Gepeng dan Modus Politik Razia

Gepeng dan Modus Politik Razia
Razia Gepeng

Satpol PP Kabupaten Sumenep melakukan razia terhadap 10 orang gelandangan dan pengemis (Gepeng) pada Rabu (06/06) lalu, sebagaimana dilansir oleh koranmadura.com.

Razia yang dilakukan di sejumlah titik dan ruas sekitar bumi Sumekar tersebut disinyalir sebagai upaya dari pemerintah untuk menertibkan jalan-jalan di wilayah Kabupaten Sumenep. Sehingga diperlukan razia penangkapan terhadap para Gepeng, dilakukan pendataan, diberikan pembinaan, dan terakhir diserahkan kepada Dinas Sosial yang berwenang.

Beberapa wilayah di Indonesia sudah lazim menjadi tempat persebaran para Gepeng di sudut-sudut keramaian publik. Di Surabaya, misalnya, pada tahun 2016, tercatat ada 2.710 Gepeng yang berhasil dirazia oleh Satpol PP setempat. Adanya Gepeng di banyak daerah tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi yang tergolong kurang mampu (miskin).

Sementara itu, kemiskinan yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh banyak hal, di antaranya; minimnya kesadaran individu terhadap kepentingan ekonomi, budaya masyarakat dalam memandang kehidupan ekonomi, dan pemerintah yang tidak peduli terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat.

Razia yang dilakukan oleh Satpol PP Sumenep terhadap para Gepeng, yang merupakan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menertibkan sudut-sudut keramaian publik, menimbulkan banyak pertanyaan. Bagai dua keping emas, Gepeng dan minimnya upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tidak jauh bersentuhan. Rumusnya, Gepeng adalah akibat dari kemiskinan, dan kemiskinan terutama disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai pemangku wewenang otonomi daerah semestinya bekerja secara kreatif dan produktif dalam pelayanannya terhadap masyarakat. Dari berbagai data kebijakan pemerintah yang dijalankan, baik yang bersifat publik maupun individu, cenderung pada cara kerja yang pasif.

Bahwa jabatan hanya dijadikan alat untuk memperoleh gaji bulanan. Sementara cara kerjanya tergantung pada perintah dari pemerintah yang lebih tinggi di atasnya. Tak ayal bila kemudian pola kerja pemerintah menjadi budaya kepemerintahan yang kaku dan kurang dirasakan kerja nyatanya bagi masyarakat.

Lihat juga: Mengapa Negara Gagal; Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan

Pemerintah yang hanya berorientasi pada Gaji Bulanan, akan berakibat pada cara pandang kerja. Bahwa tujuan kerja mereka adalah uang. Akibatnya, sering kali terjadi pungutan liar dalam berbagai sudut kebijakan pemerintahan. Salah satu contohnya adalah Bantuan Rumah Miskin.

Saya yang pada tahun 2015 mendapatkan bantuan tersebut, terkena pungutan liar sebesar 3 juta, dari uang yang mestinya diterima secara kesuluruhan berjumlah 10 juta. Sehingga uang yang saya terima dalam bantuan tersebut hanya 3 juta rupiah. Alasan yang ditularkan oleh pemerintah adalah untuk uang administrasi. Hal tersebut merupakan gambaran dari budaya Birokrasi pemerintahan di Kabupaten Sumenep.

Pemerintah Kabupaten Sumenep, terutama Dinas Sosial, sebaiknya memandang fenomena razia terhadap Gepeng beberapa waktu yang lalu sebagai persoalan yang serius. Karena kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat salah satunya merupakan tanggung jawab dari Dinas Sosial. Dalam hal ini, pemerintah tidak cukup hanya bekerja pada bidang yang bersifat pasif dan instan (bantuan dana sosial, bantuan sembako hari Raya, dan lain-lain), melainkan kebijakan yang bersifat pemberdayaan dan berkelanjutan.

Di Surabaya, para Gepeng diberdayakan oleh pemerintah dengan cara dijadikan penghibur para pengunjung taman-taman kota dan digaji langsung oleh pemerintah sendiri. Selain itu, para pengamen dengan kategori ibu-ibu rumah tangga diarahkan pada bidang usaha yang diberi modal oleh pemerintah. Sehingga para pengemis dan pengamen lagu diletakkan pada tempatnya yang layak dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan, serta mendapat perlindungan hokum dan jaminan dari pemerintah.

Menurut Muhammad Yunus (1976), kemiskinan tidak diciptakan oleh orang miskin, tetapi diciptakan oleh sistem sosial dan politik. Kemiskinan terjadi akibat adanya cacat yang fundamental dari kapitalisme dan individualisme.

Selain itu, pemerintah tidak menyediakan kesempatan yang sama pada masyarakat miskin dalam bidang ekonomi, dan masyarakat miskin tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi potensi dirinya. Sistem pemerintahan yang mengabaikan aspek multidimensional manusia sebagai makhluk sosial, cenderung tidak memperhatikan ruang, potensi alam, dan potensi masyarakatnya. Sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa pun selain menempuh jalan pintas; menjadi pengemis dan gelandangan.

Lihat juga: Demokrasi Membutuhkan Ekonomi yang Baik

Di Sumenep, banyak sekali potensi ekonomi yang bisa dijadikan ladang pemberdayaan masyarakat. Sekian di antaranya adalah potensi Wisata Alam/Religi dan Industri Lokal.

Dalam wisata alam, pemerintah semestinya menyediakan lapangan kerja berupa usaha pedagang kaki lima (misal), serta menggunakan tenaga masyarakat dalam bidang-bidang yang lain, termasuk tenaga kebersihan wisata dan sebagainya. Sedangkan dalam Industri Lokal, pemerintah bisa menyediakan gedung usaha (misal; keripik singkong) yang pekerjanya adalah masyarakat miskin, serta fasilitas yang selaras dengan potensi ekonomi masyarakat yang ada dan dikelola secara individu/rumah tangga (home industry).

Jika mencermati APBD Kabupaten Sumenep yang merupakan anggaran terbesar se-Madura pada tahun 2018 sebesar 2,9 Triliun, sebagaimana dilansir oleh skalanews.com, serta potensi ekonomi masyarakat yang sudah dipaparkan di atas, semestinya tidak terjadi fenomena blunder oleh pemerintah yang me-razia para Gepeng dari rakyat miskin. Karena bagaimanapun juga, Gepeng disebabkan oleh kurangnya upaya dari pemerintah untuk menanggulangi nasib mereka.

Para Gepeng tidak cukup hanya sekedar dirazia, didata, dibina, dan diserahkan kepada Dinas Sosial dengan upaya agar mereka tidak lagi berkeliaran. Karena selama masyarakat masih berkecimpung dalam situasi kemiskinan, justru perilaku para Gepeng yang berkeliaran sangat dibenarkan secara kritis terhadap pemerintah yang tidak mampu menanggulangi kesenjangan ekonomi mereka, walaupun APBD begitu besar.

Maka dari itu, pemerintah diharapkan memberikan program tindak lanjut berupa pemberdayaan bagi masyarakat miskin, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Sehingga pemerintah tidak perlu lagi hawatir akan semakin bertambahnya para Gepeng di sudut-sudut kota. Semoga.

___________________

Artikel Terkait:
Ali Munir S
Ali Munir S 6 Articles
Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Anggota komunitas menulis Gajahwong dan LPM Paradigma UIN Sunan Kalijaga