Gali Potensi Perempuan, 6 Program Ini Akan PSI Perjuangkan

Gali Potensi Perempuan, 6 Program Ini Akan PSI Perjuangkan
Dok. PSI

Nalar PolitikPenelitian di dunia memperlihatkan bahwa kehadiran atau potensi perempuan di level pimpinan organisasi atau perusahaan, berkorelasi dengan produktivitas yang lebih tinggi. Bahwa salah satu alat ukur memprediksi kedamaian suatu negara tak cukup hanya dengan melihat kesejahteraan, demokrasi, atau keragaman etnis, tetapi juga terkait tentang bagaimana perempuan diperlakukan.

Lebih setengah penduduk Indonesia adalah perempuan. Dari total usia produktif, 55 persen merupakan perempuan.

Namun, ironisnya, hanya separuh yang bekerja. 36 juta perempuan memutuskan berhenti bekerja setelah menikah dan punya anak. Potensi perempuan inilah yang ingin Partai Solidaritas Indonesia (PSI) gali dan perjuangkan.

Partai ini, sebagaimana disampaikan Grace Natalie dalam Pidato Politik Akhir Tahun 2018 di Surabaya (11/12), akan berjuang membantu perempuan Indonesia untuk sekolah, bekerja, dan memaksimalkan potensi terbaik mereka.

“Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah, pertama, memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aparatur sipil negara. Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memperbolehkan poligami.”

Kedua, Grace mengaku bahwa PSI akan memperjuangkan agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual—yang sudah dua tahun mandek di DPR—disahkan. Grace ingin undang-undang tersebut menjadi sebuah payung hukum untuk melindungi dan memberikan bantuan ketika perempuan menjadi korban kekerasan.

“Langkah ketiga, kami akan mendukung kenaikan batas usia pernikahan menjadi 18 tahun. Agar tak ada lagi perempuan putus wajib belajar 12 tahun. Kami sadar, pendidikan yang rendah akan membuat perempuan sulit mendapat pekerjaan dan rentan jatuh ke jurang kemiskinan.”

Keempat, PSI ingin mendorong aturan yang memudahkan perempuan untuk bekerja, dengan mengalokasikan anggaran negara untuk mendirikan “tempat-tempat penitipan anak”.

“Perlu ada opsi pemberlakuan jam kerja fleksibel sesuai kebutuhan perempuan. Mendorong model bekerja dari rumah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Tujuannya agar perempuan Indonesia tetap produktif.”

Kelima, PSI ingin menyelenggarakan kursus dan menyiapkan inkubator bisnis kecil menengah untuk para ibu di setiap Kabupaten.

“Agar skill mereka meningkat dan kemudian mengintegrasikan potensi perempuan ke e-commerce.”

Keenam, PSI ingin menyelenggarakan program nutrisi ibu hamil dan balita. “Smart Posyandu” untuk mendidik masyarakat soal kesehatan dan menjemput bola mendatangi warga yang tidak sempat ke Posyandu.

Smart Puskesmas menyediakan layanan pemeriksaan rutin sekaligus merangkap ambulans darurat. Untuk menekan angka kematian ibu melahirkan, akan disiapkan Panic Button agar petugas medis bisa segera datang ke lokasi jika diperlukan.”

Redaksi NP
Reporter Nalar Politik