Good Governance dan Neo-Liberalisme (Bagian 1)

Good Governance dan Neo-Liberalisme (Bagian 1)
©BG

Good governance sebagai paradigma tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Indonesia setelah berakhirnya rezim otoritarian mengandaikan demokratisasi institusional sebagai instrumen primer tegaknya supremasi hukum, partisipasi masyarakat, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta kesetaraan akses warga negara terhadap kebijakan dan pelayanan publik. Secara konstitusional, good governance bertujuan mencegah tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme; mendorong produktivitas birokrasi; membangun sifat administrasi dan kebijakan yang berbasis pada keterbukaan pada publik; serta menghasilkan jenis pelayanan prima kepada masyarakat.

Namun faktanya, setelah 23 tahun pasca-reformasi, indeks persepsi korupsi Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 saja, setidaknya, mencapai 209 kasus.[1]

Secara semiotik, bila indeks persepsi korupsi kuantitasnya besar, hal tersebut paralel dengan membesarnya kuantitas kolusi dan nepotisme di Indonesia. Selain itu, pada 2019, Mafud MD, Menko Politik Hukum dan Keamanan, mengatakan bahwa birokrasi Indonesia malas dan tidak produktif.[2] Ia menyatakan bahwa rasa keadilan sering kali ditabrak oleh formalitas hukum dan otoritas-otoritas tertentu.

Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2017 – 2021

Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2017 - 2021Indonesia Corruption Watch

Selain itu, bila good governance mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi, Indonesia mengalami penurunan kualitas demokrasi yang signifikan dari 2019, 2020, dan 2021.

Menurut laporan Economist Intelligence Unit[3], Democracy Report[4], dan Indeks Demokrasi Indonesia[5], menurunnya indeks demokrasi di Indonesia disebabkan oleh penurunan kulitas kebabasan sipil dan menurunnya kebebasan berekspresi serta berbicara masyarakat. Hal tersebut dapat kita saksikan secara faktual berdasarkan akumulasi pristiwa penangkapan dan represi terhadap para partisipan aksi sejak gelombang protes terhadap Revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja, kriminalisasi terhadap pengkritik kondisi krisis ekonomi dan penanganan kesehatan yang buruk akibat pandemi, hingga pemburuan para pembuat mural jalanan oleh rezim.

Indeks Demokrasi Indonesia 2010 – 2020

Indeks Demokrasi Indonesia 2010 - 2020Economist Intelligence Unit

Sementara efektifitas dan efisiensi birokrasi dilakukan hanya untuk menopang agenda neo-liberalisme melalui deregulasi kebijakan. Dalam konteks Indonesia, deregulasi dan desain kebijakan publik neo-liberal sangat jelas terlihat ketika upaya pembaruan hukum tidak meletakkan arah perubahannya pada sistem yang lebih berkeadilan bagi rakyat banyak, melainkan lebih menuruti kepentingan atau selera pasar dalam penciptaan iklim usaha (Wiratraman, 2008).

Sistem neoliberalisme memiliki empat matra khas yang paling mendasar: pertumbuhan ekonomi yang stabil, pasar bebas, globalisasi ekonomi, dan privatisasi aset-aset ekonomi. Keempat matra khas ini menjadi kredo yang diterapkan pada setiap negara yang menganut ideologi neo-liberalisme. Good governance dalam banyak studi memang dianggap sebagai menifestasi dari ideologi dominan yang menghendaki terwujudnya liberalisasi pasar (Wiratraman 2007; Prianto 2011; Kurniawan 2011; Kharisma 2014).

Good Governance dan Neo-liberalisme

V.R. Hadiz dan R. Robison (2006) serta A. Rosser (2002) memberi indikasi bahwa neoliberalisme telah masuk dalam kebijakan sejak rejim Orde Baru, hingga rezim-rezim yang terbentuk sesudahnya. Industri pertambangan menjadi contoh paling tepat bagaimana ide-ide neo-liberal mulai diperkenalkan sejak awal orde baru. UU No.1/ 1967 tentang Penanaman Modal Asing menjadi titik masuk investasi asing di sektor ini.

Pasal 8 UU No. 1/1967 menyebutkan, “Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.” (Sangadji, 2009)

Secara historis, peran keterlibatan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menjadi corong yang mendorong terwujudnya good governance di negara-negara dunia ketiga.[6] Lembaga-lembaga tersebut, tentu melalui agenda dan program ekonomi politiknya, menghendaki pengurangan intervensi negara terhadap urusan publik dan swasta, sehingga semua hal harus diorientasikan dan diserahkan ke dalam mekanisme pasar.

World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif (World Bank, 1992).

Studi Herlambang menyebutkan bahwa motif tersebut dilakukan dalam rangka privatisasi, perdagangan bebas, pertumbuhan berorientasi eksport, mobilitas modal keuangan, pasar-pasar buruh yang dideregulasi dan kebijakan penghematan makro-ekonomi (Wiratraman, 2007). Oleh karena itu, pontensialitas untuk menghasilkan keadilan kebijakan, keterbukaan, dan pelayanan prima (responsif dan akuntabel) menjadi sulit terwujud bila prilaku birokrasi mengalami ambiguitas—seolah-olah demokratis, namun berwajah asli koruptif, pemalas, dan hanya berorientasi pada kepentingan dan pelayanan bagi agenda neo-liberal.

Baca juga:

Di sisi lain, good governance, dalam perspektif Bank Dunia, harus dimulai dengan peran pemerintah yang harus dikurangi (less government) karena disinyalir bahwa pemerintahan yang besar (big government) akan menjadi sumber dari kepemerintahan yang buruk (bad governance). Kepemerintahan yang buruk tersebut ditandai dengan pemerintahan yang tidak representatif serta sistem non-pasar yang tidak efisien.

Oleh karena itu, good governance juga mendorong demokratisasi dengan cara memaksa negara untuk berbagi kekuasaan dengan aktor-aktor di luar negara. Studi Robi Cahyadi mendeskripsikan hal tersebut sebagai opresi oleh negara industrialisasi maju dan agen internasional (termasuk lembaga maupun negara donor) dalam membentuk tata kepemerintahan pasar (Kharisma, 2014).

Maka dari itu, studi Herlambang dan Robi Cahyadi terhadap neo-liberalisme relevan dengan sejarah perkembangan sistem itu sendiri. Bahwa neo-liberalisme secara genealogis merupakan redefinisi dari liberalisme klasik yang menolak penghambatan negara dalam ekonomi domestik.

Penghambatan tersebut mengalami penolakan karena mengarah pada penciptaan distorsi yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif. Paham ini, secara populer, memfokuskan aktivitasnya pada pasar bebas yang berorientasi pada peningkatan standar hidup masyarakat sebuah negara dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan investasi.

Lembaga-lembaga internasional yang berkepentingan atas good governance yang sedang dibangun di negara dunia ketiga giat mengamplifikasi rasionalitas good governance melalui kolaborasi negara dan aktor non-negara dengan mengarusutamakan demokrasi, hak asasi manusia, pemberantasan kemiskinan, anti-korupsi, yang dalam studi Herlambang dianggap sebagai pendukung agenda neo-liberal (Wiratraman, 2007).

Namun hal yang sebaliknya ditunjukkan oleh Filho dan Johnston (2005) bahwa di bawah neo-liberalisme, pertumbuhan ekonomi telah menurun, pengangguran meluas, kemiskinan bertambah, ketidaksejajaran di antara negara-negara kian memburuk, dan kaum marginal akan secara massif tertindas dari ketidakstabilan ekonomi.

Daftar Pustaka
  • Andi Luhur Prianto. 2011. Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-liberal. Jurnal Otoritas. Vol. 1 No.1 April.
  • Bayu Kharisma. 2014. Good Governance sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). Jurnal Buletin Studi Ekonomi. Vol 19, No. 1, Februari.
  • Filho, Alfredo Saad and Deborah Johnston (ed). 2005. Neo-Liberalism: A Critical Reader. London: Pluto Press.
  • Herlambang Perdana Wiratraman. 2007. Neo-Liberalisme, Good Governance dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Jentera XV. Edisi Januari – Maret.
  • Herlambang Perdana Wiratraman. 2008. Good Governance dan Mitos Ketatanegaraan Neo-Liberal. Jurnal Bersatu. Edisi Mei.
  • Robi Cahyadi Kurniawan. 2011. Global Governance: Perspektif Liberalisme. Jurnal Publica. Vol. 4, No.8, Desember.
  • Rosser. 2002. The Politics of Economic Liberalisation in Indonesia: State, market, and power. Richmond: Curzon Press.
  • Sangadj, Arianto. Neoliberlisme (Bagian 2). Indoprogress, 2009. https://indoprogress.com/2009/08/neoliberalisme-2-habis/
  • V.R. Hadiz & R. Robison. 2006. Neo-liberal Reforms and Illiberal Consolidation: the Indonesia paradox, dalam K. Hewison & R. Robison (eds.) East-Asia and the Trials of Neoliberalism, London: Routledge. pp. 24-45.
  • World Bank (1992) Governance and Development. Washington: The World Bank.
Catatan Kaki

[1] Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021, Indonesia Corruption Watch, 2021.

[2] Fitria Chusna Farisa, Mahfud MD: Birokrasi Kita Masih Koruptif, Malas, dan Tak Produktif (Kompas, 19 Desember 2019)

[3] Democracy Index 2020: In sickness and in health?, Economist Intelligence Unit, 2020.

[4]Autocratization Turns Viral: Democracy Report 2021, V-Dem Institute, 2021.

[5] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019, Badan Pusat Statistik, 2019.

[6] Catatan penulis, negara dunia ketiga adalah negara yang merdeka pasca terjadinya perang dunia kedua dan memiliki kondisi ekonomi, keadilan, serta tata pemerintahan yang buruk. Bank Dunia menyebut ini sebagai “Bad Government.”

    Krisnaldo Triguswinri