasan acara tersebut yakni membedah pandangan secara syariah terhadap piagam PBB, baik di kalangan umat Islam maupun masyarakat Internasional.

Dalam hal inilah, menurut penulis bahwa Fikih Peradaban dibahas tidak hanya sekedar seremonial belaka, melainkan adalah upaya yang di inisiasi oleh NU untuk membaca kembali esensi Fikih dalam dunia modernitas, dengan upaya reinterpretasi dan rekonstruksi menghasilkan pembaharuan hukum Islam secara kontekstual, yang dapat diterima oleh semua kalangan dengan lintas keagamaan, baik di Indonesia maupun seluruh dunia.

Akan tetapi, yang perlu menjadi diskursus bersama, bagaimana urgensi menawarkan konsepsi atau nilai – nilai yang terkandung dalam konsep Fikih Peradaban di kampus non-keagamaan ? Pasalnya riset yang dilakukan oleh para Scholar menunjukkan bahwa adanya indikasi doktrin radikalisme hingga ekstrimisme keagamaan muncul di lembaga kampus non-keagamaan.

Oleh karena itulah, bagi penulis adalah perlu mendialog-kan kembali secara berkelanjutan, untuk mendapatkan kesimpulan idealitas dan rekomendatif. Baik pada kalangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dibawah Kementerian terkait.

Meskipun demikian, terdapat PTS yang terinventarisasi secara administratif dan diatur oleh Ormas Islam. Misalnya yakni Universitas/Institut/Sekolah Tinggi dibawah langsung Muhammadiyah maupun NU. Dan ada beberapa progam studi yang memuat materi tentang ‘Keagamaan’.

Baca juga:

Membaca Realitas Perguruan Tinggi

Sudah jelas, bahwa dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 3 menerangkan tentang pendidikan nasional, baik jenjang tingkat dasar, menengah dan tinggi, berfungsi dalam pengembangan kemampuan dan watak peradaban bangsa yang bermartabat.

Hal tersebut diperuntukkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangjan potensi pekerta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Saya meyakini bahwa Kampus PTN/PTS, civitas akademika diwarnai oleh beragam keagamaan dan lintas kebudayaan. Pada tahun 2019, Setara Institute menyajikan data laporan dugaan radikalisme keagamaan di PTN di bawah kampus Kemendikbud, misalnya yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Brawijaya (UB), hingga Universitas Airlangga (Unair).

Beberapa kelompok yang diduga menyebarkan faham dan ajaran eksklusif yakni salafi-wahabi, gerakan tarbiyah hingga tahririyah.

Untuk mengantisipasi pergerakan terorisme, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme pada tahun 2020 – 2024.

Aturan tersebut diterjemahkan oleh Kemendikbud, melalui Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Ditjen Dikristek) melalui sosialisasi secara nasional untuk mengantisipasi adalah penyebaran ajaran ekstrimisme yang mengarah pada terorisme di lingkungan perguruan tinggi.

Hal tersebut menjadi upaya bagi PTN/PTS, mempersiapkan diri membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Unggil yang berkarakter pancasila, gotong royong, kebhinekaan dan mencegah timbulnya intoleransi dalam perguruan tinggi. Selain itu, meminjam konsepsi core value dari Amin Abdullah, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga salah satunya yakni integratif – interkonektif,  salah satu contohnya yakni harmonisasi ilmu pengetahuan dan Agama.

Oleh karena itulah, menempatkan Pancasila sebagai Falsafah Kehidupan, dan Ilmu Pengetahuan sebagai cara kerja praksis dalam membangun sebuah bangsa. Dalam hal inilah, bagaimana memposisikan Ilmu Pengetahuan dan Pancasila saling menyatu, dan tidak terpisahkan. Karena, pada esensinya bahwa Ilmu Pengetahuan adalah untuk memanusiakan manusia. Pancasila hadir dalam memberikan nilai kebangsaan, etika, demokratis, moderasi, serta damai dan harmonis.

Halaman selanjutnya >>>
Aji Cahyono