Gelombang PHK Massal Datang, Sektor Non-Migas Korban Pertama

Gelombang PHK Massal Datang, Sektor Non-Migas Korban Pertama
©Merdeka

Gelombang PHK massal akan meningkatkan angka pengangguran yang berujung pada kemiskinan yang meningkat.

Center of Reform of Economics (7/04) menuliskan, sektor pengolahan pangan dan pertanian yang terdampak akibat kelesuan ekspor-impor juga akan berdampak pada pekerja di sektor-sektor tersebut. Selain itu, Core juga mencatat, ekspor kelapa sawit adalah komponen terbesar dari total komoditas pertanian dengan angka 16,6 miliar dolar atau 63,1 persen.

Kelesuan itu hari ini diperparah karena setiap negara yang melakukan perdagangan ekspor maupun impor membatasi setiap orang atau barang yang masuk ke negaranya. Core juga memprediksi nilai perdagangan kita dengan negara lain akan turun di angka 25 persen. Ini juga akan dialami sektor perkebunan di Kalimantan Timur.

Siti Nurmawadah. Jurnal FEB Unmul (2019) mencatat dalam rentan 2011-2017 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami penurunan. Dijelaskan penyebabnya adalah merosotnya harga-harga komoditas non-migas dan pertambangan karena pembatasan ekspor batu bara oleh pemerintah dan pembatasan ekspor oleh Uni Eropa serta merosotnya harga cpo oleh minyak dunia.

Ini membuktikan bahwa faktor eksternal punya pengaruh yang besar bagi pertumbuhan nilai ekspor. Sementara itu, sektor non-migas Kalimantan Timur sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan eknomi nasional terlebih regional. Dan karenanya pula sektor ini yang banyak menyerap tenaga kerja di Kalimantan Timur.

Hari ini kondisinya akan lebih parah dibandingkan yang terjadi pada rentan 2011-2015. Krisis pandemik yang bahkan berdampak pada krisis global membawa setiap negara dan daerah-daerah di wilayahnya kepada kebijakan proteksi diri yang radikal untuk mengurangi penyebaran Covid-19.  Tidak hanya memproteksi jalur masuk atau keluar bahkan sampai pembatasan interaksi sosial. Pemerintah pusat dengan segala keterlambatannya memberlakukan proteksi diri dalam bentuk PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Setelah diberlakukannya PSBB yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 yang meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, lalu pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pasal ini berupaya agar potensi penyebaran Covid-19 bisa diminimalisasi bahkan dihentikan.

Namun pasal itu juga pada akhirnya membuat produksi perusahaan-perusahaan berhenti berproduksi. Lebih-lebih para pekerjanya terancam kehilangan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Baca juga:

Retno S lewat Majalah Tempo (11/04) menggambarkan bahwa pemecatan massal para pekerja sudah benar-benar terjadi di Indonesia. Lebih parah daripada pemecatan massal akibat krisis keuangan 2008. Lebih lanjut pada 7 April silam, Kementerian Tenaga Kerja mencatat sebanyak lebih dari 39 ribu perusahaan telah melakukan PHK kepada 137 ribu pekerja dan sebanyak 873 ribu pekerja dirumahkan.

Artinya, jika disederhanakan krisis global akibat pandemik memperparah kondisi perekonomian kita khususnya pada sektor perdagangan ekspor maupun impor pada komoditas non-migas. Yang artinya akan memukul khususnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Ini akan berujung pada PHK massal terhadap para buruh di sektor non-migas.

Kompas (9/04) melaporkan bahwa Disnakertrans Kaltim mengumumkan 4.109 buruh dirumahkan dari 70 perusahaan dan 323 buruh dari 33 perusahaan mengalami PHK. Rata-rata perusahaan itu adalah perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, maupan kayu. Angka ini akan terus membengkak jika pandemik terus meningkat.

Pemprov dan Pemilik Perusahaan di Garda Terdepan

Gelombang PHK massal datang, di Kalimantan Timur sektor non-migas korban pertamanya.

Kalimantan Timur menurut penelitian Fitri Kartiasih Jurnal FEB Unmul (2019) mengalami growth without development. Pertumbuhan terjadi namun pembangunan tidak dirasakan seluruh masyarakat”(Mubiyarto). Oleh karenanya, upaya pemerintah daerah dalam beberapa waktu ke belakang dikerahkan untuk menjawab persoalan itu. Seperti, membuka 8 sektor industri dan lain sebagainya.

Namun dalam keadaan krisis yang dialami hari ini, ambisi itu perlu ditunda terlebih dahalu. Prioritas hari ini adalah penanganan secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya terhadap krisis pandemi.

Perlu diingat Kembali, PHK massal akan miningkatkan angka pengangguran yang berujung pada kemiskinan yang meningkat. Di tengah krisis pemerintah harus menjawab persoalan ini dengan konkret. Jika tidak, efek psikologis dari kemiskinan akan menjurus kepada menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah dan akan memicu krisis sosial yang besar. Kita bisa berkaca pada pengalaman krisis 2008, 1998, bahkan 1930.

Trust kepada pemerintah setidak-tidaknya ditentukan oleh tiga hal, yaitu legitimasi, kredibilitas, dan kejelasan serta ketajaman visi pemerintah.

Legitimasi artinya pemerintah harus merumuskan kebijakan-kebijakan yang adil bagi seluruh rakyat. Terlebih kepada kalangan yang paling membutuhkan, dalam hal ini para buruh yang terdampak secara ekonomi.

Sedangkan kredibilitas adalah kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirumuskan dalam strategi-strategi yang jelas dan tindakan nyata. Sederhananya, terarah dan tepat sasaran.

Dan yang terakhir, kejelasan dan ketajaman visi pemerintah. Artinya, pemerintah harus memiliki gambaran besar yang jelas, optimistis, dan jauh ke depan untuk bisa keluar dari krisis ini dan bangkit kembali.

Baca juga:

Jangan sampai pemerintah daerah meniru cara-cara penanganan yang bernuansa sloganis-rumit-dan tidak menyentuh persoalan. Seperti pemberian kartu prakerja yang menjadi alternative pemerintah pusat. Selain tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, stimulus kartu prakerja dinilai rumit secara birokratis.

Majalah Tempo (11/04) melaporkan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengimbau pertengahan Maret lalu agar semua pemerintahan negara untuk menggenjot jaring pengaman sosial dan mengintervensi industri lewat kebijakan. Tujuannya agar mengurangi lonjakan tingkat pengangguran.

Berdasarkan ini, Pemprov Kaltim bisa mencontoh kebijakan Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat yang tetap mengizinkan industri yang ingin tetap berproduksi. Namun harus melakukan rapid test dan mampu menyediakan fasilitas kesehatan agar bisa memberikan rasa aman. Kebijakan seperti itu barangkali bisa menjadi rujukan Pemprov Kaltim agar lonjakan PHK tidak makin besar.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga bisa menerapkan saran dari ekonom senior Didik Racbini yaitu program BLT. Dalam kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar seperti sekarang, BLT dan pangan adalah program yang paling ditunggu oleh golongan 30 persen keluarga termiskin.

BLT dapat diberikan dengan besaran setara PDRB perkapita. Bukankah anggarannya itu sudah terumuskan dalam penyesuaian APBD. Jika anggaran itu tidak cukup, sudah menjadi tugas pemprov untuk memikirkan caranya. Supaya bisa meringankan beban buruh yang mengalami PHK. Semua berharap sesegera mungkin itu bisa diimplementasikan.

Dalam soal implementasi ini pun perlu dirumuskan dengan strategi yang konsisten. Usulan yang paling efektif adalah distribusi BLT itu dilakukan dengan cara door to door dengan mengandalkan pejabat daerah yang berwenang di daerahnya. Seperti yang disarankan oleh Institute for Development of Economics and Finance.

Sederhananya, dibutuhkan terobosan-terobosan yang tepat dan berani, serta taktis yang lahir dari kebijaksanaan pemerintah daerah.

Baca juga:

Pihak managemen perusahaan-perusahaan dalam hal ini perusahaan di sektor non-migas  tidak bisa lari dari tanggung jawabnya. Justru disaat-saat seperti ini kreativitas dan inovasi serta kebijaksanaan dari para managemen perusahaan ditunggu-tunggu. Kerugian perusahaan sudah tentu terjadi. Memang gelombang PHK bisa menjadi alternative untuk mengurangi kerugian tersebut, namun itu bukan satu-satunya.

Dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan M/3/HK.04/III/2020, diatur bagaimana melaksanakan Perlindungan Pengupahan bagi para pekerja/buruh terkait pandemi COVID-19. Salah satunya adalah kesepakatan antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja terkait keputusan-keputusan perusahaan menghadapi Covid-19, seperti pembayaran upah termasuk di dalamnya pemutusan kerja.

Sejalan dengan itu Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan juga bernada mengapresiasi para pengusaha yang meminimalisasi keputusan PHK untuk menyelamatkan perusahaannya.

Kita berharap beberapa usulan yang ditawarkan di atas bisa dipertimbangkan. Pihak Pemprov Kaltim dan perusahaan-perusahaan di sektor non-migas khususnya bisa menjadi benteng terdepan dalam menghadang gelombang PHK yang datang dan dapat berkontribusi secara nyata. Sehingga dapat memberikan kepastian ekonomi dan jaminan sosial bagi masyarakat umumnya dan buruh di sektor non-migas khususnya.

Latest posts by Panji Ali Mustakim (see all)