Gojo Kritik Perindo yang Utak-atik Aturan Dasar Pemilu

Gojo Kritik Perindo yang Utak-atik Aturan Dasar Pemilu
Koordinator Nasional Relawan Gojo, Rizal Mallarangeng | Foto: Liputan6

Nalar PolitikRelawan Golkar Jokowi (Gojo), secara terbuka, melayangkan kritik ke Partai Perindo. Ia menyayangkan upaya partai besutan Hary Tanoesoedibjo ini yang mengajukan permohonan uji materi atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Nasional Gojo Rizal Mallarangeng. Menurutnya, uji materi atas pasal tersebut sangatlah bermasalah. Pertama, lantaran berdekatan dengan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada 4-10 Agustus 2018.

“Jadi, kalau momen politik penting seperti pemilu, aturan dasarnya jangan diutak-atik. Apalagi sudah sangat jelas aturan dasarnya,” ujar Rizal di Jakarta, Selasa (24/7).

Jika memang mau mencari kepastian soal pemilu, lanjutnya, maka jangan berdekatan dengan momen pemilu. Itu bisa ditunggu setelah momen politik ini selesai, dan akan selalu bisa untuk mempersoalkannya.

“Maksud saya, kalau mendiskusikan ini, ya jangan pada saat tiga minggu sebelum pendaftaran. Mbok ya lima tahun lalu atau setelah pemilu selesai gitu loh. Lebih nyaman, kan? Lebih tenang, kan?” tambahnya.

Perkara kedua adalah soal kondusifitas selama momentum politik seperti pemilu. Pihak Gojo menilai Perindo telah menyinggung aturan dasar Pasal 7 UUD 1945. Dan langkah seperti itu bisa mengganggu upaya Indonesia dalam mengembangkan kualitas demokrasi.

“Kan hanya boleh dipilih kembali satu kali masa jabatan. Sesudahnya, itu kan terserah mau berturut-turut atau tidak. Makanya, dalam UU Pemilu, itu diperjelas,” tegas Rizal.

Pembatasan Masa Jabatan

Seperti diketahui bersama, Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengisyaratkan jelas. Bahwa calon presiden dan calon wakil presiden adalah belum pernah menjabat presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Dasar tersebut adalah bukti bahwa Indonesia telah bersusah payah menerapkan pembatasan kekuasaan sejak era reformasi bergulir. Sebab, menurut Rizal Mallarangeng, kekuasaan yang berlangsung cukup lama akan mengarah pada otoritarianisme.

“Kita mengalami zaman Pak Harto (Soeharto), tiap lima tahun dibilang, ‘Pak, negara dan bangsa butuh Bapak’, terus lagi, terus lagi. Karena konstitusinya cuma titik, boleh dipilih 5 tahun setelah itu. Setelah reformasi, kita tambah penggalan kalimat, setelahnya bisa dipilih sekali lagi,” pungkasnya.

Ironis, Perindo justru menggugat pasal tersebut. Karena, baginya, pasal itu bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945.

Pihaknya pun meminta aturan yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode tersebut hanya berlaku apabila yang bersangkutan menjabat secara berturut-turut.

Bila uji materi itu dikabulkan, terang Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, maka pihaknya akan mengajukan Jusuf Kalla sebagai cawapres mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.

JK sendiri juga telah mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perindo. Bahkan ia menyatakan masih bersedia menjadi cawapres untuk Jokowi jika konstitusi membolehkannya. (ko)

_____________

Baca juga: